The Writings

Tulisan, pemikiran, kegelisahan…

Jalan Hegemoni: Meraba Arah Bagi Gerakan Sosial

with 4 comments

oleh
Dian Yanuardy

Dalam gudang bawah tanah yang luas dan lapang di Menara Babel modern, gerakan-gerakan, belumlah surut. Mereka masih tertatih-tatih…mereka mulai memperoleh kembali kata dan kemampuannya untuk bertindak sebagai cermin dan lensa…(Subcomandate Marcos)

Awal
Ungkapan Marcos, pemimpin gerilyawan EZLN, di atas boleh jadi juga merupakan panorama gerakan sosial di Indonesia. Sebagian gerakan sedang tertatih-tatih, sebagian yang lain baru mulai menemukan kata dan kemampuannya untuk bertindak. Pertanyaannya adalah: situasi internal semacam apa yang mengakibatkan gerakan sosial di Indonesia tertatih-tatih?
Dalam dugaan saya, ada beberapa hal yang menyebabkan hal itu terjadi. Pertama, tidak semua gerakan sosial di Indonesia mampu mencerna situasi perubahan sosial yang terjadi, baik pada skala mondial maupun nasional. Perubahan sosial yang dimaksud adalah situasi transisional di Indonesia dari rejim otoriter yang dipandu oleh kapitalisme negara ke arah rejim demokrasi yang dipandu oleh kapitalisme pasar bebas. Pergeseran semacam itu, mungkin saja, kurang dibaca secara kompleks: bagaimana logika demokrasi liberal itu berjalan; bagaimana efek dari modus kapitalisme neoliberal itu; dan yang terpenting adalah bagaimana gerakan semestinya memperbaharui analisa dan pembacaannya atas situasi ekonomi, sosio-politik dan kebudayaan dalam masyarakat Indonesia saat ini.
Kedua, salah satu akibat dari kemiskinan analisis tersebut, maka bukan tak mungkin gerakan sosial menjadi mengalami kekeringan imajinasi, kemiskinan arah gerakan dan kemandulan yang dapat mengujungkannya menjadi kematian. Kekeringan imajinasi dan kemiskinan dan kemandulan arah gerakan itu mulai tampak dari sepinya ruang publik dari kiprah dan prakarsa gerakan sosial. Beberapa permasalahan kerakyatan semisal tragedi lumpur Lapindo, harga minyak goreng yang terus menanjak, penggusuran berbagai sektor informal dan isu-isu nasional yang lain gagal disikapi dengan cara yang strategis sekaligus elegan. Situasi semacam ini mengakibatkan gerakan eksistensi gerakan sosial seakan surut dari ruang publik, sebab tak bisa memberi warna dan melakukan perimbangan atas sistuasi ekonomi-politik dan kebudayaan kontemporer. Selain itu, ruang kiprah dari gerakan sosial juga semakin menyempit. Hal ini ditandai oleh ketakmampuan gerakan sosial untuk menyentuh dan memberi warna pada “aparatus-aparatus ideologis” semisal, media, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, bahkan pada lembaga keluarga. Absennya apa yang disebut oleh Louis Althusser sebagai “perjuangan radikal pada taraf ideologi” ini mengakibatkan kita tak bisa menjalankan taktik hegemoni—suatu strategi bagi kaum pergerakan untuk merajut rantai kemenangan dengan mengandalkan keterpikatan dan kepercayaan (consent) masyarakat untuk mengikuti gerakan sosial.
Ketiga, karena itulah, kiprah dan prakarsa gerakan sosial di Indonesia juga semakin diabaikan. Artinya, kepemimpinan intelektual dari gerakan sosial di Indonesia—sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Antonio Gramsci—akan semakin diragukan. Jika demikian yang terjadi, maka gerakan sosial hanyalah akan dipandang sebagai sekumpulan orang marah tanpa arah, gerakan tanpa program, dan atau perkumpulan yang tanpa tujuan. Sebuah gerakan yang tuna-acuan!. Akibatnya tentu saja, kepemimpinan moral—satu aspek yang lagi-lagi juga dikedepankan oleh Gramsi—dari gerakan sosial juga akan diragukan. Gema ketidakpercayaan terhadap eksistensi gerakan sosial pun saat ini kerapkali disuarakan. Mulai dari dituduh hanya menciptakan huru-hara, mengabaikan kepentingan publik, hingga dituding sebagai agen imperialisme global. Ketiadaan kepemimpinan intelektual dan moral itulah yang saat ini menyebabkan gerakan sosial seakan-akan menjadi kekurangan relevansinya dalam masyarakat Indonesia. Akibatnya, peranannya mulai kalah mentereng oleh ‘subyek-subyek’ politik dan kebudayaan yang lain: politisi, kaum agamawan, selebritis, atau bahkan asosiasi bisnis. Kemunduran dan ketiadaan gerakan sosial dalam suatu negara tentu saja sangat merugikan. Bagaimanapun, melalui gerakan sosiallah artikulasi sosio-politik dari individu atau sebuah kolektifitas bisa terjamin. Melalui gerakan sosial pula, laju kejahatan negara dan kebuasan modal bisa ditahan, dan transformasi sosial bisa diimpikan.

Batu Sandungan
Namun hal itu, saya kira, bukan hanya kesalahan gerakan semata. Ada aspek kultural lain yang juga tak kalah pentingnya dalam menyumbangkan lesunya eksistensi gerakan sosial tersebut. Salah satu aspeknya ialah akar teoretis dari gerakan sosial mengalami eliminasi dan pengabaian sejak peristiwa pembantaian komunis dan pelarangan ajaran marxisme-leninisme di Indonesia. Saya tak hendak mengglorifikasinya, tetapi dari studi yang dilakukan Hilmar Farid [2006], kita mafhum betapa ‘teori kelas’ [baca: marxisme] telah lama menghilang dari khazanah ilmu-ilmu sosial di Indonesia. Bahkan, suatu karya tentang watak dan sejarah kapitalisme di Indonesia, The Rise of Capitalism oleh Richard Robinson, yang begitu dipuja oleh kalangan kiri di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan dalam studi Hilmar Farid, sesungguhnya justru tak memakai secara konsekuen ‘materialisme historis’.
Hal ini berarti bahwa peluang untuk membicarakan gerakan sosial dalam kerangka marxisme [biasa disebut dengan gerakan sosial lama atau gerakan berbasis kelas] mengalami hambatan yang luar biasa tak ringan. Dan sebagai konsekuensinya, gerakan sosial di Indonesia masih dihinggapi oleh “gagap-marxisme” dan karenanya gagap terhadap gerakan sosial lama. Maka bisa diwajari jika kita juga akan lebih tergagap-gagap jika membicarakan gerakan sosial baru.
Tetapi, sebagaimana dikaji oleh Ben Withe [2006], proses itu bukan hanya terjadi karena pelarangan ajaran marxisme saja, melainkan juga dikirimnya sejumlah intelektual, baik dari Amerika maupun Eropa [Geertz, Pauker, dll] untuk membendung kajian-kajian yang berbasis teori kelas yang begitu marak tumbuh sebelum 1965-1966 [Wertheim, Kampto Utomo/Sajogjo, dll].
Karenanya hal itu berpengaruh pada perkembangan gerakan sosial. Di Indonesia, setelah model gerakan berbasis marxisme [misalnya tercermin pada gerakan politik PKI dan Murba, dan segenap sayap-sayapnya] mengalami ‘kekalahan’ secara serius, maka yang terlebih dahulu muncul adalah gerakan-gerakan yang mengadopsi pemikiran liberalisme Barat sebagai penopangnya. Di fase-fase ini, yaitu terjadi pada sekitar 1980-an hingga 1990-an, yang lebih tersebar adalah pola-pola gerakan berbasis masyarakat sipil [civil society]. Pertumbuhan masyarakat sipil di era-era tersebut, sebagaimana dikonstatasi oleh Mansour Faqih dan Muhammad AS Hikam, tak lagi menjadikan marxisme sebagai acuan gerakannya, melainkan menimba inspirasinya dari teori-teori modernisme seperti Talcott Parson, atau gagasan liberal dari Alexis de Tocquiville, Vaclav Havel, meski sedikit di antaranya mengadopsi gagasan Antonio Gramsci. Perbedaan ini, sebagai akibatnya, juga memberikan corak yang tak sederhana bagi perkembangan gerakan sosial selanjutnya. Perkembangan itu di antaranya adalah bahwa gerakan masyarakat sipil di Indonesia, lebih memfokuskan analisis dan tindakannya pada otoritarianisme negara Orde Baru an sich, daripada pergulatan negara Orde Baru dengan kapitalisme internasional.
Namun, sekitar pertengahan tahun 80-an, ketika kajian tentang teori ketergantungan [madzhab dependensia] mulai digaungkan oleh Sritua Arief dan Adi Sasono, perhatian terhadap proses penghisapan kapitalisme di Indonesia mulai marak kembali. Sayangnya, setelah Sritua Arief harus mengungsi dari negeri ini, dan Adi Sasono meninggalkan ‘imannya’ tersebut, madzhab dependensia mulai surut dan kehilangan pengaruhnya. Sebagian kecil intelektual yang mengimaninya, seperti Mubyarto (alm), Sri Edi Swasono, dan belakangan Revrisond Baswir, tetap konsisten membicarakannya, walaupun gaungnya semakin melemah.
Akibatnya tentu tak sederhana, selama tiga dekade [30 tahunan] kita kehilangan inspirasi teoretis dan praksis yang berguna dari model-model gerakan berbasis marxisme. Hal ini pula yang akan semakin menyulitkan, jika gerakan sosial secara terburu-buru hendak mengadopsi pengalaman dan praktek gerakan sosial yang saat ini menuai kemenangan seperti di Venezuela atau Bolivia.
Meski demikian, pun sebenarnya mata air teoretis dari gerakan sosial tak hanya terbatas pada khazanah marxisme saja, beberapa gagasan dari teori kritis, dan posstrukturalisme dapat juga menjadi “lensa dan cermin” yang penting untuk menganalisa kapitalisme-lanjut dan memberi inspirasi praksis bagi gerakan sosial di Indonesia.

Batu Alas
Untuk membangkitkan kembali peranan gerakan sosial di ruang publik, maka menurut saya, ada beberapa refleksi yang perlu dilakukan. Pertama, gerakan sosial, apa pun spektrumnya, kini dihadapkan pada terjangan kapitalisme yang begitu buas. Aspek inilah yang hendaknya menjadi batu alas pertama bagi perjuangan gerakan sosial di Indonesia. Apa konsekuensinya dari poin ini? Maka, gerakan sosial harus mengurai, menganalisis dan meletakkan kembali kapitalisme dalam ‘meja bedah’ teoretisnya. Artinya, disini gerakan dituntut untuk membincangkan kembali kapitalisme di Indonesia. Dengan meminjam analisa tentang formasi sosial yang dikerangkakan oleh Louis Althusser, maka yang perlu dianalisis oleh gerakan sosial adalah praktik ekonomi, yaitu lokus dimana terjadinya kontradiksi di dalam proses produksi dan hubungan produksi. (Resch: 1992) Kontradiksi tersebut tidak hanya berujung pada kontradiksi antar kelas borjuis dan proletar semata, namun dapat pula diperlebar dan diperhalus (refined) dengan menambah analisis pada aspek yang lebih global dan kompleks sebagaimana pernah diajukan oleh teoretisi dependensia, atau teoretisi lain semisal Polantzas, Braverman, ataupun Jean Paul Gaudemar dan Eric Olin Wright (Laclau dan Mouffe: 2001). Selain itu, praktik politik juga layak dianalisis, yaitu untuk membongkar kontradiksi yang bersarang di dalam dan di antara hubungan-hubungan perwakilan dan hubungan-hubungan hegemoni yang terlihat dalam kepentingan antagonistik antar blok-blok kekuasaan dalam kelas-kelas yang menguasai institusi politik dan sosial secara efektif. Sementara dengan menganalisa praktik ideologis, yaitu kontradiksi yang muncul di dalam dan di antara hubungan-hubungan yang memungkinkan individu menjadi suatu subyek sosial dan hubungan antara ke-subyek-an dan ketertundukan, bisa menjadi suatu alat analisis untuk melengkapi analisa dan pembacaan atas formasi sosial di masa kapitalisme lanjut ini.
Kerja semacam ini penting, supaya gerakan tak mengalami “crossing the river by felling the stone” atau hanya bekerja karena kondisi obyektif saja [pengalaman kekalahan gerakan reformasi 98 bisa kita jadikan contoh]. Karena itu, dari kerangka kerja dari Antonio Gramsci tentang hegemoni, atau Louis Althusser tentang ideologi, yang sebagai konsekuensinya adalah memicu gerakan-gerakan perlawanan yang lebih plural, di antaranya yang berbasis kebudayaan, ideologi, dan beserta aparatusnya, yang menanamkan ideologi kapitalisme secara tak sadar [profoundly unconscious] dan laten, diperlukan sebagai suatu alat analisis untuk melengkapi kajian terhadap kapitalisme. Bukan hanya itu, teori-teori kritis dan posstrukturalisme pun pada dasarnya sangat berguna untuk memahami hakekat kapitalisme lanjut ini. Di titik ini, maka gerakan sosial di Indonesia perlu memerkaya khazanah teoretisnya, dan tentu saja aspek praktikalnya.
Kedua, mencari jalan alternatif terhadap kapitalisme. Tak ada gerakan sosial tanpa utopia atas struktur sosial baru yang ingin diciptakannya. Lalu darimana utopia ini diciptakan? Jika kita sejak awal sudah menyadari bahwa alternatif itu haruslah berupa alternatif terhadap kapitalisme, maka secara perlahan-lahan di tengah struktur sosial yang kian rumit dan acak, kita harus berupaya menata-ulang agar aspek modus-produksi kita tak lagi kapitalistik, agar struktur sosial kita tak lagi menghisap, agar modus kuasa kita tak lagi hegemonik dan dominatif. Disinilah barangkali, sebagaimana diajukan oleh Michael Newman, diperlukan suatu perkawinan yang lebih kompleks antara gagasan-gagasan radikal semacam sosialisme dengan gagasan-gagasan progresif lainnya yang juga menentang setiap bentuk dominasi, ketidakadilan, dan penindasan. (Michael Newman: 2006).
Ketiga, berhadapan dengan arus deras kapitalisme neoliberal yang menumpukan modus produksinya pada negara, maka mau tak mau kini gerakan sosial harus berbicara tentang kekuasaan. Aspek ini menjadi sedemikian penting dalam alam demokrasi liberal ini, sebab negaralah tempat bertumpu kapitalisme neoliberal ini. Sejauh demokrasi liberal hanya diisi oleh kaum oligarkh dan elit yang menghamba pada modal, maka akan semakin sulit bagi gerakan sosial untuk merubah struktur sosial jika berada di luar mekanisme demokrasi liberal. Akan tetapi, kita pun harus berhati-hati untuk menghindari jebakan dari apa yang disebut oleh Samir Amin sebagai “re-kompradorisasi” (re-compradorization). Jebakan ini merujuk pada dua hal, yaitu [i] kekuatan progresif terjatuh kembali dan mengulangi pola serta struktur kekuasaan yang lama; dan [ii] kekuatan progresif berbalik arah kembali bersekutu dengan pemilik modal dan, biasanya, dengan partai politik oligarkh atau militer. (George Junus Aditjondro: 2005)
Namun, juga terdapat jalan lain yang bisa ditempuh selain upaya untuk merebut kekuasaan negara. Dalam telaah Laclau dan Mouffe terhadap Gramsci, pasangan intelektual penggagas pos-marxis itu melihat bahwa gagasan Gramsci tentang “blok historis” dan “ideologi sebagai pemersatu organik” akan membawa konsekuensi bahwa perjuangan gerakan sosial mestinya adalah “perjuangan lintas kelas, karena posisi subyek…hanya merupakan alat bagi kelas yang dominan, dan keberadaannya dalam sektor-sektor lain hanya bisa dipahami sebagai fenomena dari suatu kesadaran palsu”.
Bagi Gramsci, jalan itu bisa ditempuh jika tuntutan dan kehendak kelas telah ditransformasikan menjadi “kehendak kolektif” yang tak hanya milik gerakan sosial semata, namun juga menjadi milik “kehendak kolektif” yang lebih kompleks. Di dalam model perjuangan semacam ini, maka yang diperlukan adalah memperluas “artikulasi hegemonik” sehingga pada saatnya kelas yang dominan secara gradual menjadi berubah sifat dan identitasnya akibat praktik hegemoni secara terus menerus. Melalui perjuangan semacam ini, dalam istilah Gramsci, maka suatu gerakan sosial tidak mengambil alih negara, tapi menjadi negara. (Laclau dan Mouffe: 2001). Dalam makna itu pula, maka hegemoni merupakan praktik artikulasi untuk membangun nodal poin (point de capiton), yaitu semacam titik temu dari sebuah rangkaian dalam suatu tenunan masyarakat yang terdiferensiasi. Maka disini yang diperlukan oleh sesama gerakan sosial adalah membangun chain of equivalence (matarantai kesetaraan) agar kehendak gerakan sosial itu bisa menjadi kehendak kolektif. Itulah jalan hegemoni.[]

Written by dian yanuardy

January 16, 2008 at 8:02 am

4 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. terima kasih mas Dian. Mohon maaf lama tidak memberi kabar ke teman-teman resist. Saya sekarang juga jarang nulis. Oya, Buku rekonstruksi bangsa kelihatannya belum bisa selesai. Maaf ya, Mas. Buku Vedy R Hadis juga masih ada di tempat saya. Kapan-kapan saya maik ke Resist. Salam

    Benni Setiawan

    January 22, 2008 at 4:15 am

  2. :-?

    iqbal @l_Imam

    February 11, 2008 at 5:27 am

  3. :-?

    iqbal @l_Imam

    February 11, 2008 at 5:28 am

  4. sekedar saran mas, menurut saya diperlukan konsolidasi kekuatan antara organisasi pergerakan untuk mencapai satu visi yang sama dan berjuang bersama/ mengesampingkan kepentingan pribadi…

    jika memang benar tujuan gerakan adalah untuk kesejahteraan rakyat maka kenapa oraganisasi2 pergerakan tidak menggabungkan kekeuatan saja, DEMI RAKYAT!!!

    matur nuwun

    oki

    oki rahadianto S.sos

    August 20, 2008 at 4:50 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: