The Writings

Tulisan, pemikiran, kegelisahan…

“Crossing The River By Felling For The Stone?”

with 3 comments

Awal
Sungguh tak mudah membicarakan gerakan sosial di Indonesia, apalagi melakukan penilaian secara kritis! Tak mudah, karena ketika kita ingin berbicara tentang gerakan sosial, kita berhadapan dengan dua hal: Pertama, aspek teoretis, yang berupa beragamnya kerangka acuan yang dipakai dalam mendefinisikan, mempraktekkan, maupun mengikuti satu teori tertentu tentang gerakan sosial. Kedua, aspek empiris, yang meliputi sejarah suatu negara, struktur ekonomi-politik dan sosialnya, modus kekuasannya, dan tentu saja sejarah pergerakannya. Dan yang tak kalah pentingnya, adalah bagaimana kedudukan negara tersebut dalam strukturasinya dengan ‘kapitalisme’. Aspek yang belakangan ini teramat penting untuk diabaikan, karena ia berkaitan dengan struktur ekonomi-politik suatu negeri.
Karena itu, upaya modelisasi gerakan sosial, sejauh ia hanya mencangkok secara teoretis pada pengalaman masyarakat Barat, yang tentu saja memiliki perbedaan dengan negara-negara di dunia ketiga, seperti di Asia Tenggara, atau Indonesia khususnya, atau negara-negara Amerika Latin, semisal Venezuela atau Kuba, niscaya mengalami kegagalan.
Usaha untuk menelaah kembali aspek teoretis dan empiris dari gerakan sosial di Indonesia adalah upaya yang sangat bagus. Usaha semacam ini, mengingatkan saya pada karya Lenin The Development of Capitalism in Russia, salah satu karya yang mengantarkan Bolshevik pada Revolusi Rusia. Apa yang dilakukan oleh Lenin itu, dengan segenap kelemahan dan kritik terhadapnya, adalah suatu upaya yang luar biasa. Ia, sembari menggerakkan gerakan massa yang revolusioner, tetapi juga terus berupaya untuk mengkaji perkembangan kapitalisme di Russia yang, sebagaimana terjadi di banyak negeri kapitalis pinggiran, tejadi akibat lompatan dari feodalisme [yang bertata-letak di desa dengan pertanian] kepada kapitalisme [yang bertata-letak di kota dengan industri]. Karya semacam itu lalu menjadi energi intelektual dan program-program riil yang tepat dari gerakan sosial. Tanpa usaha-usaha semacam itu, gerakan sosial hanyalah sekumpulan orang marah tetapi tanpa arah, tanpa program, dan tanpa tujuan yang jelas. Sebuah gerakan yang tuna-acuan!. more

