The Writings

Tulisan, pemikiran, kegelisahan…

Mengapa Gerakan dan Politik Islam (Gemar) Melayani Kekuasaan?

leave a comment »

Oleh: Dian Yanuardy

Awal

 Terdapat optimisme yang kuat dari sejumlah peneliti dan pengamat gerakan Islam, bahwa gerakan Islam adalah suatu kekuatan besar yang dapat menjadi elemen penting dari perubahan sosial di Indonesia. Kajian Hefner, misalnya, menyoroti tentang kekuatan kelompok Islam sipil dan demokratik sebagai tulang punggung demokrasi di Indonesia (Hefner 2000; Ramage 2002). Telaah serupa, dengan tekanan yang berbeda, juga pernah disuarakan oleh Eko Prasetyo yang menyebut bahwa kelompok Islam fundamentalis juga memiliki modal sosial yang tak kalah berharganya: barisan massa yang aktif dan militan, sikap oposisional terhadap imperialisme Barat, serta gaya hidup yang bertolak belakang dengan kultur kapitalisme (Prasetyo, 2003). Lalu, bagaimana situasi yang terjadi hari ini? Masihkah gerakan Islam mampu menjadi tulang punggung penantang kekuasaan? Ataukah gerakan-gerakan ini hanya melayani kekuasaan? Lalu bagaimana gerakan Islam mesti meletakkan diri?

Relasi Kuasa Gerakan Islam

Beberapa tahun setelah kajian-kajian tersebut diluncurkan, kita mendapati suatu fenomena yang kurang lebih seragam. Fenomena itu menunjukkan gambaran yang suram: tak ada satu pun dari spektrum gerakan Islam itu yang benar-benar menjadi kekuatan perubahan sosial. Kebanyakan gerakan Islam tak sanggup lepas dari jejaring kekuasaan, sementara yang lainnya tak sanggup mengembangkan kapasitasnya sebagai gerakan yang berbasis-massa dan progresif. Kekuasaan dalam tulisan ini tidak hanya bermakna kekuasaan politik, seperti negara, tetapi juga kekuasaan ekonomi yang berwujud kapitalisme neoliberal. Kekuasaan juga dimaknai sebagai sesuatu yang bersifat diskursif maupun praksis, berupa wacana-wacana, politik asosiasi, maupun relasi-relasi kelembagaan.

Kelompok kelas menengah muslim (atau yang disebut Hefner sebagai sipil-demokrat muslim) tak dapat benar-benar menjadi sebuah kekuatan pengimbang yang tangguh bagi kekuasaan negara dan pasar. Benar bahwa kelompok ini dapat bersikap sangat kritis terhadap berbagai kebijakan negara, tetapi di saat yang sama kritisisme itu justru menjadi landasan untuk berpihak pada kekuatan pasar. Kritisisme itu menjadi suatu alat untuk melucuti kekuasaan negara dan melempangkan jalan bagi kapitalisme neoliberal.

Pendeknya, pola yang terjadi bagi sebagian kelompok ini adalah: sangat kritis terhadap kekuasaan negara, tetapi membuta pada kekuasaan kapitalisme neoliberal. Bahkan, kelompok ini cenderung mengambil-alih, mengabsorpsi, dan mereproduksi wacana kekuasaan dan terlibat penuh di dalam jejaring dan elemen-elemennya. Sebagian besar kelas menengah muslim yang tergabung di dalam organisasi masyarakat sipil seperti JIL menunjukkan praktik semacam itu. Dalam sebuah debat tentang kenaikan BBM, misalnya, Ulil Abshar-Abdalla menyebutkan dukungannya terhadap sistem pasar yang bersendikan kapitalisme-multikulturalisme-demokrasi. Sistem pasar, menurut Ulil, akan memberikan masyarakat kebebasan, kesejahteran dan keadilan. Melalui kapitalisme-lah, menurut Ulil, orang akan mencecap pengalaman kebebasan, seperti pengalaman orang berbelanja di mall yang memiliki banyak pilihan komoditas dan barang-barang (Pontoh 2008).

Hal yang sama terjadi pula pada sebagian kelas menengah NU dan Muhammadiyah. Sebagian besar dari kelompok kelas menengah ini menyeburkan diri dengan wacana dan praksis kekuasaan dengan pola: hirau pada wacana-wacana good governance, civil society, clean governement, dan abai pada wacana tentang privatisasi, liberalisasi perdagangan, dan kemiskinan struktural.

Relasi gerakan Islam sipil ini disemai melalui pertemuannya dengan sejumlah funding agencies. Alih-alih bersikap kritis, berbagai gerakan Islam ini justru mengabsorpsi tanpa sikap kritis wacana-wacana kekuasaan (Ridwan 2008; Qodir 2008). Dengan standing position semacam ini, maka sebagian besar kelompok kelas menengah muslim ini cenderung menjadi ‘satpam ideologis’ bagi kekuasaan kapitalisme neoliberal.

Lalu, apakah kelompok Islam fundamentalis dapat menjanjikan hal yang berbeda? Kelompok inikah yang bisa menjadi sandaran untuk melawan kekuasaan kapitalisme yang semakin menggurita? Sepintas, modal sosial untuk politik resistensi sangat melimpah di kalangan ini. Berbasis massa yang aktif dan radikal, visi yang anti imperialis (anti-Amerika atau anti-Barat), dan gaya hidup puritan yang mengingkari budaya kapitalisme.

Namun, bagaimanakah esensi gerakan Islam radikal? Visi yang sangat menonjol dari berbagai gerakan Islam radikal adalah keyakinannya bahwa Islam, berbeda dengan Kristen dan peradaban Barat, memiliki kekhasan (specificity) yang sungguh berbeda dari peradaban Barat. Kekhasan itu berupa pengingkaran terhadap sekularisme dan perjuangan untuk menempatkan agama sebagai pemandu kehidupan negara. Dasar inilah yang menjadi basis bagi sikap-sikap kritis dan anti-Amerika atau anti-imperialisnya kelompok Islam radikal. Kelemahan utama dari standing position semacam ini adalah: argumennya tidak dipijakkan pada realitas yang konkret. Dengan kata lain, argumennya berangkat dari perbenturan “kultur dan moralitas” dan dialasi oleh “dogma”, ketimbang berangkat dari persoalan tentang “alienasi, eksploitasi dan ketertindasan manusia dan masalah kemanusiaan”.

Hal inilah yang memungkinkan gerakan dan politik Islam radikal absen dari pembelaan terhadap konflik-konflik struktural yang dialami oleh masyarakat tertindas dalam melawan kapitalisme global. Kebanyakan dari pemimpin dan aktivis gerakan Islam radikal tidak menganggap penting perjuangan kaum buruh membebaskan dirinya dari belenggu outsourcing; memicingkan mata terhadap penggusuran atas kaum miskin kota; mengabaikan perjuangan dan hak untuk mendapatkan tanah, pangan dan kehidupan dari petani miskin dan tunakisma; menistakan perjuangan untuk merebut ruang hidup (landscape) dan budaya sendiri dari masyarakat adat; serta seringkali memusuhi dan menyerang perjuangan rakyat (popular struggle) dan perjuangan untuk penegakan HAM seringkali dengan tuduhan meneguhkan kembali marxisme atau komunisme.

Dengan corak keyakinan dan gerakan semacam itu, maka gerakan Islam radikal seringkali memosisikan dirinya sendiri sebagai salah satu aliansi dan mata-rantai kekuasaan kapitalisme dan imperialisme. Di Indonesia, hal ini ditunjukkan oleh serangan-serangan brutal kelompok Islam radikal terhadap demonstrasi kaum buruh dan kaum miskin kota; serangan terhadap demonstrasi menentang UU PMA (Penanaman Modal Asing); serangan dan pengutukan terhadap demonstrasi anti-UU Sisdiknas yang berwatak neoliberal; serta yang terakhir, pelecehan sebagian kelompok Islam radikal terhadap kasus pembunuhan Munir dan dukungan membuta terhadap elit-elit tentara. Di Mesir, kelompok Ikhwanul Muslimin, misalnya, menolak reforma agraria dan mendukung undang-undang pertanahan yang menguntungkan pemilik tanah dan merugikan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dari petani penyakap dan penggarap (Amin 2008). Ada juga beberapa bentuk-bentuk resistensi terhadap “imperialisme”, ditunjukkan oleh perlawanan gerakan-gerakan Islam terhadap penyerangan Amerika terhadap Iraq dan aksi terorisme Israel terhadap Gazza, tetapi resistensi itu tidak dilakukan dalam rangka penolakan terhadap “sistem kafir Barat”, terhadap “negara Yahudi dan Amerika”, ketimbang terhadap suatu logika menyeluruh dari sistem imperialisme.

Karena itu, dalam beberapa hal ekspresi yang muncul dari gerakan Islam radikal adalah reaksioner. Hal ini dimungkinkan karena kelompok ini meskipun kadangkala melakukan resistensi terhadap wacana dan praksis kekuasaan, tetapi tidak bersifat total, tidak menyentuh elemen kunci dari sistem kekuasaan, dan karenanya menjadi bagian dari reproduksi relasi kuasa. Karenanya, sadar atau tak sadar, kelompok Islam radikal justru seringkali menjadi alat kekuasaan atau bahkan aparatus represif dari kapitalisme neoliberal.

Akhir

Dua pola relasi kuasa di atas menunjukkan bahwa gerakan dan politik Islam sesungguhnya belum beranjak jauh. Gerakan Islam masih menjadi pelayan dari kekuasaan yang berkembang saat ini. Karenanya, diperlukan suatu upaya yang lebih serius agar gerakan Islam bisa menjadi bagian dan berpartipasi dalam penciptaan dunia yang lebih baik: dunia di luar kapitalisme neoliberal dan imperialisme; agar gerakan Islam dapat menjadi bagian dari cita-cita progresif pembebasan manusia dari akumulasi dengan penghisapan dan penjarahan yang dilakukan oleh kapitalisme; agar gerakan Islam menjadi bagian dari perjuangan untuk keadilan sosial, politik dan ekonomi. Untuk melangkah ke arah itu, maka jenis relasi yang mesti dikembangkan oleh gerakan Islam terhadap kekuasan adalah resistensi total terhadap wacana, praktik dan relasi kekuasan.

Untuk menjadi gerakan semacam itu, maka ada beberapa langkah yang mesti dikerjakan: pertama, gerakan Islam harus bersifat kritis. Gerakan mesti belajar untuk membongkar jenis-jenis kekuasaan yang bersarang dalam ranah ekonomi, politik-legal dan budaya. Gerakan Islam mesti memelajari bagaimana kapitalisme bekerja; mengurai bagaimana kapitalisme melakukan akumulasi dengan eksploitasi, penghisapan dan penjarahan; mengamati bagaimana sistem politik-legal melayani kelas berkuasa; menelaah bagaimana budaya menjadi alat bagi penundukan, penanaman kesadaran palsu, dan hegemoni. Proses belajar ini mutlak dilakukan!. Tanpa analisa sosial yang tepat, maka gerakan bisa jadi hanya kembali mereproduksi wacana dan praktik kekuasaan saja.

Kedua, gerakan Islam mesti berwatak transformatif. Setelah memahami mekanisme kekuasaan, maka gerakan Islam juga mesti mengembangkan prakarsa-prakarsa kritis-transformatif, dengan cara melakukan upaya pembelaan dan pemberdayaan terhadap kaum lemah da tak berdaya, membangun suatu struktur sosial, ekonomi, dan politik yang tidak eksploitatif dan manipulatif (Faqih 2003).

Ketiga, gerakan Islam mesti menjadi bagian dari blok progresif yang berupaya untuk tata dunia yang lebih adil dan manusiawi. Gerakan Islam tidak boleh bercita-cita menggantikan kekuasaan imperialistik Amerika Serikat dengan sejenis imperialisme yang berbasis Islam. Gerakan Islam mesti menjadi bagian dari penciptaan tata dunia yang meletakkan kerjasama demokratik yang berlandaskan prinsip-prinsip saling melengkapi (dari pada berkompetisi), solidaritas (daripada dominasi), kerjasama (daripada eksploitasi) dan penghormatan kedaulatan rakyat (menggantikan kekuasaan korporasi) bagi kemajuan negeri-negeri di dunia Selatan yang lebih miskin (Soyomukti 2005).[]

 

Bacaan:

Coen Husain Pontoh, “Debat tentang Kenaikan BBM di Milis JIL” dalam http://coenhusainpontoh.wordpress.com.

Douglas E. Ramage, Percaturan Politik di Indonesia: Demokrasi, Islam dan Ideologi Toleransi, Jogjakarta: Matabangsa, 2002.

Eko Prasetyo, “Konsep Gerakan Sosial dalam Gerakan Islam Laskar Jihad” Jurnal Wacana, Edisi 11, Tahun III, 2003.

Mansur Faqih, “Islam sebagai Alternatif” kata pengantar dalam Eko Prasetyo Islam Kiri, Yogyakarta: Insist Press, 2002.

Nur Khaliq Ridwan, “Menjelang Seabad NU: Di Tengah Neoliberalisme Masyarakat Nahdliyin Mau Kemana?” Jurnal Mandatory, Edisi 4/tahun 4/2008.

Nurani Soyomukti, Hugo Chavez, Revolusi Bolivarian dan Politik Radikal, Jogjakarta: Resist Book, 2007.

Samir Amin, “Political Islam in the Service of Imperialism”, Monthly Review, December, 2007.

Robert W. Hefner, Civil Islam: Islam dan demokratisasi di Indonesia, Jakarta: ISEAS, 2000.

Zuly Qodir, “Globalisasi, Neoliberalisme dan The New Social Movement: Pengalaman Muhammadiyah” Jurnal Mandatory, Edisi 4/tahun 4/2008.

Written by dian yanuardy

January 17, 2009 at 4:31 am

Imperialisme Amerika Serikat: Bagaimana Ia Dikukuhkan?

with 5 comments

Dian Yanuardy

Awal
Membincangkan imperialisme, sepertinya kita harus mengingat nama Cecil John Rhodes. Seorang pebisnis Inggris di Afrika Selatan yang membangun rel kereta api panjang dan mendirikan negara Rhodesia, yang kini beralih nama menjadi Zambia dan Zimbabwe. Rhodes adalah pecandu kolonialisme dan pendukung berat perluasan imperialisme Inggris di Afrika. Sebabnya, ia percaya bahwa ekonomi dan kesejahteraan dunia akan berjalan lebih baik jika diatur oleh orang-orang Barat yang beradab. Ketika membangun rel kereta api sebagai jalur perdagangan kolonial di Afrika, Rhodes mengungkapkan kata-katanya yang terkenal “demi bintang di langit, dan dunia luas yang di luar jangkauan, jika bisa aku pasti akan menduduki planet lain”. Kehendak untuk memperadabkan dunia lain—atau dalam istilah glorifikatif yang dibuat oleh Rudyard Kipling disebut sebagai “white man’s burden”—dianggap sebagai pemicu utama imperialisme.

Tiga Fase Imperialisme
Sepanjang beberapa dekade, imperialisme telah menjadi bahan perdebatan serius di antara kalangan pemikir dan para pegiat gerakan revolusioner. Beberapa pemikir seperti Hannah Arendt, Eric J. Hobsbawm, dan Vladimir Lenin adalah di antara orang-orang yang tercatat sebagai pemikir-pemikir yang meneorisasikan imperialisme. Seorang penggerak revolusi Rusia, Vladimir Ilyich Lenin mengaitkan antara imperialisme dengan perkembangan kapitalisme. Bagi Lenin, imperialisme adalah tahapan terkini yang tak terelakkan dalam logika perkembangan kapitalisme. Imperialisme lahir dalam suatu krisis kapitalisme di suatu negeri. Agar keluar dari krisis periodiknya, kapitalisme harus keluar untuk mencari pasar baru, mengekspansi batas-batas negara-bangsa untuk mencari lahan, tenaga kerja, dan bahan-bahan mentah untuk produksi kapitalis yang lebih murah. Dalam pandangan Lenin, imperialisme dicirikan oleh lima hal, pertama, konsentrasi kapital, baik dalam bentuk konglomerasi maupun monopoli; kedua, meleburnya kekuasaan kapital finans, industri dan birokrasi; ketiga, ekspor kapital dalam bentuk investasi-investasi industrial; keempat, pembagian ekonomi dunia oleh perusahaan-perusahaan multinasional dan korporasi transnasional melalui kartel internasional; kelima, pembagian politik dunia oleh negara-negara maju. Meskipun teori Lenin banyak dikritik, tetapi ia telah meletakkan bangunan teori imperialisme yang penting dalam perdebatan selanjutnya, utamanya pengaitannya dengan kapitalisme dan perkembangan kapital finans.
Pendekatan Lenin atas imperialisme itu salah satunya dikritik oleh Samir Amin, seorang Marxis berkebangsaan Mesir. Bagi Samir Amin, imperialisme bukan merupakan tahap, melainkan inheren dalam setiap ekspansi kapitalisme. Sepanjang sejarahnya imperialisme telah memasuki dua fase dan sedang memasuki fase yang ketiga.
Fase pertama terjadi pada masa ekspansi kapital merkantilis Eropa Atlantis yang menghancurkan benua Amerika. Dua aktor utamanya adalah Spanyol dan Inggris. Hasil yang terjadi akibat dari penaklukan kolonialis ini adalah hancurnya peradaban Indian, terjadinya Hispano-Kristenisasi, dan genosida total atas masyarakat Indian, di mana negara Amerika Serikat berdiri di atasnya. Penaklukan ini masih dibumbui oleh kehendak untuk memperadabkan ‘dunia lain’ dengan dalih agama. Imperialisasi tahap pertama ini pada akhirnya melahirkan sejumlah perlawanan seperti pemberontakan kaum budak di Haiti, serta revolusi Meksiko dan Kuba.
Fase kedua terjadi pada masa revolusi industri Inggris yang berujung pada penaklukan Asia dan Afrika. Penundukan kolonial ini berupaya untuk mencari dan membuka ‘pasar baru’ bagi perdagangan Eropa. Cecil Jhon Rhodes adalah salah satu figur pendukung gagasan kolonialisme ini, dengan menyatakan bahwa kolonialisme Inggris di Afrika akan menyebabkan ekonomi Inggris bangkit kembali dan menghindarkan revolusi sosial di dalam negeri. Imperialisme fase kedua ini berakibat pada membesarnya jurang ketidakadilan sosio-ekonomi yang terus dihadapi oleh dunia hingga kini. Jika pada tahun 1800an rasio ketidaksetaraan adalah dua berbanding satu, maka sejak terjadinya kolonialisme hingga saat ini rasio ketidaksetaraan itu menjadi enampuluh berbanding satu, dengan hanya sekitar 20% dari penduduk dunia yang bisa mengambil keuntungan dari sistem yang terjadi saat ini. Sementara 80% lainnya hidup dalam ketidakpastian dan ketidakamanan sosio-ekonomi secara persisten. Imperialisme fase kedua ini menghasilkan perang-perang dunia besar antar kekuatan imperialis untuk mempertahankan koloninya. Namun juga menghasilkan berbagai perlawanan yang terus menentang proyek-proyek imperialis, seperti lahirnya revolusi sosialis di Rusia dan China, dan tumbuhnya berbagai revolusi pembebasan nasional di negara-negara Asia dan Afrika.
Kemerdekaan negara-negara di kawasan Asia dan Afrika tersebut tidak lantas menghancurkan sistem imperialis itu sendiri. Kekuatan-kekuatan imperialis, yang di antaranya merupakan kekuatan kolonialis lama seperti Belanda, Inggris dan Perancis serta negara kapitalis baru yang muncul pada abad ke-19 seperti Jerman, Amerika Serikat dan Jepang, tidak terlalu sulit untuk beradaptasi dengan ‘situasi baru’ ini. Kaum imperialis ini segera mengubah pandangan tradisionalnya bahwa pertumbuhan kapitalis mereka sangat bergantung dari seberapa besar wilayah koloni yang mereka ekspansi. Dengan keunggulan yang dimiliki sebagai negara yang maju, kaya-raya, dan memiliki sumberdaya manusia serta teknologi yang tinggi, mereka segera mengubah modus dominasinya menjadi imperialisme baru, imperialisme tanpa koloni.
Saat ini kita sedang memasuki fase imperialisme ketiga yang ditandai oleh runtuhnya sistem Soviet dan rejim-rejim nasionalis-populis di Dunia Ketiga. Pada dasarnya, tujuan dari imperialisme fase ini masih sama dengan fase-fase sebelumnya, yaitu untuk mengukuhkan dominasi kapital, memperluas dan mengekspansi pasar baru, menjarah sumberdaya agraria, dan melakukan supereksploitasi pada tenaga kerja di negara-negara pinggiran. Berbagai wacana ideologis disiapkan untuk mengukuhkan hegemoni imperialisme tahap ketiga ini, di antaranya dengan menggembar-gemborkan demokrasi, humanitarianisme, hak asasi manusia, pasar bebas dan kesejahteraan, pemerintahan yang bersih dan baik. Tetapi wacana-wacana ini dikerjakan dengan model standar ganda, dan hanya dilakukan demi mempermulus akumulasi kapital oleh negara-negara maju pada negara-negara pinggiran.
Fase ketiga ini juga berhadapan dengan suatu jaman yang dicirikan oleh terjadinya persenyawaan yang halus antara menguatnya kekuasaan ekonomi korporasi dengan globalisasi teknologi, informasi dan pengetahuan. Berbagai fenomena globalisasi seperti: meningkatnya kekuasaan perusahaan-perusahaan multinasional dalam perdagangan global, revolusi informasi dan ilmu pengetahuan, serta munculnya masyarakat yang berbasis jaringan (network society), menguatnya peranan-peranan lembaga keuangan internasional, serta zona-zona perdagangan bebas yang melampaui negara-bangsa, membuat para teoretisi tidak bersepaham satu sama lain dalam memandang tatanan global pada jaman ini. Sebagian mendefinisikan tatanan global ini dengan cara pandang baru, sembari mendeklarasikan suatu jaman ‘pos-imperialis’. Sementara yang lain berpendapat bahwa imperialisme tak pernah berakhir, hanya memakai modus baru dengan motif lama yang tetap sama. Seperti anggur lama yang dituangkan dalam botol baru.

Perdebatan Empire dan Imperialisme
Perdebatan tentang bagaimana memandang tatanan global di kalangan para teoretisi politik terus mengemuka sejak diterbitkannya karya Michael Hardt dan Antonio Negri yang berjudul Empire. Hardt dan Negri meyakini bahwa kita saat ini telah memasuki suatu jaman baru, yaitu jaman pasar bebas yang didorong oleh globalisasi revolusi informasi dan meredupnya negara-bangsa. Pada jaman baru ini, demikian Hardt dan Negri, tak ada lagi imperialisme sebagaimana diangankan oleh para pemikir dependensia, “eksploitasi negara pinggiran oleh negara pusat”. Ini adalah jaman pos-kolonial dan pos-imperialis, dimana kedaulatan negara-bangsa telah digantikan oleh kedaulatan global atau kedaulatan Imperium yang lahir dari gabungan antara “serangkaian kesatuan organisme nasional dan supranasional yang disatukan di bawah suatu logika aturan yang tunggal”, dengan tanpa memiliki hierarki internasional yang jelas.
Konsekuensi dari gagasan Empire yang diusung oleh Hardt dan Negri ini adalah melenyapnya imperialisme. Imperialisme dalam pengertian eksploitasi negara pusat pada negara pinggiran, dan jenis-jenis kolonialisme lama yang berupa pendudukan suatu negara-bangsa oleh negara yang lain telah mati. Negri dan Hardt juga mengumandangkan kematian kolonialisme baru jenis lain, yaitu dominasi ekonomi dan eksploitasi oleh kekuatan industri besar tanpa kontrol politik yang langsung. Kedua penulis itu menyatakan bahwa bentuk-bentuk imperialisme yang berupa pengekangan dan pengendalian yang didasarkan pada kekuatan yang menghomogenisasi pasar dunia pada dasarnya bertentangan dengan logika pasar. Imperialisme, menurut kedua penulis itu, merupakan sebuah mesin global yang menyalurkan, mengkodekan, dan menteritorialisasikan arus pergerakan kapital, dan karenanya akan menghambat suatu arus kapital atau memfasilitasi arus yang lainnya. Sebaliknya, pasar dunia saat ini memerlukan suatu tempat yang nyaman, yang tak-dikodekan dan tak-diteritorialisasikan, untuk pergerakan arus kapital. Karenanya, imperialisme akan berarti matinya arus pergerakan kapital. Syarat utama bagi terbentuknya pasar dunia, menurut Hardt dan Negri, adalah musnahnya imperialisme. Jadi, imperialisme bertentangan dengan logika tatanan global hari ini, dan karenanya praktik imperialisme tak akan tumbuh lagi dan digantikan oleh sejenis kekuasaan imperium baru.
Satu gagasan lain yang juga lenyap akibat dari teorisasi empire ini adalah gagasan tentang Amerika Serikat sebagai suatu negara pusat dari proyek imperialis. Dalam pandangan Hardt dan Negri, tidak ada satu pun negara-bangsa hari ini, tidak pula Amerika Serikat, yang dapat menjadi pusat proyek imperialis. Imperialisme telah berakhir, tak ada satu negara pun dapat menjadi pemimpin dunia saat ini. Saat ini kepemimpinan dunia tidak dipandu oleh negara-bangsa melainkan oleh sejenis rejim Konstitusionalisme yang mengatur bagaimana sebaiknya dunia berjalan. Jika Amerika Serikat bertindak secara unilateral maka, menurut kedua penganut Marxis otonomis itu, hal itu dilakukan bukan dalam kerangka proyek imperialis, atau motif-motif kepentingan nasional, melainkan atas nama kepentingan tatanan imperium global. Hal ini ditunjukkan misalnya dalam keterlibatan Amerika Serikat pada Perang Teluk. Saat itu, George Bush menyebut bahwa tindakan AS itu dilakukan untuk menegakkan tatanan global baru (new global order). Pendeknya, istilah Empire merupakan suatu produk dari pertarungan atas kedaulatan dan konstitusionalisme, dimana konstitusi dari suatu negara bisa dipaksakan untuk menjadi aturan pada level global.
Gagasan Hardt dan Negri ini akhirnya mendapatkan reaksi yang keras dan tajam dari berbagai teoretisi lain, utamanya dari James Petras dan Henry Veltmeyer melalui karyanya Empire With Imperialism. Menurut Petras dan Veltmeyer itu, kesalahan utama dari teorisasi tentang tatanan global dalam gagasan Empire adalah asumsinya bahwa perkembangan dinamika kapitalisme global saat ini ditopang oleh suatu tatanan ekonomi yang otonom, yang hanya diatur oleh pasar dan perusahaan multinasional. Tesis ini, bagi Petras dan Veltmeyer, dianggap cacat sebab mengabaikan peranan negara imperial dalam membentuk perkembangan kapitalisme global, dan mengukuhkan serta mengawetkan sistemnya. Petras dan Veltmeyer lalu mendefinisikan tatanan global saat ini sebagai imperialisme baru demi menunjukkan bahwa dalam isu pasar bebas, globalisasi dan pembangunan dunia saat ini terdapat suatu proyek untuk mendominasi dunia—suatu agenda penundukan rakyat dan negara-negara di seluruh dunia di bawah kepentingan dan kekuasaan negara imperial.
Kekuasaan negara [imperial] di jaman ‘globalisasi’ ini bagi Petras dan Veltmeyer tidaklah lenyap begitu saja, melainkan menjadi komponen esensial dalam ekonomi-politik dunia saat ini. Dengan demikian, Petras dan Veltmeyer masih melihat Amerika Serikat sebagai negara pusat yang mengendalikan proyek imperialis. Bagaimana mungkin, lanjut Petras dan Veltmeyer, kita bisa mengatakan bahwa imperialisme [AS] adalah cerita masa lalu, ketika di jaman ini AS merupakan satu-satunya negara super power dan hegemon, dimana 50% persen di antara 500 perusahaan multinasional terbesar di dunia dimiliki oleh AS, dan Washington merupakan pusat politik dunia yang mungkin untuk mengagresi negara lain seperti terjadi terhadap Iraq dan Afghanistan. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya, Amerika Serikat jugalah yang menjadi penopang utama dari sekian perang yang menghancurkan petani, buruh dan rakyat miskin dalam perang-perang di Balkan, Amerika Tengah, Karibia, dan Amerika Latin.
Bagi Petras dan Veltmeyer, adalah naif untuk menyebut bahwa telah terjadi senjakala negara-bangsa dan runtuhnya negara imperial. Sebaliknya, dalam dunia global kontemporer, peranan negara imperial untuk mengukuhkan dominasinya malah semakin meningkat. Negara justru menjadi elemen sentral dalam pembangunan ekonomi global saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, peranan negara imperial, utamanya AS, dalam menopang sistem dan aktivitas ekonomi, politik, dan kebudayaan dunia sangat meningkat. Sebagai contoh, pada tahun 1994, ketika Meksiko mengalami krisis keuangan, AS telah melakukan intervensi untuk menyelamatkan perusahaan multinasional dan mencegah kollapsnya sistem finansial dengan memberikan $20 milliar untuk menalangi investor Amerika Serikat dan menstabilisasi peso. Begitu juga selama krisis di Asia, melalui Bank Dunia dan IMF, Amerika Serikat menyetujui penalangan utang, dan sebagai gantinya mengambilalih industri-industri penting dan mengekspansi pasar Asia. Dengan memiliki sumberdaya finansial dan kekuasaan yang besar, negara imperial seperti AS memiliki peranan dominan dalam mengelola krisis negara lain, menyelamatkan sebagian besar investor dan perusahaan multinasional dari kebangkrutan, dan mencegah krisis sistem finansial untuk kemudian membuatnya menjadi dasar bagi kepentingan ekonominya sendiri. Jadi, perusahaan-perusahaan multinasional dan kapitalisme global saat ini amat sangat bergantung pada intevensi massif dan konstan dengan kekuatan ekstra-ekonominya, yakni negara-negara imperial, untuk menanggulangi krisis dan menjamin keuntungan dari penjarahan terhadap industri-industri lokal.
Dalam jaman globalisasi ini peranan negara [imperial] semakin meningkat, utamanya dalam melakukan ekspansi pasar ke luar wilayah dan melindungi pasar lokal. Amerika Serikat, meskipun mendaku sebagai pendukung utama pasar bebas, justru menyediakan subsidi langsung dan tak langsung pada pertaniannya, dalam bentuk subsidi air dan listrik, dan subsidi langsung dalam bentuk keringanan pajak. Sementara, negara-negara imperial melalui Lembaga Keuangan Internasional memaksa negara-negara dunia ketiga penerima utang untuk melakukan Program Penyesuaian Struktural yang membuat mereka melakukan privatisasi, denasionalisasi, dan liberalisasi pasar, yang dengan demikian memberi jalan lega bagi negara-negara imperial seperti Amerika Serikat, Eropa dan Jepang mempenetrasi dan mengekspansi pasar. Karenanya, tanpa ragu lagi Petras dan Veltmeyer menyebut globalisasi dan tatanan global saat ini dengan sebutan yang lebih tegas, imperialisme abad 21.
Dua fitur gagasan ini mewarnai perdebatan kalangan intelektual tentang bagaimana hakikat tatanan ekonomi-politik global saat ini. Dalam karya Chomsky, Neo-Imperialisme Amerika Serikat (Resist Book: 2008), kita mendapatkan pandangan Chomsky yang segaris dengan Petras dan Veltmeyer yang menyatakan bahwa Amerika Serikat adalah negeri imperialis yang berupaya menundukkan negara-negara lain melalui teror, eksploitasi ekonomi dan dominasi. Hanya saja, dalam arti penting dalam karya Chomsky tersebut bukan hanya membedah praktik-praktik dan strategi-strategi imperialisme AS di luar negeri, melainkan membedah pertanyaan imperialisme (imperialism question) lain yang tak kalah pentingnya: bagaimana imperialisme AS dikukuhkan di dalam negeri? Jika imperialisme AS sedemikian kejamnya, mengapa ia tak mendapatkan perlawanan dan pertentangan di dalam negerinya sendiri? Apa strategi yang dipakai oleh kelas berkuasa di Amerika Serikat untuk menjinakkan warganya sendiri, sebelum kemudian menundukkan negara lain? Pertanyaan ini menjadi penting, sebab ia akan menguak bagaimana ideologi imperialistik ditanamkan baik secara hegemonik (by consent) maupun melalui mekanisme interpelasi ideologis yang tak disadari (by profoundly unconscious); serta untuk memahami apa prasyarat-prasyarat yang mesti diciptakan oleh setiap kekuasaan untuk melakukan hegemoni, dominasi dan eksploitasi.

Aparatus Ideologis: Penyangga Imperialisme AS
Noam Chomsky yang dilahirkan di Amerika 7 Desember 1928 adalah seorang pakar linguistik, pengarang buku, sekaligus aktivis politik. Ia juga dikenal sebagai seorang penganut anarkhis dan intelektual yang berada dalam spektrum sosialis-libertarian. Chomksy memang dikenal sebagai pemuja nilai-nilai Pencerahan awal, yang baginya merupakan paduan dari dua dasar yang disukainya, yaitu sosialisme-anarkhis dan liberalisme. Dalam dunia politik, Chomsky dikenal sebagai seorang pembangkang: seorang warga negara Amerika yang sangat tidak menyukai politik imperialis Amerika; seorang Yahudi yang membenci Zionisme Israel. Chomsky pernah dipenjara akibat aksi demonstrasi di Pentagon dan Departemen Kehakiman. Norman Mailer seorang kawan satu selnya, menuliskan kesannya tentang Chomsky: “si ramping yang berpikiran tajam dengan ekspresi seperti pertapa dan lembut seperti angin sepoi, tetapi mempunyai integritas moral yang mutlak”. Sejak memutuskan untuk terjun dalam dunia politik, Chomksy secara konsisten menulis artikel-artikel, buku, pamflet dan berbagai publikasi ilmiah. Karya-karya intelektualnya di bidang politik banyak mengkritisi tentang demokrasi Amerika, imperialisme, media massa, dan dominasi kapitalisme.
Nama Chomsky semakin ‘kontroversial’, ketika suatu kali dalam sidang di PBB, Presiden Venezuela Hugo Chavez, mengangkat salah satu karya Chomsky, Hegemony and Survival, dan mengatakan:

“Pertama-tama, saya anjurkan kepada hadirin semua untuk membaca karya Chomsky ini, salah seorang intelektual prestisius di Amerika dan dunia saat ini… ini karya yang sangat baik untuk menjelaskan pada kita apa yang telah terjadi selama abad 20 kemarin, apa yang terjadi saat ini, dan apakah ancaman terbesar dari panet kita pada abad ini…[yaitu] imperialisme Amerika Serikat yang membuat masa depan umat manusia dalam ancaman…Saya pikir, orang yang seharusnya membaca buku ini adalah saudara-saudari kita di Amerika Serikat, sebab ancaman itu tepat berada di dalam negeri mereka sendiri. Ya, setan itu tepat ada di sini. Baunya masih ada hingga kini..”

Ya, Chavez benar dengan menyatakan bahwa imperialisme AS mestinya dibongkar dan juga dipahami oleh masyarakat di dalam negerinya sendiri. Buku ini, meski tak ditujukan secara langsung, merupakan ‘jawaban’ dari keresahan Chavez tentang bagaimana mestinya warga negara Amerika Serikat memahami praktik jahat imperialisme negerinya sendiri.
Peringatan tentang pentingnya untuk mengaitkan antara imperialisme di luar negeri dengan realitas sosio-politik di dalam negeri pernah ditegaskan oleh filosof politik Hannah Arendt. Menurut Arendt, imperialisme di luar negeri tak akan bisa dikukuhkan dalam jangka waktu yang lama tanpa melakukan represi aktif, pembentukan pikiran publik dan politik tiranik di dalam negeri. Tetapi tesis Arendt itu mesti diperlengkapi dengan gagasan Althusser tentang aparatus ideologis negara (Ideological State Aparatusses) untuk memberi dasar bahwa faktor penting lain yang menyangga imperialisme adalah aparatus ideologis dalam bentuk lembaga pendidikan, media massa, serta institusi publik lainnya. Aparatus ideologis ini berfungsi untuk melegitimasi dan membuat imperialisme AS di luar negeri yang kejam dan brutal menjadi seakan-akan wajar dan dapat dibenarkan atas nama ‘ketertiban dan keteraturan’, demokrasi, hak asasi manusia, dan lain sebagainya.

A. Pendidikan Doktriner
Jika dirujuk pada tema-tema yang diangkat oleh Chomsky dalam buku ini, maka ada beberapa ‘aparatus ideologis’ yang digunakan oleh kelas berkuasa di AS untuk menanamkan hegemoni dan ideologi kelasnya pada seluruh warga negara Amerika Serikat sehingga nilai-nilai, pandangan hidup, dan sistem kapitalis diterima sebagai wajar dan normal. Jalur pertama dari aparatus ideologis yang digunakan adalah pendidikan. Di Amerika, jauh dari gambaran demokratis yang selama ini dicitrakan, pendidikan digunakan sebagai media untuk menanamkan kesadaran palsu, dan diciptakan sebagai institusi-institusi yang bertanggung jawab untuk mengindoktrinasi anak-anak muda.
Hal ini dilakukan sejak bangkitnya gerakan-gerakan kerakyatan yang menentang imperialisme, menuntut hak-hak sipil-politik, dan perlindungan ekonomi serta ekologi pada tahun 60-70an. Sebagai cara untuk membendung gerakan-gerakan rakyat itu, maka pemerintahan di AS mendirikan Komisi Trilateral yang berfungsi “untuk menanamkan kepatuhan, untuk menghalangi kemungkinan lahirnya pemikiran yang mandiri, dan [dengan demikian] sekolah memainkan suatu peran kepranataan (institutional role) dalam suatu sistem kontrol dan koersi”. Komisi Trilateral, menurut Chomksy, ini bertugas untuk mencari cara-cara yang efektif untuk mempertahankan hegemoni kapitalisme Barat dan dominasi elit-elit berkuasa sembari terus mengkondisikan agar kalangan kelas menengah yang terdiri atas ilmuwan, para profesional dan pakar, melalui suatu sistem penggajian terus-menerus mendakwahkan mitos tentang kebajikan nilai-nilai Amerika. Hasilnya, pendidikan di Amerika Serikat:

“Jauh dari pendidikan demokratik, apa yang sesungguhnya kita [Amerika Serikat] miliki ialah suatu model pendidikan kolonial yang dipercanggih yang dirancang terutama untuk mendidik guru-guru dengan cara-cara dimana dimensi intelektual pengajaran seringkali diabaikan. Tujuan utama dari pendidikan kolonial ini ialah untuk semakin melenyapkan keterampilan guru-guru dan siswa-siswa dan membuat mereka semakin pandai mengikuti secara otomatis labirin prosedur dan teknik…”

Pendidikan yang berwatak penjajah ini tentu merupakan hal yang sangat dimusuhi oleh Chomksy. Sebab menurutnya hakikat pendidikan mestinya adalah untuk menstimulasi ‘kesadaran kritis’ dan mengajarkan peserta didik untuk menemukan kebenaran bagi dirinya sendiri. Chomksy berpendapat bahwa hakikat pendidikan mestinya adalah bukan untuk menanamkan kepatuhan, melainkan untuk mendidik manusia dalam kemerdekaan, kesetaraan kebersamaan dan kerjasama, agar dapat mencapai tujuan-tujuan bersama yang telah disepakati secara demokratis. Dengan mengutip ungkapan indah Bertrand Russell, Chomsky menyatakan bahwa tujuan pendidikan yang sejati mestinya adalah:

… untuk menghayati nilai-nilai selain dari dominasi, untuk menciptakan warga negara-warga negara dari suatu komunitas yang merdeka, untuk mendorong terciptanya suatu kombinasi antara kewarganegaraan yang bebas dan kreativitas individual…

Ada dua hal yang terjadi sebagai akibat dari pengingkaran atas pendidikan yang demokratik dan setara. Pertama, kalangan kelas menengah dan terdidik di Amerika Serikat tidak membiasakan dirinya dengan model pendidikan kritis yang berupaya membongkar segala macam kekuasaan dan hegemoni. Dengan bertumpu pada kemampuan teknik, maka model pendidikan di Amerika Serikat tak diajarkan untuk membangun kesadaran kritis, membongkar kekuasaan, dan membangun kemanusiaan. Kedua, dan sebagai akibat sampingannya, Amerika Serikat menjelmakan dirinya sendiri sebagai sebuah negara imperialis utama yang berhak untuk mendikte, mendisiplinkan dan ‘memperadabkan’ negara lain.
Model pendidikan doktriner dan tak demokratis yang bersenyawa dengan politik tiranik dan aristokratik yang telah tertancap-dalam pada dasarnya telah memiliki preseden yang lama dalam sekujur sejarah negeri itu. Amerika Serikat, menurut Chomksy, didirikan di atas protes-protes kaum buruhnya, penindasan terhadap masyarakat kelas bawahnya, serta penggantian demokrasi dengan aristokrasi. Permbajakan demokrasi oleh elit oligarkhis dan kapitalis sebenarnya telah diingatkan oleh Thomas Jefferson yang membedakan antara “kaum demokrat” dengan ‘kaum aristokrat”. Kaum demokrat, bagi Jefferson, “mengidentikkan dirinya dengan masyarakat, memercayai mereka, menghormati dan mendengarkan mereka sebagai pemangku kepentingan publik yang jujur dan bisa dipercaya”. Sementara kaum aristrokrat “mereka yang merasa takut dan tak percaya kepada masyarakat, dan ingin mengambil alih semua kekuasaan dari tangan mereka dan menyerahkannya ke tangan kelas-kelas atas” yang menjadi pendukung utama negara kapitalis.
Kultur politik di Amerika Serikat pada akhirnya memenangkan kaum aristokrat ini. Hal ini utamanya ditunjukkan oleh pandangan para elit dan teoretisi politiknya yang cenderung menghindari dan tidak menyukai gerakan-gerakan kerakyatan. Alexander Hamilton misalnya menjuluki gerakan-gerakan rakyat sebagai “binatang buas yang banyak jumlahnya” (the great beast). Robert Lansing juga menyebut gerakan buruh sebagai “massa manusia bodoh dan tak cakap”, dan atau teoretisi demokrasi yang termasyhur Walter Lippman yang menyebut massa rakyat sebagai “gerombolan liar”. Sehingga fungsi mereka hanyalah diperlukan sejauh sebagai penonton yang bersemangat dalam setiap kehidupan publik, bukan sebagai partisipan aktif. William Shepard lebih jelas mengartikulasikan hal ini dengan menyatakan bahwa pemerintahan mestinya berada di tangan aristokrasi akal dan kekuasaan, sementara gerakan-gerakan sosial dan massa-rakyat “yang bodoh, yang tak berpengetahuan dan anti-sosial” dilarang untuk terlibat dalam pengurusan politik dan pemerintahan.
Gabungan dari pendidikan yang doktriner dan politik tiranik itu pada akhirnya menghasilkan suatu tipe kultur sosial dan politik yang terjinakkan. Hal inilah yang memungkinkan ketiadaan perlawanan dari kalangan terdidik di Amerika Serikat. Malahan, tak mengherankan jika kalangan kelas terdidik ini justru berbondong-berbondong mendukung rejim kelas berkuasa yang secara rutin menyerukan demokrasi, hak asasi manusia, dan multilateralisme, dan bungkam seribu bahasa jika kelas berkuasa itu pula melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan demokrasi.

B. Rekayasa Sejarah dan Manipulasi Media
Kontrol dan penguasaan atas sumber informasi, media, dan pengetahuan diyakini merupakan elemen kekuasaan yang sangat berpengaruh hingga hari ini. Siapa saja yang menguasai atas aparatus ideologis itu dipercaya akan dapat menguasai kehidupan suatu negara. Di Amerika Serikat, penguasaan atas aparatus ideologis itu beriringan dengan penguasaan terhadap industri-industri penting di tangan segelintir elit yang juga menetek pada kekuasaan. Dan hasilnya adalah rekayasa sejarah yang didukung oleh praktik manipulatif dari media-media besar.
Praktik merekayasa sejarah dan manipulasi media ini di Amerika Serikat, seturut pengamatan Chomsky, mulai mengemuka dan bahkan dianggapnya sebagai ‘keahlian khusus’ Amerika Serikat sejak terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Hal ini tampak sekali dalam kasus kampanye hitam dan pengutukan terhadap Sandinista serta pembelaan terhadap negara-negara teror yang didukung Amerika Serikat.
Dalam kasus Sandinista, Chomsky dan banyak intelektual kritis lainnya menyebut rejim Sandinista sebagai pemerintahan yang sedang mengerjakan pembaharuan pembangunan yang unik dan alternatif. Dalam sebuah wawancara, Chomsky menggambarkan Sandinista sebagai “sebuah rejim yang menggunakan sumberdaya mereka yang terbatas untuk rakyat miskin. Inilah mengapa angka melek huruf di Nikaragua meningkat tajam. Inilah mengapa angka kesehatan juga meningkat. Inilah mengapa reforma agraria berjalan, serta konsumsi bahan pangan dan subsistensi pangan di negeri itu meningkat”.
Namun, gambaran dari Chomsky dan para intelektual kritis itu berbeda terbalik dengan penguasa Amerika Serikat dan media massanya yang menggambarkan rejim Sandinista sebagai rejim teroris yang mendukung M-19 Kolumbia dalam aksi kejahatan di Pengadilan Kolumbia. Meski kedua negara (Nikaragua-Kolumbia) saling membantah dan meragukan tuduhan ini, tetapi pemerintahan Reagan merespon hal itu dengan mendukung Kontra (kelompok militer yang melawan rejim Sandinista) untuk menggulingkan pemerintahan Kiri tersebut. Untuk memprovokasi dan memanipulasi situasi ini, salah satu media massa tersohor, Times, misalnya menyatakan bahwa pemerintahan Amerika Serikat mestinya mengambil tindakan terhadap “pelanggaran moral Sandinista”, demi memajukan “demokrasi di Nikaragua yang komunis dan totalitarian”, sebab negara dianggap sebagai “ancaman keamanan bagi benua Amerika”. Hasil dari provokasi dan manipulasi media ini adalah munculnya tentara-tentara teror Kontra yang dibiayai dan didukung oleh Amerika Serikat untuk memicu perang melawan pemerintahan Nikaragua melalui aksi-aksi terorisme, pemerkosaan, pembantaian petani dan rakyat miskin, serta penyiksaan-penyiksaan keji.
Sementara praktik pembelaan membabi-buta terhadap negara-negara teror klien Amerika Serikat, seperti pada Israel dan El Salvador, juga dilakukan oleh sekumpulan elit intelektual dan media massa Amerika Serikat. New York Times misalnya menggambarkan Israel sebagai “simbol kebaikan manusia”. Padahal di sisi lain, pendudukan Israel di tanah Palestina telah mengakibatkan kekejaman dan kekerasan yang tiada taranya. Media massa-media massa besar juga membela kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina dengan menyebut bahwa tindakan kekerasan negara Israel memang diperlukan untuk menghadapi aksi-aksi perlawanan rakyat Palestina.
Praktik semacam ini, pengutukan terhadap negara-negara yang dimusuhi dan pembelaan terhadap negara-negara yang didukungnya, disebut oleh Chomsky berasal dari sebuah doktrin yang memiliki pola “marah luar biasa terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan musuh sambil memuja-muja setinggi langit terhadap ketinggian prinsip yang kita [Amerika Serikat] anut yang bercampuraduk dengan kemampuan yang luar biasa ‘untuk menutup mata’ terhadap kejahatan-kejahatan yang telah kita turut ciptakan”. Akibatnya, menurut Chomsky, kultur politik dan media massa di Amerika Serikat cenderung memiliki “perilaku membisu dan membenarkan diri atas kejahatan-kejahatan negaranya sendiri dan negara-negara kliennya”.

C. Kaum Intelektual dan Demokrasi Pasar
Proses pembentukan pikiran publik melalui propaganda dan doktrin untuk mengukuhkan kekuasaan kelas berkuasa di Amerika Serikat telah lazim digunakan. Tanpa ditopang oleh penguasaan atas pikiran publik, maka doktrin-doktrin kelas berkuasa tak akan bisa bertahan lama. Apa yang diperlukan oleh setiap kekuasaan, menurut Chomsky, adalah “mendikte setiap pikiran publik persis seperti halnya sebuah pasukan mendikte tubuh-tubuh dari tentara-tentaranya”. Dengan mengutip pengalaman Edward Bernays saat bekerja untuk Komite untuk Informasi Publik, Chomsky menunjukkan bahwa sejak Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat telah terbiasa dengan upaya-upaya “menundukkan pikiran publik”, “merekayasa konsensus”, dan juga “memanipulasi secara terencana dan cerdas kebiasaan-kebiasaan dan opini-opini massa secara terorganisir”.
Upaya-upaya semacam ini tentu saja ditopang bukan hanya melalui propaganda-propaganda media belaka melainkan oleh kaum intelektual, seperti James Madison, agar gagasan dan doktrin tentang kekuasaan kaum kapitalis itu bisa memperoleh legitimasi dan bahkan landasan konstitusional di dalam negeri. James Madison yang merupakan intelektual politik dan presiden keempat AS, menurut Chomsky, memainkan peranan penting bagi peletakan batu alas bagi struktur politik yang kapitalis dan imperialis. Sebagai salah seorang perancang konstitusi AS, Madison menolak pengalaman Inggris dimana demokrasi memungkinkan masyarakat kelas bawah untuk merebut kembali tanah dari para tuan tanahnya. Madison berupaya untuk meletakkan dasar politik Amerika Serikat dengan mendukung suatu model sistem politik yang “melindungi minoritas orang kaya menghadapi kaum mayoritas” dan “kekuasaan politik harus berada di tangan orang-orang kaya di negeri itu”, sementara “lapis masyarakat yang lain harus dimarjinalisasikan dan dipecah-belah, agar tercipta partisipasi publik yang terbatas di wilayah arena politik”.
Hasil dari doktrin Masonian ini adalah diteguhkannya kekuasaan otoritarian yang menjadi dasar dari demokrasi pasar—sejenis demokrasi yang dikangkangi oleh kaum oligarkh dan korporasi bisnis dan digunakan untuk memperlempang kekuasaan mereka. Setelah konstitusi Masonian yang menopang kekuasaan kaum kapitalis ditegakkan, beberapa doktrin yang memiliki preferensi terhadap ‘pasar bebas’ diterapkan. Kaum intelektual di negeri itu mengamini tuntutan kaum industrialis Amerika Serikat yang menyerukan adanya “malapetaka yang mengancam kaum industrialis” dalam bentuk “kekuasaan politik massa rakyat yang baru terbangun.” Bersama-sama dengan kaum intelektual, “kaum industrialis ini harus menjalankan serta memenangkan perang yang tiada akhir memperebutkan pikiran-pikiran manusia” dan “mengindoktrinasi para warga negara dengan cerita kapitalis”. Beberapa dari suara-suara kaum industrialis dan intelektual itu utamanya ditujukan untuk mewaspadai bangkitnya kekuatan sosialisme di Amerika Latin.
Untuk menghambat proses itu, kaum intelektual, kalangan pebisnis dan negara imperial Amerika Serikat berupaya untuk menanamkan doktrin Washington Konsensus (neoliberalisme) dan demokrasi pasar, baik melalui serangkaian perjanjian struktural maupun melalui perang imperialis. Terhadap upaya ini, para editor jurnal ilmiah yang bergaris liberal mendukung dengan menyebut bahwa proses yang sedang terjadi pada dasarnya “kebangkitan kembali demokrasi di Amerika Latin”. Seorang intelektual lainnya malah menyebut bahwa perjanjian pasar bebas di Amerika Latin merupakan “proses bersejarah…sebuah alat yang potensial bagi demokratisasi”. Dukungan membuta kaum intelektual ini, bagi Chomksy, melalaikan fakta bahwa: demokrasi yang dimaksud adalah sejauh ia meniru model Amerika Serikat yang memberi keleluasaan pada kaum kaya; juga mengabaikan bahwa demokrasi seperti itu seringkali dibangun di atas perang dan teror terhadap kaum miskin; juga melupakan fakta bahwa demokrasi pasar berdiri di atas penderitaan kaum buruh, petani, dan kaum miskin lainnya yang semakin dihisap dan dieksploitasi.

Akhir
Salah satu poin pokok yang penting untuk diperhatikan dalam karya Chomsky ini, selain beberapa tema lain yang juga muncul dan tersebar, adalah kemampuannya membedah lebih dalam tiang-tiang penyangga imperialisme AS yang berupa aparatus ideologis seperti, lembaga pendidikan, media massa, intelektual dan demokrasi pasar (sistem politik yang berpihak pada kepentingan segelintir kaum kapitalis). Semua kekuatan ekstra-ekonomi (extra economic forces) ini adalah batu alas bagi teror imperialisme Amerika Serikat!.

Written by dian yanuardy

August 29, 2008 at 3:23 am

Posted in Budaya

Tanah, Pasar dan Enclosure Model Neoliberal:

with one comment

Haroon Akram-Lodhi

Reforma agraria yang dipandu oleh pasar (Market-Led Agrarian Reform = MLAR) didasarkan pada dua asumsi: bahwa tanah merupakan sumberdaya ekonomi; dan pasar merupakan insititusi dimana partisipan yang terlibat di dalamnya adalah setara. Asumsi ini terbukti gagal, karena mengabaikan adanya karakter yang melekat secara sosial (socially embedded character) pada tanah dan pasar.

Tanah dan Pasar: Asumsi-asumsi yang salah
Versi awal MLAR dimulai sejak tahun 1970an dan 1980an. Pada tahun 1990an, MLAR dilaksanakan di bawah bimbingan World Bank, di negara-negara seperti Brazil, Kolumbia, Afrika Selatan dan Filippina. Mengikuti dalil-dalil hak milik pribadi, MLAR yang bergaya text-book dilakukan dengan cara: membeli tanah milik para tuan tanah untuk dijual secara sukarela pada para petani kecil dan petani tak bertanah. Para pembeli biasanya dibebani biaya penuh untuk pengalihan hak milik tanah itu, dalam bentuk hutang kepada institusi keuangan pedesaan atau kepada negara, yang harus dibayarkan kembali sepanjang waktu. Namun, dalam beberapa versi MLAR yang ‘non-textbook’, seperti di Afrika Selatan, biaya pengalihan kepemilikan tanah ini mengambil bentuk “one-off non-repayable grant”. Pendeknya, dalam dua kasus tersebut, MLAR berupaya untuk menggantikan pola reforma tanah dan agraria sebelumnya, yaitu yang dipandu oleh negara (state-led land and agrarian reform) dengan model ‘kesukarelaan pembeli, kesukarelaan penjual’ dimana hal itu dijalankan berdasar pada transaksi yang difasilitasi pasar (market-facilitated) dan dimediasi oleh harga (price-mediated) untuk mendorong efisiensi ekonomi dan kesejahteraan sosial.

MLAR merupakan bagian dari seperangkat kebijakan yang lebih luas yang berupaya untuk meliberalisasi perdagangan internasional dalam hal pangan dan produk-produk pertanian; melakukan deregulasi operasi pertanian domestik; memprivatisasi industri pedesaan, dan memformalisasi kepemilikan dan kontrol hak milik yang bersifat privat namun monopolistik. Jadi, MLAR merupakan salah satu elemen dalam proyek yang lebih luas yang memfasilitasi restrukturisasi neoliberal dalam bidang agraria. Proyek ini pertamakali diberlakukan dalam bentuk program penyesuaian struktural (structural adjustment programmes) dan terus berlanjut dalam bentuk Strategi Pengentasan Kemiskinan (Poverty Reduction Strategy Papers). Dalam konteks restrukturisasi agaria neoliberal, apa yang membuat MLAR berbeda adalah program penyesuaian struktural tidak memiliki program tentang distribusi tanah secara lebih adil. MLAR kemudian diperkenalkan di negara-negara yang memiliki imperatif politik yang kuat untuk melakukan redistribusi tanah kepada petani kecil dan tuna tanah. Dorongan itu bisa ditopang dari bawah, oleh gerakan sosial pedesaan, atau dari atas, oleh elit-elit dominan yang berupaya untuk membangun pasar. Lalu, MLAR merupakan suatu upaya neoliberalisme untuk merekayasa suatu redistribusi aset dalam konteks reforma yang berorientasi pasar.

Restrukturisasi agraria neoliberal didasarkan pada dua asumsi. Asumsi pertama adalah bahwa tanah merupakan suatu sumberdaya ekonomi yang dapat dialokasikan untuk memaksimalkan keuntungan bertambah dari kepemilikan dan kontrol atas tanah.

Hal ini tentu berbeda dengan pemahaman alternatif dari para antropolog yang biasanya lebih dekat dengan gerakan sosial pedesaan yang mendefinisikan tanah sebagai ‘landscape’. Landscape terdiri dari empat elemen yang berbeda: elemen fisik yang terdiri dari bentuk tanah yang aktual; elemen-elemen hidup, termasuk flora, fauna dan aspek alam yang lain; elemen-elemen abstrak, seperti sinar dan cuaca; elemen manusia. Elemen-elemen ini bertinteraksi dalam berbagai bentuk, yang membentuk seperangkat relasi sosial di mana bentuk-bentuk kebudayaan akhirnya terbangun. Jadi dalam landscapes tertanam sekian relasi sosial.

Dan salah satu aspek kunci dalam pembangunan kapitalis adalah merubah karakter yang melekat secara sosial dari tanah itu untuk hanya menjadi sekedar komoditas.

Asumsi kedua dalam restrukturisasi agraria neoliberal adalah bahwa di dalam pasar yang berfungsi dengan baik, orang-orang bertemu secara sukarela dan setara untuk saling bertukar komoditi, dan melakukan pertukaran yang didasarkan pada keunggulan komparatif dan spesialisasi.

Dalam paradigma neoklasik dikatakan bahwa pasar merupakan suatu mekanisme untuk mengatur secara setara margin keuntungan yang akan diperoleh baik oleh produsen maupun konsumen. Pasar memiliki semacam ‘invisible hand’ yang mengatur mekanisme harga untuk menolak intervensi dari negara maupun monopoli ekonomi.

Tetapi argumen yang mendasarkan diri pada pandangan Adam Smith itu memiliki kelemahan. Di antaranya adalah pasar tak bisa meregulasi dirinya sendiri. Ia selalu membutuhkan institusi non-pasar untuk mengatur alokasi dan kontrol sumberdaya. Jadi pasar, sebagaimana halnya tanah, terikat pada proses dan relasi sosial yang lebih luas.

Pandangan di atas memiliki implikasi bagi MLAR dan tempatnya dalam restrukturisasi agraria neoliberal. MLAR membutuhkan seperangkat intervensi pemerintah yang berkaitan dengan reforma pemerintahan yang menjadi bagian dari restrukturisasi neoliberal. MLAR karenanya dibangun di atas institusi non-pasar untuk mengatur alokasi dan kontrol sumberdaya.

Argumen bahwa pasar terikat pada relasi sosial merupakan aspek yang penting dalam perspektif ekonomi-politik. Hal ini diungkapkan oleh Marx, ketika ia mendiskusikan pembelian dan penjualan tenaga kerja, yang mengatakan bahwa adanya kesetaraan antara dua anggota kelas yang berbeda pada pasar tenaga kerja dalam modus produksi kapitalisme adalah ilusi.

Ada empat faktor yang bisa dipakai untuk menganalisa bahwa asumsi semacam itu bersifat ilusif. Pertama, adalah menganalisa proses memasuki pasar. Bernstein mengatakan bahwa kelas-kelas yang dominan mengontrol secara tidak proporsional sebagian besar alat-alat produksi, yang memungkinkannya untuk memasuki pasar dari sebuah posisi dimana mereka dapat meregulasi operasi pasar untuk keuntungan mereka. Ketika pasar didominasi oleh kelas-kelas dominan, kelas yang subordinat memasuki pasar dengan alat-alat produksi yang terbatas maka ia akan diatur oleh keuntungan-keuntungan material dari kelas dominan. Kedua, menganalisa bagaimana kepemilikan alat-alat produksi yang tidak berjalan secara proporsional itu akan berpengaruh pada kondisi-kondisi dimana pasar bekerja. Ketiga, memahami bagaimana peranan sentral yang dimainkan oleh para kapitalis di dalam pasar. Keempat, menganalisa kondisi-kondisi di mana pengaturan koordinasi-berbasis-pasar diperlengkapi dan digantikan oleh tindakan langsung dari institusi-institusi non pasar seperti perusahaan besar atau negara.

Ekonomi Politik Agraria dan Enclosure
Politik ekonomi agraria berfokus pada pemahaman tentang hukum-hukum pergerakan kapitalisme kontemporer dan hubungannya dengan pedesaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Kautsky, ekonomi politik agraria berkaitan dengan bagaimana ‘kapital’ mengambil alih pertanian, merevolusinya, menghancurkan bentuk-bentuk produksi lama untuk menetapkan bentuk produksi yang baru.

Dalam konteks ekonomi politik agraria, maka yang harus dipertanyakan dalam agenda MLAR adalah ‘pertanyaan soal tanah”: siapa yang mengontrolnya; bagaimana tanah dikontrol; dan bagaimana tujuan-tujuan dimana ketika tanah dikontrol akan menentukan dan mencerminkan distribusi kekuasaan, hak milik, dan privelese di wilayah pedesaan.

Istilah enclosure dalam literatur ekonomi-politik biasanya dianggap sebagai kondisi bagi terciptanya pembangunan kapitalisme. Pentingnya pemagaran akses tanah pada struktur relasi sosial pedesaan telah disoroti oleh Karl Marx. Menurutnya, perubahan ke arah kapitalisme dimulai dari hancurnya pertanian pedesaan dengan mencerabut petani dari alat subsistensinya, yaitu tanah, dan akibatnya menjadikan petani untuk secara terpaksa menjual tenaga kerjanya, dan seketika berubah dari produsen menjadi proletar. Di Inggris-lah fenomena semacam ini terjadi.

Meskipun istilah penutupan/pemagaran akses tanah itu dekat dengan gagasan tentang privatisasi tanah, atau apa yang disebut oleh David Harvey sebagai akumulasi aset publik dengan perampasan (‘accumulation by dispossession’), tetapi konsep enclosure yang digunakan disini berbeda. Enclosure bukan hanya tentang privatisasi asset, dalam bentuk fisik atau geografisnya—meskipun dimensi ini juga penting untuk dimaksudkan; tetapi enclosure juga bukan soal hasil-hasil perubahan dalam industri pertanian; enclosure juga bukan merupakan konsekuensi dari lahirnya kapitalisme industri. Namun, sebagaimana ditekankan oleh Wood, enclosure berfokus pada bagaimana munculnya kapitalisme berakar dari perubahan dalam isi dan makna dari relasi kepemilikan sosial. Dalam makna ini maka kapitalisme dimaknai sebagai sebuah relasi sosial, dan lahirnya kapitalisme melalui proses enclosure mencerminkan suatu proses yang lebih dalam. Ia tidak sesederhana pengalihan kepemilikan pribadi dalam aset material dalam kurun sejarah waktu tertentu. Jadi, enclosure bukan melulu soal tanah.

Pendapat semacam ini juga sangat ditekankan oleh Massimo De Angelis. De Angelis berpendapat bahwa ‘pemisahan produsen dan alat produksinya merupakan kategori sentral dalam kritik ekonomi-politik Marx’, pemisahan itu bukan hanya soal ‘proses-proses sejarah pemisahan antara produsen dengan alat produksinya, yang disebut oleh Marx sebagai ‘akumulasi pimitif’, melainkan ‘ketika kapitalisme eksis, modus produksi kapitalis berupaya sekuat mungkin untuk menjaga dan mereproduksi pemisahan itu dalam skala yang terus bertambah secara konstan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa ‘enclosures merupakan karakteristik yang berkelanjutan (continuous characteristic) dari kapitalisme dan bukan hanya feonemena historis dalam kurun waktu tertentu. Jika kapitalisme adalah sebuah relasi sosial, maka akumulasi kapital adalah ‘akumulasi relasi sosial’; ‘proses relasi ekonomi itu berjalan berdasarkan pada dominasi kapitalis terhadap kelas pekerja dan secara beriringan dan berkelanjutan sejalan dengan adanya kekuatan ekstra-ekonomi (direct extra-economic force).

Dalam modus produksi kapitalis saat ini maka enclosure adalah ‘perebutan secara paksa akses-akses untuk kesejahteraan sosial yang dimiliki oleh rakyat yang tidak semata-mata dilakukan dengan dimediasi oleh pasar yang kompetitif atau uang sebagai kapital’. Ada dua modus dimana perebutan secara paksa itu dilakukan: yaitu yang terjadi karena adanya kekuatan ekstra-ekonomi; dan yang terjadi sebagai suatu hasil dari proses akumulasi.

Restrukturisasi agraria neoliberal, termasuk di dalamnya MLAR, menunjukkan dua aspek pengambilalihan secara paksa seperti dijelaskan di atas. Jadi pasar dapat membangkitkan enclosure, yaitu perebutan akses tanah yang berdasar pada akumulasi atau perebutan tanah yang dipandu pasar oleh kelas-kelas dominan, dan pada saat yang sama pencurian/perebutan tanah itu dapat dibantu atau digantikan oleh tindakan langsung dari negara atau kelas dominan yang berupaya untuk mengatur alokasi sumberdaya melalui reformasi ekonomi dan pemerintahan yang mendukung komodifikasi tanah.

Pemagaran Aset (Enclosure) Model Neoliberal
Pemagaran aset (enclosure) melalui kekuatan ekstra-ekonomi dan akumulasi kapital terus berlanjut hingga masa globalisasi neoliberal. Globalisasi neoliberal telah menyebabkan perebutan akses pada kehidupan masyarakat pedesaan di negara-negara Selatan sejak tahun 1980an. Araghi bahkan menjulukinya sebagai “perebutan akses yang terbesar di masa kini”. Klas-klas dominan di Selatan bekerjasama dengan kelompok dominan neokonservatif di Utara, menggunakan kebijakan program penyesuaian struktural, (structural adjustment programmes) untuk menekan negara, dan meningkatkan peranan pasar dalam kehidupan sosial dan budaya, dan memperluas serta memperdalam peranan kapital dan modus produksi kapitalis di negara-negara Selatan.

Globalisasi neoliberal, karenanya, berakibat pada perubahan karakter ekonomi pedesaan di Selatan. Perubahan ini dimulai dari perubahan dalam kebijakan legislatif yang berupaya menghentikan berbagai reforma agraria yang dipandu negara (state-led agrarian reforms) yang terjadi selama awal abad 20, sebagaimana terjadi di negara-negara seperti China dan Vietnam. Model reforma agraria di kedua negara ini berwatak counter-enclosure, dengan ciri dekolektivisasi pertanian, utamanya karena kolektivisasi pertanian model Sovyet akhirnya runtuh. Neoliberalisme juga mengakibatkan perubahan dari model reforma agraria yang dipandu negara yang membagikan tanah kepada individu petani, sebagaimana terjadi di Bolivia, Brazil, Chili, Mesir, India, dan yang lainnya.

Pendeknya, globalisasi neoliberal telah mengakibatkan perubahan yang menyusun-ulang proses produksi pedesaan, dan mengakibatkan ketidakadilan dalam hal akses kepada tanah, dan sebagai hasilnya melanjutkan pola akmulasi pedesaan yang hanya menguntungkan sekelompok minoritas kecil.

Perebutan aset model neoliberal dapat dibedakan dari pola perebutan aset di masa sebelumnya, di mana perebutan aset model neoliberal bertujuan untuk memperdalam separangkat relasi kepemilikan sosial kapitalis yang telah ada sebelumnya dengan memperlemah kekuasaan petani dan kelas pekerja. Hal ini utamanya dilakukan melalui proses berbasis pasar yang dilakukan oleh aksi langsung dari negara. Perebutan aset model neoliberal membutuhkan panduan negara dalam menstrukturkan hak-hak kepemilikan dalam wilayah yuridis dan legal yang berbentuk monopoli.

Jadi begitulah konteks lahirnya MLAR: perubahan karakter negara di wilayah yuridis telah memfasilitasi kapasitas kelas dominan untuk menjalankan perebutan aset model neoliberal, dan mempromosikan kegunaan rasionalitas ekonomi kapitalis, dan sebagai akibatnya adalah semakin mendalamnya relasi kepemilikan sosial kapitalis di negara-negara Selatan sebagai akibat dari neoliberalisme.

Perebutan aset model neoliberal itu terjadi dalam beberapa pola, misalnya berdasar geografis-spesifik. Ini terjadi di Santa Cruz Bolivia, Punjab dan Haryana di India, di wilayah selatan Mozambique, atau Dataran Tinggi Vietnam. Atau bisa juga berdasar pada komoditas-spesifik, sebagaimana terjadi dalam kasus produksi buah-buahan di Ekuador dan Tunisia, produksi kopi di Nikaragua dan Vietnam, atau di Namibia. Juga bisa berdasar produksi pertanian berorientasi-ekspor sebagaimana kasus di Chile, Iran, Kenya, Philippines dan Uzbekistan. Bisa pula berdasar kepemilikan-spesifik sebagaimana dalam kasus perusahaan yang dimiliki negara di Vietnam, perusahaan-agro di Uzbekistan. []

Written by dian yanuardy

August 29, 2008 at 3:17 am

Mereka yang Merebut Kembali Jalan Raya

with 6 comments

Mereka yang Merebut Kembali Jalan Raya
Dian Yanuardy

Pengemis, pengamen, penjaja koran, pedagang kakilima, anak jalanan di pinggir jalan raya kini semakin lazim dijumpai di kota-kota besar di Indonesia. Sebagaimana elemen-elemen sosial yang lain — seperti halnya polisi, pemilik rumah makan, pengendara motor dan mobil, atau perusahaan periklanan — mereka juga menjadikan keramaian jalan raya sebagai tumpuan utama kehidupan. Tak ada bedanya antara perusahaan periklanan yang memasang iklan-iklan besar dan menarik mata dengan pengamen yang melengkingkan suaranya. Tak ada bedanya antara polisi yang mencari sasaran tilang dengan penjaja koran yang mencari sasaran pembeli. Semua elemen itu sama dan tak bisa dibedakan. Dalam arti bahwa mereka sama-sama menggunakan jalan raya untuk mencari makan dan penghidupan.

Namun mengapa elemen yang pertama (pengemis, pengamen, penjaja koran, pedagang kakilima, anak jalanan), dalam leksikon ilmu sosial sekalipun, disebut dengan nada minor yaitu sebagai kaum miskin kota (lumpen proletariat)? Dan mengapa pula elemen yang kedua (polisi, pengusaha, dan mereka yang bermobil atau bermotor di jalan raya) disebut dengan sebutan terhormat: aparatus negara, pelaku ekonomi, atau pengguna jalan raya? Meski sama-sama menggunakan jalan raya, mengapa relasi di antara keduanya tak pernah setara? Mengapa yang disebut sebagai kaum miskin kota selalu terancam pengusiran? Mengapa para pengemis, penjaja koran, pedagang kakilima selalu didefinisikan sebagai pihak yang mengganggu ketertiban? Bagaimana ‘mestinya’ kita memandang kelompok ini?

Konstruksi MarginalitasRelasi yang tak setara semacam itu selalu dibangun dalam suatu konstruksi marginalitas. Bukan sesuatu yang terjadi secara alamiah. Konstruksi marginalitas itu dibentuk oleh suatu mekanisme kekuasaan yang beragam, dari kekuasaan ekonomi-politik hingga kuasa budaya. Sebagai hasil dari marginalitas dalam ranah ekonomi-politik, secara umum kaum miskin kota merupakan residu dari sistem ekonomi dan pembangunan yang berporos pada bias kota (urban bias) yang dimulai semenjak pasca Perang Dunia Kedua, yaitu semenjak berkembangnya model pembangunan yang mematok model modernisasi negara-negara Barat sebagai acuan. Strategi umum dari model pembangunan ini adalah mengutamakan pembangunan dan modernisasi yang bertumpu pada pertumbuhan dan pengembangan kota. Di beberapa negara yang sedang berkembang, akibat dari duplikasi kebijakan ini adalah munculnya gelombang migrasi ke kota secara massif. Alasan perubahan nasib, sempitnya peluang kerja di desa dan daya tarik industralisasi di kota menyebabkan migrasi ke kota bertambah dari tahun ke tahun. Gelombang migrasi inilah yang kemudian turut menyuburkan keberadaan kaum miskin kota.

Selain hasil dari urbanisasi dan modernisasi kota di awal abad 20, kaum miskin kota di Yogyakarta terbentuk dari sisa-sisa budak di masa kerajaan (orang-orang miskin, berpenyakit) dan urbanisasi. Situs-situs kaum miskin kota di Yogyakarta ini sebenarnya juga telah ada sejak jaman kolonial, seperti kelompok pemulung dan pengemis di bantaran Kali Code, kelompok lumpen proletariat di Badran, para pengemis dan penderita kusta di Mergangsan. Situs-situs kaum miskin kota ini tetap ada hingga kini. Mereka ini, selain tak memiliki tanah dan pekerjaan yang layak di sektor formal, juga tak memiliki akses terhadap rumah tinggal dan sarana pendidikan dan kesehatan yang layak. Secara ekonomi, politik dan kebudayaan, mereka adalah kelompok yang paling terpinggir di tengah arus modernisasi perkotaan yang semakin kencang.

Selain hasil dari proses ekonomi-politik, marginalisasi kaum miskin kota juga merupakan produk dari kuasa budaya yang didefinisikan oleh elit feodal maupun kaum kapitalis di Yogyakarta. Salah satu bentuk dari kuasa budaya ini adalah slogan, wacana dan norma-norma yang didefinisikan oleh elit feodal atau kaum kapitalis. Slogan-slogan seperti “Yogyakarta Kota Pariwisata” dan “Yogyakarta Berhati Nyaman”, misalnya terkandung di dalamnya suatu upaya untuk menjadikan kota Yogyakarta sebagai suatu kota yang ‘bersih’ dan ‘terbebas’ dari pedagang kakilima, pengamen jalanan, penjaja koran, dan anak jalanan. Wacana tentang “Jogja Never Ending Asia” juga berupaya menggabungkan antara kepentingan untuk membuat kota Yogyakarta ramah bagi investasi perdagangan dan pariwisata dengan kepentingan untuk ‘membersihkan’ kota Yogyakarta dari unsur-unsur yang dianggap berada di luar sistem wacana tersebut, seperti pengamen, pedagang kakilima, dan sebagainya.

Selain ‘dikeluarkan’ dari sistem ekonomi-politik dan budaya, kaum miskin kota ini juga kerapkali dilabeli dengan stigma-stigma negatif yang memperparah keberadaan mereka. Misalnya: pedagang kakilima dituduh sebagai pihak yang membuat kemacetan; anak jalanan dan pengemis seringkali dianggap sebagai diorganisir oleh sekelompok preman, dan dianggap sebagai kelompok yang sebenarnya memiliki penghasilan melimpah; pengamen dan penajja koran juga seringkali dianggap sebagai biang keruwetan, dan kesemrawutan lalu lintas kota.

Membongkar Mitos
Sekali lagi, kita akan gagal memahami kaum miskin kota jika kita tak memandangnya dari sudut pandang konstruksi marginalitas. Karena itu, daripada dipandang sebagai pihak yang melulu bersalah, berperilaku buruk dan jahat, kita mestinya menempatkan mereka sebagai ‘korban’. Korban dari apa? Korban dari paradigma pembangunan yang bertumpu pada industri dan modal besar, dan mengabaikan ekonomi rakyat. Korban dari kebijakan publik yang tak pernah melibatkan partisipasi mereka. Korban dari pengabaian seluruh partai politik tak pernah mendudukkan mereka sebagai subyek politik yang penting. Korban dari perencanaan ruang kota yang tak pernah berpihak pada mereka. Korban dari sistem budaya yang memojokkan dan memberi stigma buruk pada mereka.

Dengan memandangnya sebagai suatu konstruksi marginalitas, maka kita bisa melihat bahwa dalam sejarahnya kaum miskin kota dan gelandangan tak selamanya dipandang sebagai suatu yang buruk. Pada masa-masa feodalisme Jawa, gelndangan dan kaum marjinal dipandang seabagai ‘kaum nomad’ yang memiliki ciri-ciri yang mulia, ksatria, dan menyukai ilmu pengetahuan dn sastra. Bagi masyarakat di jaman feodal, kaum gelandangan seringkali dipuja sebagai satria lelana, yaitu kaum ksatria atau bangsawan yag memilih untuk mengembara karena alasan politik, ideologi atau menimba ilmu. Kaum gelandangan itu, diidentikkan dengan orang-orang suci yang memilih laku menyepi dari pergulatan kekuasaan yang kejam dan korup. Begitu pula pada jaman revolusi kemerdekaan, kaum gelandangan diidentikkan dengan laskar-laskar pejuang, dan diidentikkan sebagai agen-agen politik yang revolusioner. Beberapa dari gelandangan dan kaum miskin kota ini juga membuat laskar-laskar rakyat, dengan nama Laskar Kere, Laskar Pengemis, dan Laskar Grayak. Pada jaman ini, kaum miskin kota dan gelandangan memiliki status sosial yang terhormat, yaitu sebagai pejuang dan pembela masyarakat.

Namun status sosial yang terhormat itu menjadi luruh ketika Orde Baru berdiri dan pembangunan ekonomi dilancarkan, dan gagasan modernisasi digemakan. Di jaman pembangunan itu, kaum miskin kota dan gelandangan dipandang sebagai pihak-pihak yang harus dikendalikan, dikontrol dan dikuasai sesuai dengan selera kekuasaan. Akibatnya, norma-norma dan perilaku kaum gelandangan dan miskin kota yang dulu dihormati sebagai norma-norma yang berguna bagi masyarakat, menjadi suatu norma yang kini dicaci dan dimusuhi atau dipinggirkan.

Merebut Kembali Jalan Raya
Namun, selain mesti dipandang sebagai korban dalam suatu konstruksi marginalitas, kita juga harus melihat mereka sebagai suatu subyek politik dan agen budaya yang memiliki dinamika, perjuangan hidup, dan bahkan memiliki sumbangan-sumbangan penting dalam struktur sosial-politik kita. Meski ditundukkan, dikuasai, dan dipinggirkan oleh struktur sosial-ekonomi yang buas, namun bukan berarti mereka tak pernah melakukan perlawanan. Hanya saja perlawanan itu, tak selalu dilakukan dalam bentuk yang frontal, konfliktual, atau berwatak ideologis. Perlawanan itu, jika kita lihat secara detail dan seksama, dilakukan dalam praktik-praktik harian yang halus yang meluruhkan dan melarutkan sesuatu yang awalnya digunakan sebagai alat dominasi

Model perlawanan kaum marjinal semacam ini sudah ada presedennya dalam sejarah Indonesia. Dalam karya Rudolf Mrazek Engineers of Happy Land (2006), kita bisa menyaksikan perlawanan kaum marginal itu terjadi. Di awal abad ke 19, sebuah proyek raksasa yang berwatak Napoleonik, yaitu Jalan Raya Pos Deandels, dibangun di sepanjang utara Jawa, dari ujung barat hingga timur. Proyek jalan raya yang ambisius ini membawa kematian dan kelaparan yang besar di kalangan rakyat miskin Hindia Belanda. Proyek ini dibangun sebagai pertahanan untuk menghadapi invasi Inggris, juga sebagai sarana untuk memudahkan mobilisasi ekonomi, sosial dan kebudayaan orang-orang Belanda di masa itu. Dengan demikian, awalnya jalan raya dan juga rel-rel kereta api, dibangun untuk memenuhi kekuasaan kaum kolonial. Para pebisnis Eropa memakainya untuk mengirim hasil industrinya. Para bangsawan dan wanita Eropa menggunakannya sebagai media untuk plesir dan berbelanja di pusat-pusat kota. Para bangsawan pribumi lebih memakainya untuk berhubungan dengan atasan kolonialnya atau dengan sejawatnya.

Namun, dalam perkembangannya, justru rakyat kecil yang paling banyak menggunakan jalan raya dan rel kereta api. Mereka memberi makna berbeda pada jalan raya dan kereta api yang awalnya berada dalam kuasa kaum kolonial. Menyadari bahwa rakyat pribumi mulai ‘menguasai’ jalan raya dan kereta api, pemerintah kolonial menerapkan aturan yang berwatak rasis. Namun, aturan itu telah terlambat. Lambat laun, kereta api dan jalan raya menjadi sarana bagi kaum pergerakan pribumi untuk mengkonsolidasikan kekuatannya. Jalan raya yang awalnya berguna untuk mengukuhkan dominasi dan koloni kaum penjajah, berubah menjadi jalan raya yang berguna sebagai sarana untuk mengkonsolidasikan kekuatan sang terjajah untuk mengusir penjajahnya. Jalan raya, bagi Mrazek, menjadi sebuah titik-titik permulaan bangkitnya suatu negara-bangsa yang kelak disebut Indonesia.

Hari ini, secara perlahan-lahan kita menyaksikan kaum marjinal kembali menyemuti jalan-jalan raya. Mereka mengisi jalan raya dengan nyanyian, acungan tangan, teriakan, dan kadangkala tatapan tajam dan ancaman. Secara perlahan-lahan, mereka merebut kembali jalan raya dari kaum pemodal, kalangan bermotor dan bermobil, dan aparatus negara dengan mengacuhkan norma, aturan dan sistem yang belaku. Seribu kali pun penggusuran dilakukan, tak akan pernah menghalangi mereka untuk merebut kembali jalan raya.

Karena itu, bagi saya, mereka adalah agen kebudayaan dan politik yang penting. Kemampuan kaum marjinal merebut, menduduki, dan memberi makna baru pada jalan raya patut dipelajari oleh gerakan mahasiswa yang semakin kehilangan visi dan imajinasi. Mengambil istilah Gilles Deleuze dan Felix Guattari, saya percaya bahwa kaum yang merebut kembali jalan raya ini adalah ‘kaum nomad’ yang tak suka pada pijakan yang baku, dan yang tak memiliki ‘ruang tinggal’ yang baku dan teratur. Bagi saya, mereka telah menyebarkan benih-benih ‘pikiran-pikiran nomadik’ (nomadic thought), yaitu suatu gagasan dan pemikiran yang tak pernah terikat pada sumber-sumber dan sistem otoritas tertentu. Pikiran-pikiran nomadik yang berupaya menggoncang kemapanan, menghancurkan basis-basis otoritas, dan mengajak kita untuk tak pernah puas dengan kemapanan.[]

Written by dian yanuardy

January 29, 2008 at 3:59 am

Posted in Budaya

Jalan Hegemoni: Meraba Arah Bagi Gerakan Sosial

with 4 comments

oleh
Dian Yanuardy

Dalam gudang bawah tanah yang luas dan lapang di Menara Babel modern, gerakan-gerakan, belumlah surut. Mereka masih tertatih-tatih…mereka mulai memperoleh kembali kata dan kemampuannya untuk bertindak sebagai cermin dan lensa…(Subcomandate Marcos)

Awal
Ungkapan Marcos, pemimpin gerilyawan EZLN, di atas boleh jadi juga merupakan panorama gerakan sosial di Indonesia. Sebagian gerakan sedang tertatih-tatih, sebagian yang lain baru mulai menemukan kata dan kemampuannya untuk bertindak. Pertanyaannya adalah: situasi internal semacam apa yang mengakibatkan gerakan sosial di Indonesia tertatih-tatih?
Dalam dugaan saya, ada beberapa hal yang menyebabkan hal itu terjadi. Pertama, tidak semua gerakan sosial di Indonesia mampu mencerna situasi perubahan sosial yang terjadi, baik pada skala mondial maupun nasional. Perubahan sosial yang dimaksud adalah situasi transisional di Indonesia dari rejim otoriter yang dipandu oleh kapitalisme negara ke arah rejim demokrasi yang dipandu oleh kapitalisme pasar bebas. Pergeseran semacam itu, mungkin saja, kurang dibaca secara kompleks: bagaimana logika demokrasi liberal itu berjalan; bagaimana efek dari modus kapitalisme neoliberal itu; dan yang terpenting adalah bagaimana gerakan semestinya memperbaharui analisa dan pembacaannya atas situasi ekonomi, sosio-politik dan kebudayaan dalam masyarakat Indonesia saat ini.
Kedua, salah satu akibat dari kemiskinan analisis tersebut, maka bukan tak mungkin gerakan sosial menjadi mengalami kekeringan imajinasi, kemiskinan arah gerakan dan kemandulan yang dapat mengujungkannya menjadi kematian. Kekeringan imajinasi dan kemiskinan dan kemandulan arah gerakan itu mulai tampak dari sepinya ruang publik dari kiprah dan prakarsa gerakan sosial. Beberapa permasalahan kerakyatan semisal tragedi lumpur Lapindo, harga minyak goreng yang terus menanjak, penggusuran berbagai sektor informal dan isu-isu nasional yang lain gagal disikapi dengan cara yang strategis sekaligus elegan. Situasi semacam ini mengakibatkan gerakan eksistensi gerakan sosial seakan surut dari ruang publik, sebab tak bisa memberi warna dan melakukan perimbangan atas sistuasi ekonomi-politik dan kebudayaan kontemporer. Selain itu, ruang kiprah dari gerakan sosial juga semakin menyempit. Hal ini ditandai oleh ketakmampuan gerakan sosial untuk menyentuh dan memberi warna pada “aparatus-aparatus ideologis” semisal, media, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, bahkan pada lembaga keluarga. Absennya apa yang disebut oleh Louis Althusser sebagai “perjuangan radikal pada taraf ideologi” ini mengakibatkan kita tak bisa menjalankan taktik hegemoni—suatu strategi bagi kaum pergerakan untuk merajut rantai kemenangan dengan mengandalkan keterpikatan dan kepercayaan (consent) masyarakat untuk mengikuti gerakan sosial.
Ketiga, karena itulah, kiprah dan prakarsa gerakan sosial di Indonesia juga semakin diabaikan. Artinya, kepemimpinan intelektual dari gerakan sosial di Indonesia—sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Antonio Gramsci—akan semakin diragukan. Jika demikian yang terjadi, maka gerakan sosial hanyalah akan dipandang sebagai sekumpulan orang marah tanpa arah, gerakan tanpa program, dan atau perkumpulan yang tanpa tujuan. Sebuah gerakan yang tuna-acuan!. Akibatnya tentu saja, kepemimpinan moral—satu aspek yang lagi-lagi juga dikedepankan oleh Gramsi—dari gerakan sosial juga akan diragukan. Gema ketidakpercayaan terhadap eksistensi gerakan sosial pun saat ini kerapkali disuarakan. Mulai dari dituduh hanya menciptakan huru-hara, mengabaikan kepentingan publik, hingga dituding sebagai agen imperialisme global. Ketiadaan kepemimpinan intelektual dan moral itulah yang saat ini menyebabkan gerakan sosial seakan-akan menjadi kekurangan relevansinya dalam masyarakat Indonesia. Akibatnya, peranannya mulai kalah mentereng oleh ‘subyek-subyek’ politik dan kebudayaan yang lain: politisi, kaum agamawan, selebritis, atau bahkan asosiasi bisnis. Kemunduran dan ketiadaan gerakan sosial dalam suatu negara tentu saja sangat merugikan. Bagaimanapun, melalui gerakan sosiallah artikulasi sosio-politik dari individu atau sebuah kolektifitas bisa terjamin. Melalui gerakan sosial pula, laju kejahatan negara dan kebuasan modal bisa ditahan, dan transformasi sosial bisa diimpikan.

Batu Sandungan
Namun hal itu, saya kira, bukan hanya kesalahan gerakan semata. Ada aspek kultural lain yang juga tak kalah pentingnya dalam menyumbangkan lesunya eksistensi gerakan sosial tersebut. Salah satu aspeknya ialah akar teoretis dari gerakan sosial mengalami eliminasi dan pengabaian sejak peristiwa pembantaian komunis dan pelarangan ajaran marxisme-leninisme di Indonesia. Saya tak hendak mengglorifikasinya, tetapi dari studi yang dilakukan Hilmar Farid [2006], kita mafhum betapa ‘teori kelas’ [baca: marxisme] telah lama menghilang dari khazanah ilmu-ilmu sosial di Indonesia. Bahkan, suatu karya tentang watak dan sejarah kapitalisme di Indonesia, The Rise of Capitalism oleh Richard Robinson, yang begitu dipuja oleh kalangan kiri di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan dalam studi Hilmar Farid, sesungguhnya justru tak memakai secara konsekuen ‘materialisme historis’.
Hal ini berarti bahwa peluang untuk membicarakan gerakan sosial dalam kerangka marxisme [biasa disebut dengan gerakan sosial lama atau gerakan berbasis kelas] mengalami hambatan yang luar biasa tak ringan. Dan sebagai konsekuensinya, gerakan sosial di Indonesia masih dihinggapi oleh “gagap-marxisme” dan karenanya gagap terhadap gerakan sosial lama. Maka bisa diwajari jika kita juga akan lebih tergagap-gagap jika membicarakan gerakan sosial baru.
Tetapi, sebagaimana dikaji oleh Ben Withe [2006], proses itu bukan hanya terjadi karena pelarangan ajaran marxisme saja, melainkan juga dikirimnya sejumlah intelektual, baik dari Amerika maupun Eropa [Geertz, Pauker, dll] untuk membendung kajian-kajian yang berbasis teori kelas yang begitu marak tumbuh sebelum 1965-1966 [Wertheim, Kampto Utomo/Sajogjo, dll].
Karenanya hal itu berpengaruh pada perkembangan gerakan sosial. Di Indonesia, setelah model gerakan berbasis marxisme [misalnya tercermin pada gerakan politik PKI dan Murba, dan segenap sayap-sayapnya] mengalami ‘kekalahan’ secara serius, maka yang terlebih dahulu muncul adalah gerakan-gerakan yang mengadopsi pemikiran liberalisme Barat sebagai penopangnya. Di fase-fase ini, yaitu terjadi pada sekitar 1980-an hingga 1990-an, yang lebih tersebar adalah pola-pola gerakan berbasis masyarakat sipil [civil society]. Pertumbuhan masyarakat sipil di era-era tersebut, sebagaimana dikonstatasi oleh Mansour Faqih dan Muhammad AS Hikam, tak lagi menjadikan marxisme sebagai acuan gerakannya, melainkan menimba inspirasinya dari teori-teori modernisme seperti Talcott Parson, atau gagasan liberal dari Alexis de Tocquiville, Vaclav Havel, meski sedikit di antaranya mengadopsi gagasan Antonio Gramsci. Perbedaan ini, sebagai akibatnya, juga memberikan corak yang tak sederhana bagi perkembangan gerakan sosial selanjutnya. Perkembangan itu di antaranya adalah bahwa gerakan masyarakat sipil di Indonesia, lebih memfokuskan analisis dan tindakannya pada otoritarianisme negara Orde Baru an sich, daripada pergulatan negara Orde Baru dengan kapitalisme internasional.
Namun, sekitar pertengahan tahun 80-an, ketika kajian tentang teori ketergantungan [madzhab dependensia] mulai digaungkan oleh Sritua Arief dan Adi Sasono, perhatian terhadap proses penghisapan kapitalisme di Indonesia mulai marak kembali. Sayangnya, setelah Sritua Arief harus mengungsi dari negeri ini, dan Adi Sasono meninggalkan ‘imannya’ tersebut, madzhab dependensia mulai surut dan kehilangan pengaruhnya. Sebagian kecil intelektual yang mengimaninya, seperti Mubyarto (alm), Sri Edi Swasono, dan belakangan Revrisond Baswir, tetap konsisten membicarakannya, walaupun gaungnya semakin melemah.
Akibatnya tentu tak sederhana, selama tiga dekade [30 tahunan] kita kehilangan inspirasi teoretis dan praksis yang berguna dari model-model gerakan berbasis marxisme. Hal ini pula yang akan semakin menyulitkan, jika gerakan sosial secara terburu-buru hendak mengadopsi pengalaman dan praktek gerakan sosial yang saat ini menuai kemenangan seperti di Venezuela atau Bolivia.
Meski demikian, pun sebenarnya mata air teoretis dari gerakan sosial tak hanya terbatas pada khazanah marxisme saja, beberapa gagasan dari teori kritis, dan posstrukturalisme dapat juga menjadi “lensa dan cermin” yang penting untuk menganalisa kapitalisme-lanjut dan memberi inspirasi praksis bagi gerakan sosial di Indonesia.

Batu Alas
Untuk membangkitkan kembali peranan gerakan sosial di ruang publik, maka menurut saya, ada beberapa refleksi yang perlu dilakukan. Pertama, gerakan sosial, apa pun spektrumnya, kini dihadapkan pada terjangan kapitalisme yang begitu buas. Aspek inilah yang hendaknya menjadi batu alas pertama bagi perjuangan gerakan sosial di Indonesia. Apa konsekuensinya dari poin ini? Maka, gerakan sosial harus mengurai, menganalisis dan meletakkan kembali kapitalisme dalam ‘meja bedah’ teoretisnya. Artinya, disini gerakan dituntut untuk membincangkan kembali kapitalisme di Indonesia. Dengan meminjam analisa tentang formasi sosial yang dikerangkakan oleh Louis Althusser, maka yang perlu dianalisis oleh gerakan sosial adalah praktik ekonomi, yaitu lokus dimana terjadinya kontradiksi di dalam proses produksi dan hubungan produksi. (Resch: 1992) Kontradiksi tersebut tidak hanya berujung pada kontradiksi antar kelas borjuis dan proletar semata, namun dapat pula diperlebar dan diperhalus (refined) dengan menambah analisis pada aspek yang lebih global dan kompleks sebagaimana pernah diajukan oleh teoretisi dependensia, atau teoretisi lain semisal Polantzas, Braverman, ataupun Jean Paul Gaudemar dan Eric Olin Wright (Laclau dan Mouffe: 2001). Selain itu, praktik politik juga layak dianalisis, yaitu untuk membongkar kontradiksi yang bersarang di dalam dan di antara hubungan-hubungan perwakilan dan hubungan-hubungan hegemoni yang terlihat dalam kepentingan antagonistik antar blok-blok kekuasaan dalam kelas-kelas yang menguasai institusi politik dan sosial secara efektif. Sementara dengan menganalisa praktik ideologis, yaitu kontradiksi yang muncul di dalam dan di antara hubungan-hubungan yang memungkinkan individu menjadi suatu subyek sosial dan hubungan antara ke-subyek-an dan ketertundukan, bisa menjadi suatu alat analisis untuk melengkapi analisa dan pembacaan atas formasi sosial di masa kapitalisme lanjut ini.
Kerja semacam ini penting, supaya gerakan tak mengalami “crossing the river by felling the stone” atau hanya bekerja karena kondisi obyektif saja [pengalaman kekalahan gerakan reformasi 98 bisa kita jadikan contoh]. Karena itu, dari kerangka kerja dari Antonio Gramsci tentang hegemoni, atau Louis Althusser tentang ideologi, yang sebagai konsekuensinya adalah memicu gerakan-gerakan perlawanan yang lebih plural, di antaranya yang berbasis kebudayaan, ideologi, dan beserta aparatusnya, yang menanamkan ideologi kapitalisme secara tak sadar [profoundly unconscious] dan laten, diperlukan sebagai suatu alat analisis untuk melengkapi kajian terhadap kapitalisme. Bukan hanya itu, teori-teori kritis dan posstrukturalisme pun pada dasarnya sangat berguna untuk memahami hakekat kapitalisme lanjut ini. Di titik ini, maka gerakan sosial di Indonesia perlu memerkaya khazanah teoretisnya, dan tentu saja aspek praktikalnya.
Kedua, mencari jalan alternatif terhadap kapitalisme. Tak ada gerakan sosial tanpa utopia atas struktur sosial baru yang ingin diciptakannya. Lalu darimana utopia ini diciptakan? Jika kita sejak awal sudah menyadari bahwa alternatif itu haruslah berupa alternatif terhadap kapitalisme, maka secara perlahan-lahan di tengah struktur sosial yang kian rumit dan acak, kita harus berupaya menata-ulang agar aspek modus-produksi kita tak lagi kapitalistik, agar struktur sosial kita tak lagi menghisap, agar modus kuasa kita tak lagi hegemonik dan dominatif. Disinilah barangkali, sebagaimana diajukan oleh Michael Newman, diperlukan suatu perkawinan yang lebih kompleks antara gagasan-gagasan radikal semacam sosialisme dengan gagasan-gagasan progresif lainnya yang juga menentang setiap bentuk dominasi, ketidakadilan, dan penindasan. (Michael Newman: 2006).
Ketiga, berhadapan dengan arus deras kapitalisme neoliberal yang menumpukan modus produksinya pada negara, maka mau tak mau kini gerakan sosial harus berbicara tentang kekuasaan. Aspek ini menjadi sedemikian penting dalam alam demokrasi liberal ini, sebab negaralah tempat bertumpu kapitalisme neoliberal ini. Sejauh demokrasi liberal hanya diisi oleh kaum oligarkh dan elit yang menghamba pada modal, maka akan semakin sulit bagi gerakan sosial untuk merubah struktur sosial jika berada di luar mekanisme demokrasi liberal. Akan tetapi, kita pun harus berhati-hati untuk menghindari jebakan dari apa yang disebut oleh Samir Amin sebagai “re-kompradorisasi” (re-compradorization). Jebakan ini merujuk pada dua hal, yaitu [i] kekuatan progresif terjatuh kembali dan mengulangi pola serta struktur kekuasaan yang lama; dan [ii] kekuatan progresif berbalik arah kembali bersekutu dengan pemilik modal dan, biasanya, dengan partai politik oligarkh atau militer. (George Junus Aditjondro: 2005)
Namun, juga terdapat jalan lain yang bisa ditempuh selain upaya untuk merebut kekuasaan negara. Dalam telaah Laclau dan Mouffe terhadap Gramsci, pasangan intelektual penggagas pos-marxis itu melihat bahwa gagasan Gramsci tentang “blok historis” dan “ideologi sebagai pemersatu organik” akan membawa konsekuensi bahwa perjuangan gerakan sosial mestinya adalah “perjuangan lintas kelas, karena posisi subyek…hanya merupakan alat bagi kelas yang dominan, dan keberadaannya dalam sektor-sektor lain hanya bisa dipahami sebagai fenomena dari suatu kesadaran palsu”.
Bagi Gramsci, jalan itu bisa ditempuh jika tuntutan dan kehendak kelas telah ditransformasikan menjadi “kehendak kolektif” yang tak hanya milik gerakan sosial semata, namun juga menjadi milik “kehendak kolektif” yang lebih kompleks. Di dalam model perjuangan semacam ini, maka yang diperlukan adalah memperluas “artikulasi hegemonik” sehingga pada saatnya kelas yang dominan secara gradual menjadi berubah sifat dan identitasnya akibat praktik hegemoni secara terus menerus. Melalui perjuangan semacam ini, dalam istilah Gramsci, maka suatu gerakan sosial tidak mengambil alih negara, tapi menjadi negara. (Laclau dan Mouffe: 2001). Dalam makna itu pula, maka hegemoni merupakan praktik artikulasi untuk membangun nodal poin (point de capiton), yaitu semacam titik temu dari sebuah rangkaian dalam suatu tenunan masyarakat yang terdiferensiasi. Maka disini yang diperlukan oleh sesama gerakan sosial adalah membangun chain of equivalence (matarantai kesetaraan) agar kehendak gerakan sosial itu bisa menjadi kehendak kolektif. Itulah jalan hegemoni.[]

Written by dian yanuardy

January 16, 2008 at 8:02 am

KAPITALISME-FEODAL DI YOGYAKARTA

with 6 comments

Oleh:
Dian Yanuardy

Awal
Menyalahi teori Marxis pada umumnya, utamanya tentang materialisme historis, perkembangan kapitalisme di Yogyakarta justru menunjukkan wajahnya yang ganjil. Tidak sebagaimana diterangkan oleh Karl Marx, di Yogyakarta khususnya, kemunculan kapitalisme di wilayah ini terjadi bukan melalui fase penghancuran tehadap feodalisme. Kapitalisme justru mendapat lahannya yang paling subur di atas bangunan feodalisme.

Dalam teori Marxist, gambaran tentang kehancuran feodalisme, yang beriringan dengan menjelangnya ufuk kapitalisme, dilukiskan oleh Marx dalam Bruimare XVII Louis Bonaparte. Terbentuknya masyarakat borjuis modern, menurut Marx, selalu dimulai dengan:

Menghancur-leburkan dasar feodal dan membabat kepala feodal yang telah tumbuh di atasnya…menciptakan kondisi-kondisi…dimana hanya persaingan bebas yang dapat dikembangkan…menyapu bersih lembaga-lembaga feodal, sejauh yang diperlukan untuk membekali masyarakat borjuis… dengan suatu lingkungan baru…

Dalam Manifesto Komunis, Marx menggambarkan dengan jelas momen-momen keruntuhan modus produksi feodalisme yang digantikan oleh modus produksi kapitalisme. Menurutnya:
Sistim industri yang feodal, di mana produksi industri dimonopoli oleh gilda-gilda semata-mata, sekarang tidak lagi mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang makin bertambah dari pasar-pasar baru. Sistim manufaktur menggantikannya. Tukang-tukang-ahli didesak keluar oleh kelas tengah manufaktur; pembagian kerja di antara berbagai gabungan gilda hilang dengan lahirnya pembagian kerja di setiap bengkel pertukangan sendiri-sendiri.

Sementara itu pasar-pasar senantiasa makin meluas, kebutuhan senantiasa bertambah. Sistim manufaktur itupun tak dapat lagi mencukupi. Segera sesudah itu uap dan mesin-mesin merevolusionerkan produksi industri. Kedudukan manufaktur direbut oleh Industri Modern raksasa, kedudukan kelas tengah industri oleh milyuner-milyuner industri, pemimpin-pemimpin kesatuan-kesatuan lengkap dari tentara industri, kaum borjuis modern.

Borjuasi, di mana saja ia telah dapat memperoleh kekuasaan, telah mengakhiri semua hubungan feodal patriarkal pedesaan. Ia dengan tiada kenal kasihan telah merenggut putus pertalian-pertalian feodal yang beraneka ragam yang mengikat manusia pada “atasannya yang wajar”, dan tidak meninggalkan ikatan lain antar manusia dengan manusia selain daripada kepentingan sendiri semata-mata, selain daripada “pembayaran tunai” yang kejam. Ia telah menghanyutkan getaran yang paling suci dari damba keagamaan, dari gairah keksatriaan, dari sentimentalisme filistin, ke dalam air dingin perhitungan egois. Ia telah menjatukan harga diri dengan nilai-tukar, dan sebagai ganti dari kebebasan-kebebasan tak terhitung jumlahnya yang telah disahkan oleh undang-undang yang tak boleh dibatalkan itu, ia telah menetapkan satu-satunya kebebasan yang tidak berdasarkan akal – Perdagangan Bebas. Pendek kata, penghisapan yang diselimuti dengan ilusi-ilusi keagamaan dan politik digantikan olehnya dengan penghisapan yang terang-terangan, tak kenal malu, langsung, ganas…

Jadi tahulah kita: alat-alat produksi dan alat-alat pertukaran, yang di atas dasarnya borjuasi berkembang, telah ditimbulkan di dalam masyarakat feodal. Pada suatu tingkat tertentu dalam perkembangan alat-alat produksi dan alat-alat pertukaran ini, syarat-syarat tempat masyarakat feodal menghasilkan dan mengadakan pertukaran, organisasi feodal dari pertanian dan industri manufaktur, pendek kata, hubungan-hubungan feodal dari milik menjadi tidak lagi dapat disesuaikan dengan tenaga-tenaga produktif yang sudah berkembang; mereka merupakan belenggu-belenggu yang begitu banyak; mereka harus dipatahkan, mereka memang dipatahkan.
Sebagai gantinya datanglah persaingan bebas, disertai oleh susunan sosial dan politik yang diselaraskan dengannya, dan oleh kekuasaan ekonomi dan politik dari kelas borjuis.

Dari penjelasan Marx ini, sebagaimana ia mengikuti perkembangan kapitalisme di Eropa, tidak terdapat kemungkinan terjadinya perkawin-mawinan antara modus produksi kapitalisme dan modus produksi feodalisme. Kapitalisme dalam pandangan Marx adalah hasil dari krisis mendalam yang dialami oleh feodalisme. Tetapi, di beberapa negara kapitalis pinggiran dan di dunia ketiga bekas jajahan, kapitalisme masuk bersamaan dengan penjajahan dan kolonialisme. Karena itu, tidak sebagaimana terjadi di Eropa, dimana kalangan kelas menengah pedagang menghancurkan sisa-sisa feodalisme, dan tumbuh menjadi suatu kelas borjuis yang memiliki modal dan spirit kewirausahaan yang kuat, di beberapa negara bekas koloni kapitalisme dicangkokkan dengan feodalisme. Hasil dari proses pencangkokan inilah yang disebut oleh beberapa kalangan sebagai “erzats capitalism” (kapitalisme semu), kapitalisme pinggiran, kapitalisme-rampok, atau kapitalisme-feodal.

Dalam kasus Yogyakarta, sebutan yang tampaknya lebih tepat adalah kapitalisme-feodal. Istilah ini merujuk pada perkawinan antara modus produksi kapitalisme dengan modus produksi feodal yang tetap kukuh di Yogyakarta—feodalisme berasal dari kata feudum, yang berarti tanah. Jadi, feodalisme adalah suatu modus produksi dimana kepenguasaan tanah yang luas yang dimiliki oleh kelompok aristokrat maupun bangsawan—dengan suatu jenis modus produksi kapitalisme yang dijalankan di sekitar keluarga dan para priyayi (para yayi: keluarga kerajaan) kesultanan Yogyakarta. Perkawin-mawinan dua modus produksi ini menjadi unik, sebab selain tidak menghancurkan sendi-sendi feodalisme, kapitalisme justru tumbuh subur dan berkolaborasi dengan feodalisme yang secara terus-menerus berupaya untuk memperkuat posisinya melalui undang-undang keistimewaan. Walhasil, dua modus produksi tersebut tetap hidup kukuh, dan saling ber-koeksistensi. Di Eropa peralihan kaum feodal yang ikut aktif dalam sistem kapitalisme, juga lazim terjadi. Hanya saja, peralihan tersebut tidak mengarah pada tetap kukuhnya kapitalisme atau feodalisme, melainkan secara perlahan menghancurkan keduanya. Di masa-masa kapitalisme muda (erzats capitalism), masuknya kaum bangsawan ke dalam perdagangan dan ekonomi kapitalis menciptakan kompromi dan terjadinya kolaborasi antara feudal enterprise dan burgher enterprise. Hasilnya, karena pedagang lama-kelamaan bersifat feodal, sementara feodal di satu sisi belum bisa mengembangkan kemampuannya, maka kolaborasi ini justru mengakibatkan ambruknya perdagangan dan ekonomi kapitalis. Sementara, seperti yang diamati oleh Hamza Alavi, di beberapa negara kapitalis pinggiran, feodalisme yang berbasis kepenguasaan tanah yang luas, pada akhirnya berubah menjadi pemilik tanah kapitalis (capitalist landed property), yang meninggalkan sendi-sendi feodalnya, dan mempebesar akumulasi kapitalnya melalui eksploitasi terhadap buruh tani.

Bagaimana hal ini terjadi? Dalam kasus Yogyakarta, faktor-faktor semacam apa yang memungkinkan percampuran dua modus produksi itu terjadi? Bagaimana modus produksi kapitalisme-feodal (feudal-capitalism) itu bekerja? Apa yang menjadi basis material dan superstruktur ideologis yang menopangnya? Apa akibat yang ditimbulkan oleh campuran ganjil dua modus produksi ini? Proletarisasi semacam apa yang dihasilkannya? Bagaimana modus ideologi, dalam pengertian Althusser, yang menopang kapitalisme-feodal hingga ia bisa berdiri kukuh hingga kini? Dan akhirnya, tidakkah terdapat suatu bentuk resistensi yang ditunjukkan sebagai perlawanan terhadap modus produksi-kapitalisme feodal ini? Di atas berbagai macam pertanyaan-pertanyaan itulah tulisan ini dibuat.

Modus Produksi: Perspektif Marxis
Pembahasan tentang modus produksi haruslah dimulai dari pilar utama yang menyangga marxisme, yaitu teori tentang materialisme historis. Gagasan materialisme historis diawali oleh suatu gagasan bahwa penggerak sejarah dunia, bukanlah tokoh-tokoh besar, ide-ide filsafat atau gagasan, dan agama, atau hal-hal abstrak yang dikategorikan Marx dalam German Ideology, sebagai bagian dari conscioussness (kesadaran), melainkan bahwa sejarah pada dasarnya adalah hasil dari keadaan masyarakat yang nyata. Dalam frasanya yang terkenal, Marx menyatakan bahwa “bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan mereka, tetapi sebaliknya keadaan sosial manusialah yang menentukan kesadaran mereka”. Apa yang dimaksudkan oleh Marx sebagai keadaan sosial, sebagaimana Marx dipengaruhi oleh filsafat pekerjaan Hegel, secara lebih spesifik adalah hasil dari proses relasi antara kekuatan produktif dan hubungan produksi manusia. Ringkasnya, sejarah manusia terbentuk oleh sebuah cara produksi, mode of production, atau pekerjaannya. Atau dalam ungkapan Marx sendiri “What they are, therefore, coincides with their production, both with what they produce and with how they produce”.

Modus produksi, sebagai salah satu gagasan sentral Marx, pada dasarnya adalah hasil dari relasi antara productive force (tenaga produktif) di satu sisi, dan productive relation (hubungan produksi) di sisi lain. Jika tenaga produktif berarti “kekuatan-kekuatan yang dipakai oleh masyarakat untuk mengubah dan mengerjakan alam”, maka hubungan produksi dimaknai sebagai hubungan kerjasama atau pembagian kerja (division of labour) antara manusia yang terlibat dalam proses produksi. Hubungan produksi tidak bisa dipahami secara sederhana bahwa ia adalah hubungan produksi yang terjadi secara kebetulan, dan tak didasari. Hubungan produksi yang dimaksud dalam kategori Marxis adalah “struktur pengorganisasian sosial dalam sebuah produksi’. Dalam masyarakat kapitalis hubungan produksi ini biasanya dipahami sebagai hubungan antar kelas, kelas borjuasi dan proletar. Hubungan produksi sendiri selalu berkembang, seiring dan ditentukan oleh tingkat perkembangan tenaga produktif manusia.

Dari gagasan tentang modus produksi tersebut, maka sepanjang sejarahnya, menurut Marx, manusia mengalami berbagai macam modus produksi, di antaranya adalah modus produksi komunisme primitif, perbudakan, feodalisme, dan kapitalisme. Dalam masyarakat yang bermodus produksi komunisme primitif, tidak ada pembagian kelas yang radikal. Hal ini karena alat-alat produksi dimiliki secara komunal. Semua orang, dalam masyarakat primitif, berkewajiban untuk mengambil peran dalam proses produksi untuk menjamin hidup secara kolektif. Selain itu, seluruh hasil produksi pada dasarnya dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat primitif.

Setelah zaman primitif itu, peradaban manusia mulai memasuki revolusi neolitik, sebuah era dimana penemuan alat-alat pertanian memungkinkan manusia mengembangkan tenaga produktif dan hubungan produksi yang lebih luas dan kompleks. Mulai pada zaman inilah umat manusia menjadi mungkin untuk memproduksi bahan makanan secara lebih, dan karenanya menciptakan produk surplus. Sebagai akibat dari meningkatnya surplus sosial ini, maka struktur egaliter dalam masyarakat primitif mulai mengalami pergeseran. Hal tersebut dimulai ketika surplus tersebut dikonsentrasikan di atas area yang luas oleh sekelompok tentara, atau pemimpin-pemimpin keagamaan dalam masyarakat primitif. Disinilah akar ketidakadilan sosial mulai terjadi. Sebab produksi surplus itu mulai dikuasai dan diapropriasi oleh kelompok sosial yang dominan seperti pemimpin keagamaan, militer, dan sebagian dijadikan sebagai dasar bagi pembentukan kelas sosial yang baru, yaitu budak. Begitulah munculnya modus produksi perbudakan. Budak adalah kelompok sosial yang berasal dari tawanan yang tertangkap pada perang atau ekspedisi perompak, yang juga diberi makan melalui produk surplus. Mulai saat itulah pada hakekatnya mulai terjadi pembelahan dalam setiap bentuk produk sosial, yaitu produk kebutuhan subsisten, dan produk surplus sosial. Produk kebutuhan subsisten dihasilkan oleh sekelompok produsen [pekerja] yang bekerja keras menjaga agar kelompok tersebut tidak mengalami keruntuhan, sedangkan produk surplus sosial adalah produk yang dihasilkan oleh para produsen [pekerja] yang diapropriasi oleh sekelompok pemimpin masyarakat, militer atau pemimpin keagamaan. Pada fase inilah kemunculan-kemunculan “dua kelas fundamental” yang antagonistik dimulai, yaitu kelas yang memproduksi dan kelas yang menguasai.

Puncak akhir dari modus perbudakan, sebagaimana dicontohkan Marx dalam German Ideology, ditunjukkan oleh kerajaan Romawi. Para budak di jaman Romawi mula-mula hanya bekerja pada produsen-produsen kecil, tetapi seiring dengan krisis yang semakin parah, mengakibatkan meledaknya jumlah budak yang berasal dari kalangan rakyat biasa. Sementara di satu sisi, terdapat konsentrasi pertanian-pertanian besar (latifundiae), dimana produksi ini digunakan untuk perdagangan dalam skala pasar yang luas. Tetapi ketika perdagangan dan sistem latifundiae semakin tidak ekonomis, sementara di negara Roma juga menetapkan pajak-pajak yang ketat, maka perdagangan dan perniagaan di masa perbudakan Romawi itu mulai mengalami kemunduran. Seiring dengan krisis yang mulai menguat, perbudakan mulai dihapuskan sementara latifundiae dipecah menjadi sistem pertanian yang lebih kecil. Serangan kaum barbar, yang terdiri dari para petani kecil yang merdeka, atas Roma mengakhiri modus produksi perbudakan, dan beralihlah peradaban Eropa pada modus produksi feodalisme.

Modus produksi feodalisme, sebagaimana digambarkan oleh Marx, adalah suatu modus produksi yang berasal dari hancurnya kota-kota utama di masa Romawi. Hal ini dimungkinkan karena, setiap modus produksi yang lama pada dasarnya selalu mengandung dalam dirinya sendiri suatu modus produksi baru. Orang-orang barbar yang menghancurkan Roma itu dihadapkan pada tugas-tugas baru mereka, yaitu mengurus wilayah-wilayah yang mereka dapatkan, dan terpaksa mengubah sistem pemerintahan mereka dan mengadopsi beberapa bagian dari unsur-unsur Romawi. Pada awal kelahirannya, feodalisme ditopang oleh kedudukan panglima militer yang kuat. Lalu sistem feodal ini berujung pada transformasinya menuju sistem kerajaan yang melahirkan kelompok bangsawan baru, yang ditopang oleh panglima militer, dan dibantu oleh sekelompok ilmuwan dan agamawan yang memiliki tradisi Romawi. Terjadinya peperangan dan kekacauan yang melanda Eropa Barat selama beberapa abad, melahirkan kekacauan dan kemiskinan ekstrem bagi para petani-petani merdeka tersebut. Hal ini membuat para petani merdeka tersebut menghamba kepada para bangsawan dan tuan tanah yang memiliki tanah yang luas. Pada beberapa abad kemudian, konsentrasi kepemilikan lahan semakin dikuasai oleh segelintir bangsawan saja.

Bagi para sejarawan, zaman dimana modus produksi feodal seringkali berkembang disebut sebagai zaman pertengahan (medieval age), yang biasanya dicirikan oleh dua hal yaitu, sistem feodal dan sistem seignorial atau sistem manorial. Sistem feodal dicirikan oleh lembaga-lembaga kelas bangsawan, sedangkan sistem seignorial digunakan untuk mencerminkan sistem ekonomi yang berpusat pada pedesaan. Pada sistem feodal, terdapat tiga unsur penting yaitu lord, atau tuan tanah, dan vassal, seorang bawahan terdekat raja yang telah menyatakan kesetiaannya pada raja, serta fief, yaitu penggunaan atas tanah beserta petani-petaninya. Sedangkan sistem seignorial meliputi lembaga politik, sosial dan ekonomi yang bekerja selama abad pertengahan. Pada dasarnya, karena basis materialnya adalah kepemilikan tanah yang luas yang dimiliki oleh segelintir bangsawan, maka inti jantung kehidupan feodalisme adalah di desa. Desa menjadi tempat berkembangnya unit sosial dan agama. Hal ini terjadi seiring dengan hadirnya kaum rohaniwan yang memberkati peringatan keagamaan atau perkawinan. Kaum rohaniwan ini mendapatkan surplus sosial dari sistem desmene, yaitu sepertiga dari tanah yang ditanami kaum petani, yang sudah disisihkan bagi hak untuk tuan tanah. Relasi produksi antara tuan tanah dan para petani yang menggarapnya menciptakan dua jenis bentuk petani, yaitu golongan servus, dan petani merdeka. Servus atau serf adalah mereka yang terikat total pada tanah kaum tuan tanah. Ia tidak memiliki hak atas tanah, terikat penuh pada tanah dan tuannya, ia tidak boleh meninggalkan pekerjaannya tanpa izin tuannya. Bahkan tidak dapat dengan mudah untuk menikah dengan petani lain, termasuk dari golongannya sendiri. Sedangkan petani merdeka adalah asal-petani-budak (serf) yang sudah dimerdekakan oleh tuan tanah. Petani merdeka boleh meninggalkan tanahnya, ia juga dapat menikah dengan bebas. Tetapi, monopoli atas tanah dan pajak tetap dipegang oleh tuan tanah.

Krisis feodalisme mulai menjelang oleh dua hal, yaitu pertumbuhan kota dan mulai dikenalnya sistem uang. Kota-kota di zaman feodal muncul sebagai akibat dari: (1) munculnya kota-benteng (burg) yang pertama-tama digunakan demi kepentingan pertahanan, dan lalu berubah menjadi pusat ekonomi. Kota-kota ini, seiring dengan pesatnya kegiatan perdagangan, menjadi semakin maju dan pesat; (2) Karena itu, para penduduk yang menempati kota-kota-benteng itu disebut dengan borjuasi (dari kata burgers). Semakin meningkatnya peran para borjuis ini, membuat mereka semakin memiliki hak-hak istimewa, dan menuntut suatu lex mercatoria sebagai ganti dari feodal law. Seiring dengan pertumbuhan kota-kota industri dan munculnya kelas-kelas pedagang yang kian bebas, menjadikan perkembangan niaga dan industri semakin pesat dan kemudian mendesak mundur peran para bangsawan.

Krisis feodalisme semakin parah ketika pemakaian mata uang mulai muncul. Pemakaian mata uang dalam sistem ekonomi feodal terjadi ketika pasaran bahan makanan mulai mengalami kenaikan, dan pajak dari tuan tanah yang dahulu ringan menjadi kian berat. Kondisi inflasi ini menyebabkan para tuan tanah mulai mengalami kerugian. Ketika ekonomi uang mulai diperkenalkan, perlahan-lahan sistem ekonomi yang menopang feodalisme seperti seignorial dan demesne mengalami keruntuhan. Keruntuhan dua sistem tersebut mengakibatkan pertukaran komoditi dan relasi produksi antara petani-hamba atau petani kecil dengan para bangsawan tidak lagi sepenuhnya terikat. Para petani kecil mulai membebaskan dirinya dari penguasaan kaum bangsawan sebab mereka memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam bentuk uang.

Tetapi menurut Karl Marx, dalam Capital, terbentuknya kembali kaum petani merdeka itu tidaklah menyusun suatu dasar yang kokoh dalam perkembangan kapitalisme. Melalui penelitiannya di Inggris, proses akumulasi kapitalis pertama-tama selalu dimulai dari pengambil-alihan alat-alat produksi dari tangan petani. Di Inggris transformasi dari petani merdeka menjadi buruh penerima upah terjadi pada akhir abad kelimabelas. Di saat itu, akibat terjadinya krisis feodalisme yang kian memuncak, yang ditunjukkan oleh peperangan antar feodalisme, mengakibatkan menurunnya sumber-sumber kekayaan kaum feodal. Akibat dari hal ini adalah para proletar merdeka terlempar, bersama dengan kaum bangsawannya yang bangkrut, ke dalam suatu sistem yang membuat mereka menjadi buruh. Hal lain yang menandai peralihan feodalisme ke modus produksi kapitalisme adalah pengambil-alihan hak milik pada masa kebangkitan Protestantisme, yaitu tanah-tanah yang luas milik gereja dibagi-bagikan kepada bangsawan tertentu dan dijual murah kepada para spekulan tanah. Akibatnya, para pengelola tanah yang miliknya telah diambil alih tesebut, menjadi pengemis, gelandangan, dan lalu masuk ke dalam sistem kerja yang berbasis pengupahan. Tetapi hal yang paling menentukan atas peralihan modus produksi feodalisme ke kapitalisme, menurut Marx, terletak pada “bagaimana suatu kelas pedagang bergerak dari suatu operasi dagang murni untuk turun tangan langsung ke dalam produksi” dan “dengan cara yang benar-benar revolusioner… para produsen tersebut memperluas bidang-bidang kegiatan-kegiatannya, termasuk meliputi perniagaan”. Momen yang paling akhir dari semakin mantapnya modus produksi kaptalisme adalah adanya revolusi industri, yang mencerminkan kebutuhan para kapitalis untuk menciptakan pasar bebas yang tak terbatas, dan mekanisasi produksi yang semakin luas.

Setelah itu, modus produksi kapitalisme benar-benar menjelang. Ada beberapa ciri inheren dari modus produksi kapitalis ini: pertama, sebagai ganti dari tenaga produksi dan relasi produksi yang terikat pada tanah seperti pada masa feodalisme, bertumpu pada produksi komoditi. Produksi komoditi, dalam ekonomi kapitalis, adalah produksi untuk dijual, untuk menghasilkan untung. Keuntungan dalam penjualan komoditi, disebut dengan nilai lebih—yang dihasilkan oleh para kapitalis dari dari dua hal yaitu, dari nilai lebih absolut, dan nilai lebih relatif. Nilai lebih absolut dihasilkan dari para kapitalis dari memeras tenaga buruh melalui apropriasi (pencurian), yaitu kelebihan jumlah jam kerja untuk menghasilkan suatu komoditi. Nilai lebih absolut ini secara sederhana berupa penambahan jam kerja tanpa memberi upah tambahan pada sang buruh. Pada aspek inilah sebenarnya menuai dan mengambil keuntungan. Sedangkan nilai lebih relatif, dihasilkan dari pertambahan alat-alat produksi baru dan reorganisasi produksi yang membuat sistem kapitalis lebih efektif dan efisien. Kedua, alat produksi dalam modus produksi kapitalisme tidak dimiliki secara sosial, atau komunal, melainkan dimiliki secara pribadi oleh kelas kapitalis. Ketiga, produksi dijalankan untuk orientasi terhadap adanya sebuah pasar bebas yang tak terbatas. Karena itu hal yang paling esensial dari modus produksi kapitalis adalah suatu persaingan bebas. Para kapitalis bersaing untuk memperebutkan pasar komoditi, dengan tanpa memperhatikan bahwa terdapat suatu produk yang sama untuk pasar yang kian lama kian terbatas untuk diperebutkan. Keempat, sistem ekonomi kapitalis selalu mengandaikan akumulasi kapital. Pada akhirnya akumulasi kapital ini, mau tidak mau, harus digunakan oleh para kapitalis untuk tidak hanya demi konsumsinya sendiri, tetapi juga dibelanjakan untuk memperbaharui dan merevolusionerkan alat-alat produksinya sendiri. Kelima, sebagai akibat dari berbagai hal di atas, maka terjadilah suatu proses alienasi dan proletarisasi progresif yang dialami oleh kaum buruh. Proletarisasi ini semakin dikukuhkan oleh terjadinya sentralisasi kapital, sebagai akibat krisis periodik kapitalisme—krisis overproduksi. Terjadinya proletarisasi progresif, yang ditambah dengan krisis kapitalisme, dan jika hal tersebut ditambahi oleh kesadaran kelas kaum proletar, maka akan meretas jalan menuju revolusi sosialis.

Modus Produksi Kapitalisme-Feodal di Yogyakarta
Sebagai sebuah negeri, Yogyakarta lahir dari pergulatan atas dua hal sekaligus, yaitu intrusi kolonialisme dan sejarah panjang konflik antar feodal di negeri Mataram. Adalah Perjanjian Giyanti yang menyelesaikan konflik antar feodal itu, dan menjadikan Yogyakarta sebagai sebuah negeri yang mandiri. Sejak awal masa ‘kelahirannya’, formasi sosial di Yogyakarta selalu ditandai oleh adanya dua modus produksi yang masing-masing berdiri kokoh dan kuat: kapitalisme kolonial dan feodalisme. Tetapi, alih-alih menghancurkan sendi-sendi feodalisme, kapitalisme pada masa kolonial malah menggantungkan keberadaannya pada feodalisme. Beberapa peneliti masalah pertanian di Jawa selalu memperhatikan dua aspek tersebut sebagai sumber dari masalah proletarisasi masyarakat Jawa. Jonquierre, misalnya, meneliti tentang implikasi sosio-ekonomis atas ekspansi perkebunan swasta Eropa di satu sisi, dan aplikasi sistem agraria feodal di sisi lain. Menurut Jonqiuerre, menentang pendapat pejabat Belanda yang menyatakan bahwa kemiskinan di Jawa adalah akibat dari kesalahan pada elit Jawa, kemiskinan pada masyarakat Jawa adalah akibat sistem tanam paksa yang berkolaborasi dengan kerajaan yang menyediakan tanah bagi sistem tersebut.

Dilihat dari perspektif ini, maka modus produksi kapitalisme-feodal sudah dapat dirujuk keberadaannya pada masa kolonial. Di masa Sistem Tanam Paksa, meski Yogyakarta dan Surakarta pada dasarnya tidak memberlakukan sistem tersebut, tetapi karena raja-raja di daerah tersebut melihat keuntungan besar dari pelaksanaan Sistem Tanam Paksa, maka mereka juga tertarik untuk memasuki bisnis itu. Belanda tidak melarang usaha-usaha pihak kerajaan tersebut, malah memberikan toleransi dengan cara membantu tenaga kerja dan kredit perbankan. Sebagaimana dinyatakan oleh Onghokham, “Di daerah kerajaan, sektor perkebunan lebih efisien dan menguntungkan, karena memakai sistem bisnis yang digabungkan dengan feodalisme”.

Jika ditelisik lebih lanjut, modus kapitalisme-feodal yang dilakukan oleh sejumlah raja-raja di Jawa tersebut, utamanya di Surakarta tahun 1916 dan Yogyakarta tahun 1918, adalah dengan tetap memelihara sistem feodal sebagai sistem sosialnya, utamanya pada penguasaan tanah dan reorganisasi desa, sembari menerapkan sistem kapitalisme perkebunan. Reorganisasi feodalisme itu ditempuh dengan cara menanggalkan sistem apanage—sistem penguasaan atas tanah oleh para bangsawan tertentu yang diikuti dengan pemberian hak istimewa—dan kemudian mengkonsentrasikan seluruh tanah di tangan kerajaan. Hal ini kemudian disertai dengan perubahan fungsi lahan tersebut menjadi perkebunan. Sedangkan reorganisasi desa dilakukan dengan cara mengubah kebekelan menjadi kelurahan. Kebekelan-kebekelan digabungkan menjadi kelurahan yang berfungsi secara adminsitratif untuk tidak hanya mendata jumlah tanah, tetapi sebagai alat kerajaan untuk mengorganisir eksploitasi atas sumber-sumber ekonomi desa.

Tanah Sebagai Basis Material
Jadi, tanah selalu menjadi basis material dari kapitalisme-feodal ini. Contoh di atas menunjukkan bahwa meskipun terjadi reorganisasi atas desa dan tanah, tidak mengakibatkan sistem feodal runtuh, melainkan tetap eksis karena pada dasarnya kaum foedallah yang memiliki hak atas tanah. Dan dengan diselipkannya kapitalisme perkebunan, maka hal ini semakin mengukuhkan kekuasaan modus produksi kapitalisme-feodal itu. Karena itu, penting bagi kerajaan untuk tetap menjaga politik kepenguasaan atas tanah yang absolut di tangan mereka, meskipun berbagai peralihan dan perubahan sosial dan politik terjadi.

Di Yogyakarta, politik pertanahan semacam itu, tampak sejak masa kolonial. Di daerah-daerah yang kehidupan sosialnya sangat dipengaruhi oleh sistem kerajaan, pada umumnya raja dianggap sebagai orang yang memiliki secara mutlak segala hal apa yang ada dalam wilayah kekuasaan kerajaan, “sangisoring langit, salumahing bumi”. Kekuasaan raja atas tanah adalah mutlak, tak dapat digganggu gugat.

Ada pola yang tetap dalam politik pertanahan di Yogyakarta, meski berbagai perubahan sosial dan politik terjadi. Pola yang tetap tersebut adalah bahwa kepemilikan atas tanah pada dasarnya tetap berada pada kuasa kesultanan. Pada periode sebelum 1918 (Tanam Paksa di Yogyakarta), tanah merupakan hak milik raja. Ketika kekuasaan kolonial makin menguat dan turut campur dalam pengaturan masalah pertanahan, pemerintah kolonial Belanda melarang segala bentuk penyewaan tanah. Pada waktu itu, penguasaan tanah dapat dibedakan menjadi tiga bentuk. Pertama, tanah keprabon atau tanah yang dimiliki secara langsung oleh Raja. Dan kedua, tanah apanage yang berfungsi sebagai lungguh untuk memenuhi kebutuhan dan gaji bagi para pegawai kerajaan, para keluarga dan kerabat kesultanan (para priyayi). Tanah apanage ini biasanya di dalamnya terkandung juga hak-hak khusus yang berupa pelayanan dari takyat yang tinggal di atas tanah apanage tersebut. Rakyat yang tinggal di atas tanah apanage biasanya wajib memberikan pajak atau persembahan hasil bumi kepada para bangsawan yang memiliki tanah apanage itu. Para pengguna tanah apanage juga diwajibkan untuk menyediakan tenaga kerja bagi para bangsawan tersebut, menjadi bagian keamanan atau kebersihan atas rumahnya, dan menjadi pengiring dalam upacara-upacara adat. Permohonan untuk memiliki atau menggunakan yang disesuaikan dengan kebutuhan rakyat tidak diijinkan sama sekali. Bahkan, dengan sangat mudah para bangsawan itu bisa mencabut hak atas tanah. Berhadapan dengan feodalisme kuno ini, posisi dan hak rakyat sangat lemah.

Pada periode sesudah tahun 1918, dikeluarkan Rikjsblaad Kasultanan 1918. Isi peraturan ini lebih dikenal sebagai domeinverkraling, yang menyatakan bahwa seluruh tanah yang tidak memiliki tanda bukti kepemilikan menjadi tanah hak milik keraton. Rikjsblaad ini membagi tanah milik Pakualaman dan Kasultanan menjadi dua golongan, pertama: tanah milik raja yang bebas, yaitu tanah yang tidak dibebani oleh hak apapun dan siapapun; serta kedua; tanah milik raja yang tidak bebas, yaitu tanah yang sudah ada hak atasnya yang diserahkan kepada rakyat atau abdi dalem atau menjadi hak milik desa. Pada periode ini terapat beberapa kategori tanah, (i) tanah kraton; (ii) tanah yang diberikan cuma-cuma oleh Sultan untuk dipakai sebgai fasilitas publik; (iii) tanah eigendom yang diberikan pada orang Belanda atau Tionghoa; (iv) tanah yang diberikan pada pegawai kerajaan dan pejabat administratif; (v) tanah kasentanan yang dimiliki oleh kerabat kerajaan tetapi adangkala juga dipakai oleh rakyat jelata; (vi) tanah pekarangan bupati; (vii) tanah hak pakai untuk para menteri/kebonan; (viii) tanah pekarangan rakyat jelata; (ix) tanah maosan, yang diurus oleh bekel. Pada periode ini pula terjadi suatu peristiwa penting yaitu Kontrak Politik 1921, yang memaksa Sultan untuk mengadakan pemisahan administratif antara kekayaan Sultan dan Kesultanan. Pemisahan ini kelak berujung pada pemisahan antara Kepatihan dan Kasultanan, yang mengakibatkan titik kekuasaan bergeser ke arah Kepatihan. Periode ini memang menandai mulai dipretelinya kekuasaan feodal kuno dan memasukkan unsur-unsur adminsitrasi kolonial di Yogyakarta.

Pada periode sesudah tahun 1954, masa ini diawali dengan terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada masa itu, republik Indonesia belum menetukan politik pertanahn atas DIY. Di tengah penantian itu, beberapa undang-undang pertanahan dikeluarkan oleh Pemda, di antaranya (i) Perda DIY No. 5 1954 tentang Hak Atas Tanah, Pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “DIY memberi hak milik perseorangan turun temurun atas sebidang tanah kepada warga negara Republik Indonesia”. Juga disebutkan tentang hak milik kelurahan atas tanah, pada pasal 6 ayat 1; (ii) Perda DIY No. 10 tahun 1954 tentang Pelaksanaan Putusan Desa mengenai hak Andarbe dari Kelurahan, dan hak Anganggo turun temurun atas tanah dan perubahan jenis tanah; (iii) Perda DIY no. 11 tahun 1954 tentang Peralihan Hak Milik Perseorangan turun temurun yang diputuskan oleh Dewan Kelurahan, dan dilanjutkan dengan Perda No. 12 tahun 1954 tentang Tanda Bukti yang Sah atas kepemilikan turun-temurun itu, yang hingga hari ini disebut dengan Letter D.

Periode sesudah tahun 1960 ditandai oleh keluarnya UUPA 1960 yang menyebutkan bahwa hak atas tanah swapraja atau bekas swapraja dihapuskan dan diserahkan pada negara. Menghadapi aturan ini, Pemda DIY mengeluarkan beberapa peraturan agrarianya sendiri, yaitu (i) Tanah yang tunduk pada peraturan yang berujud Riksjblaad (lihat periode 1918), masih menjadi hak milik keraton dan pakualaman. Inilah yang hari ini kita kenal sebagai Sultan Grounds (SG) dan Pakualaman Grounds (PG); (ii) Tanah yang tunduk pada perda adalah tanah andarbe atau anggaduh; (iii) Tanah yang tunduk pada UUPA adalah tanah milik masyarakat Eropa atau Timur Asing.

Meskipun Pada Periode 1984, Sultan Hamengku Buwono IX berupaya untuk mengintegrasikan pengelolaan tanahnya dengan undang-undang agraria nasional, tetapi pada praktiknya, Sultan tetap tetap berupaya mereorganisasi sisa-sisa kekuasaan feodalnya, yaitu dengan tetap memberlakukan ketentuan Rijksblad Kasultanan dan masih mengenal terma SG dan PG.

Struktur Kelas-kelas
Politik pertanahan dari rejim kapitalis-feodal ini membuat tanah sebagai basis material, selalu tetap berada dalam kekuasaan kesultanan, meskipun kekuasaan itu terus berkurang hingga kini. Dengan menjadikan tanah sebagai basis materialnya, maka kesultanan tetap memiliki peluang untuk menjaga dominasi dan hegemoni kekuasaannya di Yogyakarta. Pertanyaannya: bagaimana pola dominasi ekonomi kapitalis-feodal itu tetap dilakukan. Ada dua pola untuk melakukan konversi dari kepemilikan tanah menjadi akumulasi kapital: pertama, kaum feodal berupaya untuk membuat modal tanahnya sebagai dasar bagi terbentuknya kapitalisme, baik yang berupa perkebunan di masa lalu, maupun industri dan perdagangan di masa kini. Pada pola yang semacam ini, maka kapitalisme menumpang hidup di atas feodalisme. Hal ini tercermin pada sistem tanam paksa, maupun pada pendirian sejumlah sentra perdagangan modern seperti hypermall, dan rencana pengubahan alun-alun sebagai lahan parkir. Kedua, kaum feodal, yang dalam batas-batas tertentu melakukan persekutuan dengan kaum kapitalis, mengubah dirinya menjadi kapitalis yang ditandai oleh keterlibatannya dalam dunia bisnis. Hal ini sudah dimulai sejak Sultan Hamengku Buwono IX yang pernah tercatat sebagai 100 orang terkaya di Indonesia, yang bisnisnya mencakup bidang pemrosesan gula, perdagangan eceran, perbankan, tembakau, properti, pengolahan udang dan tuna, dan lain sebagainya. Ini kelak juga dilanjutkan oleh penerusnya HB X dan keluarganya yang meluaskan bisnisnya di sektor perdagangan, turisme, perusahaan rokok dan air, konstruksi, dan distribusi otomotif.

Dengan pola semacam itu, maka struktur kelas dalam modus produksi kapitalisme-feodal Yogyakarta, setidaknya terdiri dari dua kelas utama yaitu kelas kapitalis dan kelas feodal-kapitalis. Kelas kapitalis, yaitu pemilik modal yang berada di luar struktur feodal yang berupaya untuk menanamkan modalnya dan mengakumulasi kapitalnya. Kelas feodal-kapitalis, yaitu mereka yang berasal dari lingkaran struktur feodal, yang menggunakan tak hanya modal basis materialnya, yaitu tanah, tetapi juga modal sosial, kultural dan simboliknya (sebagai penguasa DIY) untuk mengakumulasi kapital. Dengan modus semacam ini, maka kelas-kelas yang lain, yaitu kelas menengah, yang terdiri dari pengusaha kecil, PKL, dan sisanya, yaitu kelas proletar yang merupakan kelas yang hidup dari ‘remah-remah’ modus produksi feodal-kapitalis ini.

Kelas proletar di Yogyakarta sebagian besarnya bukan merupakan pabrik buruh industri, namun merupakan petani kecil dan tuna tanah, buruh industri, buruh perdagangan dan miskin kota. Mengapa demikian? Ini tak terlepas dari model perkembangan modus produksi feodal-kapitalis yang ganjil. Karena kelas feodalnya tak benar-benar hancur, bahkan mereorganisasi diri dan membangun kekuatan dominan, maka merekalah yang sebenarnya menguasai sumber-sumber daya ekonomi dan politik. Kelas feodal-kapitalis sini menjadi pengendali utama dari gerak ekonomi-politik di Yogyakarta. Mereka tumbuh dan memainkan segenap modalnya untuk terus berkolaborasi dengan kapitalisme, sembari memberi landasan dan basis bagi pertumbuhan kapitalisme. Meski demikian, reorganisasi diri dari kaum kapitalis feodal pada dasarnya tak lepas dari modus produksi dan struktur kapitalisme yang dikelola di level negara. Pada masa kolonial yang bertumpu pada industri pertanian besar, seperti Tanam Paksa, misalnya, maka kaum feodal memberi tanahnya, dan mereorganisasi struktur politiknya (mengubah kebekelan, memfungsikan kepatihan, dll) untuk menjadi seiring dengan modus produksi tersebut. Pada masa kemerdekaan dan tumbuhnya kapitalisme negara, maka kaum feodal mulai mendirikan pabrik-pabrik dan berkongsi dengan kelas kapitalis pada umumnya. Reorganisasi politik juga dilakukan dengan cara mengubah diri menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan mempertahankan politik pertanahan Rikjsblaad. Sementara pada masa kapitalisme neoliberal, kaum feodal menyelaraskannya dengan kembali mempertahankan kepemilikan tanah dan mengawinkannya dengan invasi modal internasional. Mempertahankan kepemilikan tanah menjadi sangat penting, sebab pada saat yang bersamaan, kapitalisme neoliberal menjalankan agenda “pasar tanah yang efisien” yang disebut dengan Indonesian Land Administration Project (I-LAP). Untuk mempertahankan kepemilikan tanah ini, reorganisasi politik dilakukan dengan cara mengajukan UU Keistimewaan Yogyakarta yang, lagi-lahi, berupaya mempertahankan kepemilikan tanah, dan peranan keraton dalam konstalasi politik di Yogyakarta. Karena itu, pada dasarnya, yang dilakukan oleh kaum feodal adalah senantiasa berupaya menyelaraskan diri dengan modus produksi yang sedang berlangsung di level negara.

Lalu, dengan demikian, darimana kelas proletariat itu tebentuk? Pada kasus petani kecil dan tak bertanah, mereka merupakan sisa-sisa petani penggarap yang berasal dari dari jaman kolonialisme. Asal-usul kemiskinan mereka berasal dari peraturan hak pakai dan kelola atas tanah (sejak tahun 1918), baik yang dimiliki oleh kesultanan dan Pakualaman, keluarganya, maupun tanah-tanah milik kelurahan. Karena secara yuridis terhalang untuk memiliki tanah, maka mereka bekerja menjadi penggarap dan buruh tani, atau petani dengan lahan sempit secara turun-temurun.

Sementara akar-akar terbentuknya kelas buruh, sebagai salah satu kelas proletariat di Yogyakarta, sebenarnya telah ada semenjak munculnya pabrik-pabrik gula di jaman kolonialisme Belanda, di abad 17. Sebagaimana pengamatan W. Huender, industri gula rejim kolonial ditopang oleh sumberdaya buruh yang murah dngan upah minimum yang rendah, dan kerentanan ekologis dan biologis yang sangat tinggi. Begitu juga yang terjadi di Yogyakarta. Kelas-kelas buruh ini juga tetap muncul secara berlanjut, pada masa kapitalisme negara (1945-1998) seiring dengan mulai adanya sentra-sentra industri, baik yang diprakarsai oleh kaum kapitalis sendiri, maupun ditangani oleh kaum feodal. Sementara kelas-kelas buruh perdagangan mulai bertambah kuantitasnya ketika Pemda Yogyakarta mulai mengadopsi kapitalisme neoliberal sebagai paradigma pembangunan ekonominya. Akibatnya muncul fenomena hypermall: mulai dari pembangunan Malioboro Mall, Saphir Square, hingga Ambarrukmo Plaza. Kemunculan berbagai pusat perbelanjaan ini juga menandai merebaknya angkatan buruh yang bekerja di sektor perdagangan. Berbeda dengan buruh industri, buruh jasa dan perdagangan memiliki watak kelas yang tersendiri, yang dihasilkan dari ‘mekanisme panoptikon’ dan hierarkhi kerja.

Sementara kaum miskin kota lebih terbentuk karena faktor modernisasi kota di awal abad 20, sisa-sisa budak dan kelompok marjnal di masa kerajaan (orang-orang miskin, berpenyakit) dan urbanisasi. Situs-situs kaum miskin kota di Yogyakarta sebenarnya juga telah ada sejak jaman kolonial, seperti kelompok pemulung dan pengemis di bantaran Kali Code, kelompok lumpen proletariat di Badran, para pengemis dan penderita kusta di Mergangsan. Situs-situs kaum miskin kota ini tetap ada hingga kini. Mereka ini, selain tak memiliki tanah dan pekerjaan yang layak di sektor formal, juga tak memiliki akses terhadap rumah tinggal dan sarana pendidikan dan kesehatan yang layak. Secara ekonomi, politik dan kebudayaan, mereka adalah kelompok yang paling terpinggir di tengah arus modernisasi perkotaan yang semakin kencang.

Akhir
Dengan gambaran ekonomi-politik semacam itu maka, sekali lagi, kelas proletarlah yang menjadi kelas yang paling tertinggal. Mereka dihimpit oleh dua kekuatan sekaligus: kelas kapitalis dan feodal-kapitalis. Sepanjang sejarah Yogyakarta, mereka tak pernah menjadi bagian dan aktor penting dalam proses pembangunan di kota ini. Mereka selalu dipinggirkan, mudah terlindas oleh roda pembangunan. Mereka adalah subaltern.

Tetapi, tak mudah juga menggantungkan potensi resistensi dan trasformasi sosial pada pundak kaum pinggiran ini. Soalnya, kapitalisme-feodal ditopang oleh ideologi yang kokoh, yang terus mereproduksi dirinya dalam berbagai ekspresi yang beragam. Jika dulu kepatuhan dan ketundukan itu dijaga melalui ritus-ritus dan tradisi feodalisme yang kuat, maka saat ini kepatuhan itu juga berujud pada mitologi modern yang halus dan menipu, seperti diskursus tentang Keistimewaan Yogyakarta; Jogja Never Ending Asia; dan Tahta Untuk Rakyat.

Di tengah turbulensi semacam itu, maka harapan transformasi sosial dan potensi resistensi berada pada kalangan kelas menengah, utamanya kaum intelektual dan gerakan sosial atau gerakan mahasiswa. Meski beragam dan berserak, namun jika kelas menengah ini bisa menganalisa situasi secara lebih tepat, merumuskan aksi bersama kelas proletar, maka bukan tak mungkin perjuangan untuk menegakkan transformasi sosial di Yogyakarta bisa diwujudkan. Sebuah transformasi yang didasari oleh semangat demokrasi radikal, keadilan, dan kesetaraan. Wallahu A’lam. []

Written by dian yanuardy

January 16, 2008 at 5:46 am

“Crossing The River By Felling For The Stone?”

with 3 comments

Awal
Sungguh tak mudah membicarakan gerakan sosial di Indonesia, apalagi melakukan penilaian secara kritis! Tak mudah, karena ketika kita ingin berbicara tentang gerakan sosial, kita berhadapan dengan dua hal: Pertama, aspek teoretis, yang berupa beragamnya kerangka acuan yang dipakai dalam mendefinisikan, mempraktekkan, maupun mengikuti satu teori tertentu tentang gerakan sosial. Kedua, aspek empiris, yang meliputi sejarah suatu negara, struktur ekonomi-politik dan sosialnya, modus kekuasannya, dan tentu saja sejarah pergerakannya. Dan yang tak kalah pentingnya, adalah bagaimana kedudukan negara tersebut dalam strukturasinya dengan ‘kapitalisme’. Aspek yang belakangan ini teramat penting untuk diabaikan, karena ia berkaitan dengan struktur ekonomi-politik suatu negeri.
Karena itu, upaya modelisasi gerakan sosial, sejauh ia hanya mencangkok secara teoretis pada pengalaman masyarakat Barat, yang tentu saja memiliki perbedaan dengan negara-negara di dunia ketiga, seperti di Asia Tenggara, atau Indonesia khususnya, atau negara-negara Amerika Latin, semisal Venezuela atau Kuba, niscaya mengalami kegagalan.
Usaha untuk menelaah kembali aspek teoretis dan empiris dari gerakan sosial di Indonesia adalah upaya yang sangat bagus. Usaha semacam ini, mengingatkan saya pada karya Lenin The Development of Capitalism in Russia, salah satu karya yang mengantarkan Bolshevik pada Revolusi Rusia. Apa yang dilakukan oleh Lenin itu, dengan segenap kelemahan dan kritik terhadapnya, adalah suatu upaya yang luar biasa. Ia, sembari menggerakkan gerakan massa yang revolusioner, tetapi juga terus berupaya untuk mengkaji perkembangan kapitalisme di Russia yang, sebagaimana terjadi di banyak negeri kapitalis pinggiran, tejadi akibat lompatan dari feodalisme [yang bertata-letak di desa dengan pertanian] kepada kapitalisme [yang bertata-letak di kota dengan industri]. Karya semacam itu lalu menjadi energi intelektual dan program-program riil yang tepat dari gerakan sosial. Tanpa usaha-usaha semacam itu, gerakan sosial hanyalah sekumpulan orang marah tetapi tanpa arah, tanpa program, dan tanpa tujuan yang jelas. Sebuah gerakan yang tuna-acuan!. more Read the rest of this entry »

Written by dian yanuardy

May 9, 2007 at 6:47 am