Batu Sandungan
Jika dua prasyarat di atas kita letakkan sebagai batu alas dalam membincangkan gerakan sosial, maka kita masih akan disandung oleh ‘batu’ yang lain. Pertama, akar teoretis dari gerakan sosial mengalami eliminasi dan pengabaian sejak peristiwa pembantaian komunis dan pelarangan ajaran marxisme-leninisme di Indonesia. Saya tak hendak mengglorifikasinya, tetapi dari studi yang dilakukan Hilmar Farid [2006], kita mafhum betapa ‘teori kelas’ [baca: marxisme] telah lama menghilang dari khazanah ilmu-ilmu sosial di Indonesia. Bahkan, suatu karya tentang watak dan sejarah kapitalisme di Indonesia, The Rise of Capitalism oleh Richard Robinson, yang begitu dipuja oleh kalangan kiri di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan dalam studi Hilmar Farid, sesungguhnya justru tak memakai secara konsekuen ‘materialisme historis’.
Hal ini berarti bahwa peluang untuk membicarakan gerakan sosial dalam kerangka marxisme [biasa disebut dengan gerakan sosial lama atau gerakan berbasis kelas] mengalami hambatan yang luar biasa tak ringan. Dan sebagai konsekuensinya, gerakan sosial di Indonesia masih dihinggapi oleh “gagap-marxisme” dan karenanya gagap terhadap gerakan sosial lama. Maka bisa diwajari jika kita juga akan lebih tergagap-gagap jika membicarakan tentang gerakan sosial baru.
Tetapi, sebagaimana dikaji oleh Hadiz dan Dakhidae [2006], proses itu bukan hanya terjadi karena pelarangan ajaran marxisme saja, melainkan juga dikirimnya sejumlah intelektual, baik dari Amerika maupun Eropa [Geertz, Pauker, dll] untuk membendung kajian-kajian yang berbasis teori kelas yang begitu marak tumbuh sebelum 1965-1966 [Wertheim, Kampto Utomo/Sajogjo, dll].
Kedua, karenanya hal itu berpengaruh pada perkembangan gerakan sosial. Di Indonesia, setelah model gerakan berbasis marxisme [misalnya tercermin pada gerakan politik PKI dan Murba, dan segenap sayap-sayapnya] mengalami ‘kekalahan’ secara serius, maka yang terlebih dahulu muncul adalah gerakan-gerakan yang mengadopsi pemikiran liberalisme Barat sebagai penopangnya. Di fase-fase ini, yaitu terjadi pada sekitar 1980-an hingga 1990-an, yang lebih tersebar adalah pola-pola gerakan berbasis masyarakat sipil [civil society]. Pertumbuhan masyarakat sipil di era-era tersebut, sebagaimana dikonstatasi oleh Mansour Faqih dan Muhammad AS Hikam, tak lagi menjadikan marxisme sebagai acuan gerakannya, melainkan menimba inspirasinya dari teori-teori modernisme seperti Talcott Parson, atau gagasan liberal dari Alexis de Tocquiville, Vaclav Havel, dan sedikit di antaranya mengadopsi gagasan Antonio Gramsci. Perbedaan ini, sebagai akibatnya, juga memberikan corak yang tak sederhana bagi perkembangan gerakan sosial selanjutnya. Perkembangan itu di antaranya adalah bahwa gerakan masyarakat sipil di Indonesia, lebih memfokuskan analisis dan tindakannya pada otoritarianisme negara Orde Baru an sich, daripada pergulatan negara Orde Baru dengan kapitalisme internasional. Belakangan, sekitar pertengahan tahun 80-an, ketika kajian tentang teori ketergantungan [madzhab dependensia] mulai digaungkan oleh Sritua Arief dan Adi sasono, perhatian terhadap proses penghisapan kapitalisme di Indonesia mulai marak kembali. Sayangnya, setelah Sritua Arief harus mengungsi dari negeri ini, dan Adi Sasono meninggalkan ‘imannya’ tersebut, madzhab dependensia mulai kehilangan surut dan kehilangan pengaruhnya. Sebagian kecil intelektual yang mengimaninya, seperti Mubyarto, Sri Edi Swasono, dan belakangan Revrisond Baswir, tetap konsisten membicarakannya, walaupun gaungnya semakin melemah.
Akibatnya tentu tak sederhana, selama tiga dekade [30 tahunan] kita kehilangan isnpirasi teoretis dan praksis yang sebenarnya sangat berguna dari model-model gerakan berbasis marxisme. Hal ini pula yang akan semakin menyulitkan, jika kita secara terburu-buru hendak mengadopsi pengalaman dan praktek gerakan sosial yang saat ini menuai kemenangan seperti di Venezuela atau Bolivia.

Batu Alas
Agar gerakan sosial tak melakukan pragmatisme, atau apa yang dalam pengalaman sosialisme China disebut sebagai “crossing the river by felling for the stones”, maka menurut saya, ada beberapa refleksi yang perlu dilakukan. Pertama, gerakan sosial, apa pun spektrumnya, kini dihadapkan pada terjangan kapitalisme yang begitu buas. Aspek inilah yang hendaknya menjadi batu alas pertama bagi perjuangan gerakan sosial di Indonesia. Apa konsekuensinya dari poin ini? Maka, [i], gerakan sosial harus mengurai, menganalisis dan meletakkan kembali kapitalisme dalam ‘meja bedah’ teoretisnya. Artinya, disini gerakan dituntut untuk membincangkan kembali kapitalisme di Indonesia [baik dari segi modus produksi, modus apropriation of surplus value-nya, modus ideologinya, dan pola-pola resistensi terhadapnya]. Kerja semacam ini penting, supaya gerakan tak mengalami “crossing the river by felling the stone” atau hanya bekerja karena kondisi obyektif saja [pengalaman kekalahan gerakan reformasi 98 bisa kita jadikan contoh]; [ii] jika pun analisa terhadap kapitalisme sudah dilakukan, maka hal lain yang perlu diperhatikan ialah agar tidak terlalu bertumpu pada analisa marxisme-leninisme belaka. Sebagai suatu kerangka awal, tentu saja, analisa marxisme-leninisme sangat berguna. Tetapi jika terlalu bertumpu pada hal itu, dan mengabaikan kerangka teori yang lain, maka akan membuat gerakan sosial di Indonesia kehilangan fantasi dan imajinasi gerakan untuk mengembangkan suatu model gerakan yang lebih luas. Karena itu, kerangka kerja dari Antonio Gramsci tentang hegemoni, atau Louis Althusser tentang ideologi, yang sebagai konsekuensinya adalah untuk memicu gerakan gerakan perlawanan berbasis kebudayaan, ideologi, dan beserta aparatusnya, yang menanamkan ideologi kapitalisme secara tak sadar [profoundly unconscious] dan laten, diperlukan sebagai suatu alat analisis untuk melengkapi kajian terhadap kapitalisme. Bukan hanya itu, teori-teori kritis pun pada dasarnya sangat berguna untuk memahami hakekat kapitalisme lanjut ini. Di titik ini, maka gerakan sosial di Indonesia perlu memperkaya khazanah teoretisnya, dan tentu saja aspek praktikalnya.
Kedua, mencari jalan alternatif terhadap kapitalisme. Tak ada gerakan sosial tanpa utopia atas struktur sosial baru yang ingin diciptakannya. Lalu darimana utopia ini diciptakan? Jika kita sejak awal sudah menyadari bahwa alternatif itu haruslah berupa alternatif terhadap kapitalisme, maka secara perlahan-lahan di tengah struktur sosial yang kian rumit dan acak, kita harus berupaya menata-ulang agar aspek modus-produksi kita tak lagi kapitalistik, agar struktur sosial kita tak lagi menghisap, agar modus kuasa kita tak lagi hegemonik dan dominatif. Pendeknya, yang kita butuhkan adalah seperti apa yang dikatakan oleh Chavez tentang sosialisme abad 21, yaitu “sosialisme yang belajar dari pengalaman sosialisme abad 20”. Satu catatan lagi, ketimbang bersifat retoris dan semata-mata ideologis, alternatif ini haruslah bersifat riil, praktikal, dan kongkret.
Ketiga, berhadapan dengan arus deras kapitalisme neoliberal yang menumpukan modus produksinya pada negara, maka mau tak mau kini gerakan sosial harus berbicara tentang kekuasaan. Aspek ini menjadi sedemikian penting dalam alam demokrasi liberal ini, sebab negaralah tempat bertumpu kapitalisme neoliberal ini. Sejauh demokrasi liberal hanya diisi oleh kaum oligarkh dan elit yang menghamba pada modal, maka akan semakin sulit bagi gerakan sosial untuk merubah struktur sosial jika berada di luar mekanisme demokrasi liberal. Akan tetapi, kita pun harus berhati-hati untuk menghindari jebakan dari apa yang disebut oleh Samir Amin sebagai “re-kompradorisasi” (re-compradorization). Jebakan ini merujuk pada dua hal, yaitu [i] kekuatan progresif terjatuh kembali dan mengulangi pola serta struktur kekuasaan yang lama; dan [ii] kekuatan progresif berbalik arah kembali bersekutu dengan pemilik modal dan, biasanya, dengan partai politik oligarkh atau militer.

Penutup
Sebagai langkah awal, saya kira, gerakan sosial harus mengurai kembali, dan menganalisis ihwal kekuasaan, dan utamanya yang terkait dengan jejaring kapitalisme sebagai simpulnya. Di titik ini sumbangan marxisme, baik yang bersifat klasik maupun post-marxisme menjadi penting. Tetapi bukan untuk menuntun realitas menjadi sesuai dengan teori marxisme, melainkan ia hanya sebagai alat analisis belaka.
Dalam kaitannya dengan hal itu, saya lalu teringat seruan Jacques Derrida, dalam Spectre of Marxism, “Tidak tanpa Marx, tak ada masa depan tanpa Marx, tanpa kenangan dan warisan Marx: dalam berbagai hal tertentu dari Marx, dari kejeniusannya, setidaknya dari salah satu spiritnya… apakah mereka mengharapkannya atau mengetahuinya atau tidak, semua kaum laki-laki dan perempuan, di seluruh penjuru bumi, hingga taraf tertentu saat ini adalah pewaris Marx dan Marxisme… kita tak mungkin bukan pewarisnya”. []

Written by dian yanuardy

May 9, 2007 at 6:47 am

3 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Blog Serius… Salam Kenal.

    Saya setuju-setuju saja untuk menggunakan landasan marxisme sebagai alat analisis. Tapi ada catatan-catatan berikut:

    1) Ketika bicara GSL, GSB, atau GSM (Global Social Movement) dengan basis kelompok sosial manapun (etnis, kelas, agama, dst), mengapa harus determinan terhadap marxisme (baca: harus tunduk pada jejaring teoritis dan praksis marxisme) ? Menurut saya, determinisme ini, alih-alih bisa memunculkan solusi yang lebih baik, justru akan menghantarkan kita pada tindakan melanggengkan dan ikut melestarikan permusuhan akut yang tak akan habis-habisnya antara kiri dan kanan; marxisme dan kapitalisme. Hasilnya, menurut saya, sama saja. Pilihan pada salah satu kutub sama dengan memotong alat kelamin sendiri dan merelakan diri untuk ditundukkan dan ter-regimentasi. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa “konon” orang-orang yang dianggap kiri tidak lebih baik dari yang kanan ketika berkuasa. Demikian juga sebaliknya. Jadi, bisakah Gerakan Sosial dibicarakan tanpa memitoskan Marxisme, baik di level teoritis maupun praksis ?

    2) Kalau bisa (pertanyaan di atas), maka Marxisme dan Kapitalisme bisa pula kita jadikan sebagai dasar pijakan atau batu alas, guna diurai-ulang secara bersamaan. Ini tentu pekerjaan berat. Tapi kita mungkin akan sedikit terbantu jika di lakukan di wilayah teritorial yang lebih kecil, semisal di satu propinsi indonesia saja, ketimbang di Indonesia (sebagai satu negara). Boleh-boleh saja kan kalau kita mencuri model GSB ini…

    3) Kalau masih mau dilanjutkan, maka analisisnya tidak lagi menyangkut aspek ekonomi-politik saja (meskipun diduga kuat bahwa sumbernya adalah dari aspek ini), tetapi juga dimensi budaya, marginalisasi kultural, kecenderungan predestinasi, kelangkaan informasi, kuasa bahasa, prinsip agama, dst bisa dibidik untuk mendampingi analisis yang melulu ekopol.

    4) Terakhir, saya sangat setuju jika rekompradorisasi itu harus diwaspadai. Bentuknya yang paling nyata, tentu Tuan bisa menebak sendiri kan.. Ada banyak “Nabi”, tapi lebih banyak lagi Nabi-Nabi Palsu. Orang-orang biadab yang melacur demi setumpuh materi memenuhi hasrat.

    NB: Tolong fontnya agak digedein kalau bisa (ngedit) ya…

    Tengkiyu…

    Yudhi

    May 15, 2007 at 6:56 am

  2. It becomes clearly obvious that there is a lot to know about this. I think you have made a lot of exceptional points in your article.

    mini van campers

    March 18, 2011 at 6:45 pm

  3. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but certainly you
    are going to a famous blogger if you aren’t already😉 Cheers!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: