The Writings

Pada sebuah pidato penutupan Forum Sosial Dunia yang diadakan di Venezuela pada 30 Januari 2006, presiden Venezuela Hugo Chavez mengungkapkan satu istilah yang lantas menjadi bahan kontroversi di negerinya: Sosialisme Abad 21. Menurut Chavez, program Revolusi Bolivarian yang dicanangkan di negerinya adalah untuk mendukung visi tersebut. Bagi Chavez, sosialisme abad 21 adalah varian baru sosialisme yang bersimpangan jalan dan bahkan belajar dari pengalaman sosialisme abad 20. Meski belum memiliki perspektif teoretis yang mapan, dalam kata-kata Chavez sendiri, sosialisme abad 21 adalah “sosialisme baru yang berbeda dari sosialisme negara yang diterapkan di Uni Soviet, Eropa Timur atau Kuba hari ini, ia akan menjadi sosialisme yang berwatak pluralistik dan tidak terlalu terpusat pada negara…sosialisme yang berdasar pada prinsip solidaritas, persaudaraan, kasih sayang, keadilan, kebebasan dan persamaan hak”.

Read the rest of this entry »

Demokrasi Sosial
James Petras
Rebelión

Ketika saya masih muda, seorang guru ilmu sosial di SMU saya, seorang lelaki yang bijak dan berani (waktu itu sekitar awal 1950an) secara menggebu-gebu mempertahankan gagasan “Third Way”. Dia merupakan pembela gagasan demokrasi sosial yang kukuh sekaligus membenci tirani komunisme dan kapitalisme yang biadab. Bagi seseorang yang tumbuh dan hidup dalam kota industri yang jorok, sebelah utara sedikit dari kota Boston, demokrasi sosial merupakan seperangkat kepercayaan yang memiliki daya tarik, meskipun sebagian orang dibingungkan oleh kenyataan-kenyataan (tentang demokrasi sosial) yang tak memadai. Tak seorang pun, benar-benar mempertanyakan gagasan demokrasi sosial, tetapi kadang-kadang sebagian dari kita akan mempertanyakan pertanyaan yang nyeleneh.

”Kenapa?, tanya seseorang yang paling pintar dan cerdas di kelas kami, “Inggris, yang katanya memiliki pemerintahan buruh demokrasi sosial, mendukung AS dalam melawan Rusia, meskipun ia mengikuti Third Way?”
Guru tercinta kami melepaskan kacamatanya, berdiri dan melangkah ke depan lalu mulai berbicara. “Itu pertanyaan yang baik jika kita hidup dalam dunia yang sangat ideal. Tetapi dalam dunia nyata, kita harus menentukan pilihan-pilihan praktis, dan jelas bahwa demokrasi sosial lebih memiliki kesamaan dengan demokrasi kapitalis ketimbang totalitarianisme komunis,” ujarnya sambil berdehem. “Kadangkala, demokrasi sosial harus melakukan sekian kompromi. Sesuatu yang taktis, tentu saja, tetapi itu semua demi memperoleh tujuan utama yaitu kebebasan dan kesamaan untuk semua.”

Di lain kesempatan, ketika berbicara tentang peran vital yang dimainkan oleh demokrasi sosial dalam menciptakan perdamaian dunia, guru tersayang kami ditanya apakah demokrasi sosial Eropa menyokong Perang Korea.
“Ya tentu saja, AS-lah yang berkuasa…dan Dewan Keamanan juga. Demokrasi sosial tidak melawan perang yang adil; ia hanya menentang perang yang tak adil–seperti invasi Korea oleh orang-orang Korea. Orang-orang Korea Utara menyerang Korea Selatan.”

Dia kemudian dengan penuh semangat dan sejelas-jelasnya mendefinisikan perbedaan antara perang yang adil dan tak adil, meskipun beberapa murid kelas pekerja-utamanya mereka yang terkena wajib militer setelah lulus, tidak terlampau memperhatikan, tidak seperti murid yang terpandai dan tercerdas, yang memakai dasi dan hendak melanjutkan ke univeritas; mereka tampak menyimak dan terkesan dengan pengetahuannya.

Kemudian aku menghadapi hidup dengan latarbelakang kemampuan praktis, yaitu sebuah pendidikan klasik yang sekarang diberi nama “humaniora.” Setelah lulus dari universitas, saya beranjak ke dunia bisnis, dan kerapkali menjalankan bisnis di luar negeri dan domestik. Saya hanya punya waktu sedikit untuk mengikuti aajaran-ajaran Third Way dari guru favorit SMU saya, meskipun saya sepenuhnya tidak dapat melupakan ajaran moralnya tentang “masyarakat yang baik”. Namun dalam kehidupanku kelak, khususnya pada awal 1990′an, bisnis mengantarkan saya ke Eropa Timur dan Rusia.

Suatu kali, saya makan siang dengan pejabat senior Czech, yang kelihatannya sangat terdidik (Saya percaya bahwa dia adalah peraih gelar pertama dalam MBA yang dibiayai oleh Soros Foundation) dan berwawasan luas sebagaimana “Tuan Presiden”nya (Saya tak yakin bahwa yang dia maksudkan dengan istilah tersebut sebagai rasa kasih atau justru sebuah sisnisme) yaitu Vaclav “Grovel” Havel (sebagaimana para penasehat presiden sering menjulukinya, karena dia selalu bicara muluk-muluk tetapi sepenuhnya menjilat pihak Washington.) saat itu adalah minuman kita yang ketiga kalinya, saya memberanikan diri bertanya padanya tentang apa yang dia maksud sebagai “Third Way”.

“Kau tahu, itu ide yang cemerlang,” ujarnya sembari tersenyum. “Kita bahkan punya versi tersendiri. Kami mengombinasikan antara pengambilalihan ekonomi ala Jerman dengan pengambilalihan instalasi militer ala Amerika- kami menciptakan Third Way versi Czech dengan mengkombinasikan dua hal ekstrem itu, menjadi klien bagi AS dan pengikut setia Berlin: Kami adalah budak keduanya.” Dia menyunggingkan senyum yang penuh arti dan sinar matanya berbinar, “Third Way itu baik untuk bisnis.”

Pada pertengahan sore itu, aku mengingat kembali guru lama saya yang berbicara tentang tenaga kerja penuh, pusat kesehatan masyarakat umum dan berbagai tawaran-tawaran kesejehteraan lainnya. Aku bertanya pada kolega Czech-ku, apakah Negara Kesejahteraan adalah bagian dari Third Way versi Czech.

Dia mengambil nafas dalam, “Itu bukan Third Way. Itu adalah Old Way (Jalan Lama). Jalannya kaum komunis. Selama lebih dari setengah abad, mereka mencoba memperlakukan kita untuk hidup laiknya seekor semut, kerja lalu tidur. Mereka menghalangi inisiatif individual dan keahlian-keahlian Barat. Mereka itu bukan “Third Ways”, kamu mau ikut dengan Komunis atau dengan Barat.” Dia menahan kantuknya. Saya pikir saat itu memang waktunya untuk istirahat. “Sebelumnya, kau tahu, di bawah negara kesejahteraan para buruh berpura-pura untuk bekerja dan kami berpura-pura untuk membayar mereka.” Dia tergelak. Lalu aku tidak meneruskan penyelidikanku terhadap gagasan Third Way yang telah memperoleh makna baru, atau dirubah dalam sintesis ‘Grovel’ tentang klientilisme ganda tersebut.

Namun saya sekarang tergelitik oleh gagasan ‘Third Way’. Saya terkenang kembali pada masa-masa remaja saya ketika belajar, dan pada nilai-nilai tertinggi saya. Dalam perjalanan kembali US, saya mampir di London, untuk bertemu dengan seorang bankir senior dari Barcleys untuk mendiskusikan pelbagai persoalan keuangan.

Selepas jam-jam sibuk, dia mengundang saya untuk minum di kafe pribadinya. Yang membuat saya begitu terkejut adalah bankir tersebut telah berubah menjadi pengikut Demokrasi sosial, anggota “New Labor”, dan sebagai kepala keuangan lokal di kota London.

“Sungguh James, kamu sudah tidak tertarik lagi dengan politik Inggris sejak dekade yang lalu, bukan?” Dia memiliki cara untuk menyindir dengan cara halus seakan-akan saya merupakan seorang pebisnis AS yang tak berpengetahuan.

“Ya saya kira, sebuah partai buruh, itu terdiri dari para buruh bukan para bankir.” Saya berusaha untuk menutupi kekalahan saya.

“Oh ya? Kami para penasehat keuangan investor juga adalah ‘pekerja’; bahkan kami bekerja beberapa jam lebih lama daripada kalian semua, atau, sebutlah pekerja manual. Saya harap kau mengerti pada fakta bahwa Partai sekarang diberi nama ‘New Labor’, kami telah melampaui segala omong kosong tentang status kelas, kami adalah partai inklusif sekarang. Partai orang-orang ahli.” Dia menirukan gaya sorang guru ilmu sosial di SMU.

“Kamu masih ikut ‘Third Way?” Saya bertanya dengan agak putus asa.

“Tentu saja. Penulis pidato Tony menguraikan buku tentang ‘Third Way’ yang menyediakan keterangan ideologis untuk kebijakan-kebijakan kami.”

“Jadi kau masih berharap pada pelayanan kesehatan publik, ekonomi campur, tanpa pengangguran?” saya pikir pada saat itu akhirnya saya telah menyentuh pokok pembicaraannnya.

“Ya Tuhan, enggaklah! Kami telah melempar potongan ideologis itu ke dalam tong sampah. New Labor bertindak untuk manajemen publik-privat dalam sistem kesehatan dan membuat negara keluar dari urusan ekonomi sehingga kemampuan wirausaha dapat tampil dengan bebas. Tenaga kerja penuh tanpa pengangguran itu sesuatu yang tak mungkin. Itu bagian dari dogma utopis masa lalu. Kami lebih tertarik untuk meningkatkan produktivitas dan pengangguran besar akan berkurang. Ini akan membuat mereka bekerja lebih keras, tak lagi banyak mengoceh serta akan membuat mereka melupakan waktu santai mereka (tea breaks).” Dia meraih gelasnya, “bersulang!”

“Bersulang,” jawabku. “Ini membuat Demokrasi Sosial tak lebih seperti kapitalisme AS, daripada sebagai ‘Third Way’.”

“Dengarkan James.” dia melotot sembari mengambil nafas dalam, “Dengan globalisasi hanya ada ‘One Way’, ‘there-is-no-alternative’. Kita hidup dalam dunia yang terglobalisasikan. Hanya ada satu jalan, yaitu jalan yang kita tempuh bersama dengan Partai Buruh Baru-nya Tony Blair. Ini akan lebih berguna untuk para pekerja penasehat keuangan.”

“Baiklah, bagaimana kau membedakan antara Partai buruh Lama dengan Partai Buruh Baru?” saya bertanya, seperti seorang murid kepada guru Inggrisnya.

“Ide yang baru untuk saat yang baru: revolusi teknologi-dan ilmu pengetahuan, modernisasi, komputerisasi, dan pelayanan ekonomi baru. Kita membutuhkan suatu partai inklusif baru untuk mengakomodasi perubahan-perubahan dalam pasar kerja.” Dia terdengar seperti seorang penulis the Financial Times yang terlalu banyak mengutip tetapi tetap dapat mengulas dengan enak. “Kami bahkan mendapatkan terlalu sedikit, benar-benar sedikit, sepotong kupon dalam papan. Kau tahu mereka benar-benar bekerja mengawasi lembar-lembar saham satu kali dalam seminggu, yang mana yang benar-benar buruh.” Dia tergelak oleh lawakannya sendiri.

Saya menyunggingkan senyum, supaya dia ikut senang.

Setelah kembali ke hotel, saya merasa gusar dan frustasi. Guru favorit SMU saya mengatakan pada kami bahwa ada ‘Third Way’, sebuah alternatif demokrasi sosial. Dan saya tak akan membiarkannya salah. Misi saya, obsesi saya adalah untuk menyokong dia. Saya bepergian ke Paris dan mengontak teman bisnis saya.

“Saya ingin mendiskusikan Demokrasi Sosial yang bonafid,dengan seseorang yang berpengetahuan luas yang dapat mencerahkan saya tentang hal tersebut,” ujarku.

“Ya Baiklah. Kita akan bertemu besok.”

“Terima kasih, aku ingin menyaksikan benua lain, Eropa Selatan, dalam versinya tentang demokrasi sosial.”

“Baiklah James. Saya adalah anggota Partai Sosialis, kami punya banyak kecenderungan, dan saya memilih ‘grup utama.”

“Baiklah, mari kita melompat pada pokok perdebatannya. Apa menurutmu ‘Third Way’ itu?” Saya bertanya penuh harap.

“Kami di Perancis adalah pemimpin. Kami percaya bahwa kami adalah alternatif terhadap kapitalisme Anglo-Saxon yang biadab dan kolektifisme negara. Kami, Orang Perancis, menampilkan kebebasan Uni Eropa melawan ambisi global AS.”

“Ya itu semua bagus,” saya memotongnya, “tetapi bagaimana dengan negara kesejahteraan, pekerjaan penuh, pelayanan publik, ekonomi campuran?”

“Ahhh,” dia mengangkat alisnya. “Itu adalah ‘Gelombang Kedua’ dari demokrasi Sosial.”

“Jadi, apa ‘Gelombang Pertamanya?” Saya bertanya.

“ekonomi negara, utopia kolektifis, mimpi revolusioner dari para pendiri Demokrasi Sosial pada abad ke 19. Gelombang kedua adalah sosialisme ‘Fordisme’: modal membayar untuk kesejahteraan sosial. Itu adalah abad ke 20. Sekarang, kita berada dalam Gelombang Ketiga: tekhnologi pos-’Fordist’: tahapan revoluioner pos-industri. Kami kaum sosialis menguasai jalan menuju modernisasi, kami lwbih banyak memprivatisasi berbagai pelayanan publik daripada pelbagai rejim di Perancis sebelumnya sepanjang sejarah .” matanya membelalak dengan penuh kegairahan. “hanya kami yang dapat melakukan itu. Karena para pekerja, atau setidaknya pimpinan serikat buruh mempercayai kami dan bagaimanapun beberapa dari mereka mendapatkan banyak bantuan dana dari pemerintah untuk program ‘job-retraining’.”

“Dimana gagasan guruku tentang negara kesejahteraan?”?” saya berkata kepada iri sendiri setengah berbisik.

“negara kesejahteraan menimbulkan ketergantungan, passifitas, dan kekurangan inisiatif. Jadi kami menurunkan subsidi bagi pengangguran dan menyediakan insentif untuk pelatihan pekerjaan dan mengambil apapaun tawaran dalam pasar kerja. Liberalisme sosial adalah gagasan yang revolusioner pada abad ke 21 ini.”

“Bagiku ini kedengaran seperti doktrin sayap kanan AS tentang “keserbakerjaan yang akan menggantikan kesejahteraan”, ujarku sambil menginterupsi gaya Gallicnya.

“Tidak, tidak. Kami percaya pada gagasan tentang melemahkan kapitalisme, tetapi tidak melalui negara, tetapi melalui tindakan dalam masyarakat sipil, yaitu ‘Third Force’… NGO’s, IT, Uni Eropa, kami menciptakan ekonomi baru, imperium baru yang berbasis pada kecakapan dan partisipasi, sebuah imperium yang memecah hambatan-hambatan nasional dan menyatukan seluruh manusia.”

“Lalu apa yang bisa dilakukan dengan gagasan ‘Third Way’ ini?’saya bertanya, kali ini agak bosan dengan penjelasan teoretisnya yang berkelok-kelok.

“Semuanya! Kami menolak imperialisme lama dan nasionalism. Di antara dua hal itu adalah ‘Third Way’, yaitu civil society, yang akan membimbing fungsi Bursa Efek kesejahteraan sosial dan kemanusiaan…”

“Ah, ini lagi ,” aku pikir. “Terima kasih. Kau baik sekali berasedia membagi waktumu untuk menjelaskan pada ku tentang makna ‘Third Way’.”

“Terima kasih, James.”

Saya beranjak ke pintu dengan bimbang. Tak ada lagi yang bisa dilakukan dengan gagasan guru saya tentang Demokrasi Sosial. Semuanya berlalu. Semuanya hanya pasar, pengangguran, rumah sakit privat. Kemana Demokrasi Sosial pergi?” saya berteriak ketika menuruuni gedung Champs D’Elysses.

Para pejalan kaki menoleh padaku seolah-olah saya baru saja kehilangan taruhan di bursa efek.

Seorang teman di New York, seorang pebisnis keturunan Rusia-Israel menasehati saya agar mencoba ke Israel.

Aaya terbang ke Israel dan menemui pejabat senior dalam Partai Buruh, salah seorang dermawan yang bersedia membagi waktunya demi saya. Dia berbicara tentang Early Labor, penduduk asli pada abad ke 19, atau Labor Zionists (pekerja yahudi), atau Kibbutzniks, sebuah kepercayaan tentang ketiadaan pengangguran, perawatan kesehatan umum, dan tentang solidaritas pekerja.

“Apakah semuanya melibatkan pekerja?” Saya bertanya.

“Tentu saja!” dia mengangkat tangannya, “Kami adalah gerakan sosialis demokratik. Kami mengorganisir Ashkenazim, Sephardics, dan Yahudi Ethiopia. Kami terbuka bagi semua ras.”

“Bagaimana dengan non-Yahudi, orang-orang Palestina?” saya bertanya.

“Ini adalah negara Yahudi. Kami adalah negara Yahudi demokratik. Orang-orang Arab tak dapat mengakui hal itu. Jadi, kami tak dapat menerima mereka. Biarkan mereka membentuk sendiri negara kesejahteraannya. Biarkan mereka pergi ke Jordan .” Dia berhenti sejenak. “kami melibatkan orang-orang Arab Israel di beberapa serikat buruh kami dan dulu mereka telah memilih partai kami. Tetapi…negara kesejahteraan, sebagaimana kau menyebutnya, diutamakan untuk kaum Yahudi yang hidup disini, khususnya terhadap orang-orang Russia yang mengharapkan bantuan dari negara ini. Jadi kami memiliki krisis fiskal. Kami harus membuat pilihan, sebagaimana umumnya negara demokratis: kami memilih untuk membiayai orang-orang Yahudi terlebih dahulu.”

“Wah, ini seperti negara kesejahteraan yang apartheid?” saya bertanya dengan lugu.

“Jadi siapa kau ini, seorang anti-Yahudi?” dia mulai kehilangan kesabarannya.

Saya terbang lagi pada hari berikutnya, dan tentu saja setelah lelah mencari, dan mendapatkan keterangan lagsung, telah mengamati serta memotret tiga dimensi tentang gagasan itu.

Saya langsung menuju ke Amerika Latin. Saya membuat keputrusan strategis dalam waktu yang tersisa. Saya memilih pergi ke jantung benua: Bolivia, yang pemerintahannya mempunyai pendirian Demokrasi sosial, dan salah satu peserta dalam gerakan Socialist International, yang telah memerintah dengan sebuah partai yang memiliki nama keren, ‘The Revolutionary Left Movement’ atau MIR. Tetapi kejadiannya sungguh berbeda; para pemimpinnya adalah tertuduh dalam perdagangan obat terlarang, negara itu mengikuti jalan IMF agar menutup tambang timahnya dan memecat semua penambangnya, dan modus operendinya adalah menggunakan keuangan negara untuk menyuap pimpinan serikat buruh yang keraskepala, dan mengangkut petani miskin untuk mengadakan rapat umum dan membayar mereka dengan sekerat daging dan bir untuk menyanyikan slogan politik yang sesuai dengan selera rejim.

Ketika aku kembali ke AS, saya mengakui bahwa gagasan lama tentang Demokrasi sosial sebagaimana yang dijelaskan guruku kini tak lagi eksis. Demokrasi sosial telah dirubah, direnovasi, diselewengkan, diabaiakan dengan ideologi-ideologi baru. Demokrasi sosial, yang benar-benar hidup hari ini dan selamanya adalah kendaraan bagi bagi investasi para bankir teknokrat, spekulan, dan penjual obat-obat terlarang. Demokrasi sosial tak lagi bersaing dengan dengan kaum komunis, tetapi bersanding dengan liberalisme.

“Itukah inti demokrasi sosial?”
(diterjemahkan secara serampangan oleh dian yanuardy)

“Sejarah telah usai,” teriak Francis Fukuyama. Seruan itu tepat didengungkan setelah komunisme di Uni Sovyet runtuh lewat program glasnost dan perestroika dan hampir bersamaan dengannya China juga mulai membuka ekonomi nasionalnya. Komunisme dan model ekonomi-terpimpin yang awalnya begitu gagah dan tangguh melawan kapitalisme dan demokrasi liberal, tiba-tiba jatuh tersungkur tak bangkit lagi. Perang Dingin usai sudah. Lewat seruan Fukuyama itu genderang kemenangan sudah ditabuh. Hingga kini, Demokrasi Liberal dan Kapitalisme menjadi pemenang tunggal peradaban. Lantas, seperti Fukuyama ungkapkan, tugas manusia modern menjadi semakin ironis; hanya merawat dunia yang laksana museum tambo. Tidak ada lagi gairah, perlawanan dan antidot. Cerita tentang sosok Che sang petualang revolusi sudah harus dikubur dalam-dalam. Kisah heroik Lenin hanya tinggal sejarah di buku-buku, keberanian Usamah bin Laden cukup hanya tersemat di kaos-kaos anak muda saja. Narasi besar tentang revolusi dan perlawanan massa hendak diakhiri, tetapi narasi besar yang lain, yang berwujud demokrasi liberal dan kapitalisme harus tetap dibiarkan melenggang. Lantas seorang sastrawan Indonesia, Gunawan Mohamad, mengamininya dengan menuliskan sebuah buku; Setelah Revolusi Tak Ada Lagi.
Benarkah Demokrasi Liberal dan kapitalisme adalah satu-satunya kebenaran? Benarkah tidak akan ada perlawanan terhadap dominasi “Two Towers” (baca: demokrasi liberal dan kapitalisme) ini? Benarkah ini sistem yang terbaik? Benarkah kapitalisme dan demokrasi liberal tidak akan mengalami krisis dan kontradiksi internalnya?

Petaka Demokrasi Liberal
Krisis dan kritik terhadap model demokrasi liberal sebenarnya sudah jauh hari diingatkan oleh beberapa kalangan. Kritik terhadap demokrasi datang dari tradisi Marxisme – utamanya Lenin – yang menyebut bahwa demokrasi sebenarnya adalah siasat kaum borjuis. Lenin mengolok demokrasi liberal sebagai kediktatoran kaum borjuis (the dictatorship of borguise), dimana instrumen dan sumberdaya kekuasaan yang berupa hukum, ekonomi dan politik terkonsentrasi pada segelintir kelompok borjuis saja. Karena itu, alih-alih berpihak kepada kesejahteraan proletar, model demokrasi ini hanya akan menghasilkan model politik massa mengambang serta lahirnya oligarkh dan teknokrat politik yang enggan berbaur dan menjawab tuntutan serta penderitaan rakyat.
Tidak hanya pada tradisi marxisme, kritik terhadap demokrasi liberal juga datang dari kalangan pendukungnya sendiri. Ironi ini bermula dari teoretisi demokrasi Joseph Schumpeter yang menafsirkan demokrasi hanya terbatas sebagai mekanisme memilih pemimpin melalui pemilu yang kompetitif dan adil. Senada dengan itu, Samuel P. Huntington, sama naifnya dengan Schumpeter, juga menyanyikan nada yang seirama. Bagi Huntington, kualitas demokrasi diukur oleh pemilihan umum yang kompetitif, adil, jujur dan berkala dan partisipasi rakyat yang tinggi selama pemilu. Cita-cita mulia demokrasi direduksi menjadi sebatas hal yang prosedural dan teknis. Akibatnya, demokrasi hanya diwujudkan dalam pemilu. Suara rakyat dibutuhkan dan ditambang hanya ketika pemilu datang. Setelah itu, suara rakyat ditendang dan dikhianati; kebijakan publik tidak lagi memihak rakyat, harga-harga semakin mahal, penggusuran dimana-mana, BBM dinaikkan, pendidikan dan kesehatan dikomersialisasikan, kemiskinan dan pengangguran tetap saja berkembang biak. Demokrasi, dalam cita-cita yang sesungguhnya, perlahan-lahan mati.
Dalam konteks ini kritik Geoff Mulgan terhadap paradoks demokrasi sangat tepat dan jitu. Ada tiga hal pokok dalam kritiknya terhadap demokrasi. Pertama, demokrasi cenderung melahirkan oligarki dan teknokrasi. Bagaimana mungkin tuntutan rakyat banyak bisa diwakili dan digantikan oleh segelintir orang yang menilai politik sebagai karier untuk menambang keuntungan finansial?
Kedua, prinsip-prinsip demokrasi seperti keterbukaan, kebebasan dan kompetisi juga telah dibajak oleh kekuatan modal. Yang disebut keterbukaan, hanya berarti keterbukaan untuk berusaha bagi pemilik modal besar, kebebasan artinya kebebasan untuk berinvestasi bagi perusahaan multinasional, kompetisi dimaknai sebagai persaingan pasar bebas yang penuh tipu daya.
Ketiga, media yang mereduksi partisipasi rakyat. Kelihaian media mengemas opini publik membuat moralitas politik menjadi abu-abu, juga cenderung menggantikan partisipasi rakyat. Ini berujung pada semakin kecil dan terpinggirkannya ‘partisipasi langsung’ dan ‘kedaulatan langsung’ rakyat.
Tidak hanya itu, sesat pikir kaum demokrasi prosedural juga karena ia menyembunyikan fakta tentang negara dan kekuasaan. Negara, seperti kita semua maklum, adalah tempat akses dan relasi ekonomi, politik, hukum berlangsung. Karena itu, sistem demokrasi juga berhadapan dengan masalah ekonomi. Negara dan sistem demokrasi juga berhubungan dengan masalah bagaimana menciptakan kesejahteraan, bagaimana menjalankan dan mengatur finansial sebuah negara. Karena itu negara membutuhkan sebuah persekutuan yang taktis dan cepat. Karena hanya model ekonomi kapitalisme yang tersedia – yang bertumpu pada kekuatan modal besar -, maka demokrasi membutuhkan kapitalisme, begitu juga sebaliknya. Dari sini, persekutuan najis itu mulai tercipta.
Di ujung jalan, tampaknya kapitalismelah yang berkuasa. Atas nama kemajuan dan perdagangan bebas, ia mulai mengangkangi negara. Atas nama pertumbuhan ekonomi, ia mulai menyiasati demokrasi. Lalu muncullah makhluk lama dengan baju yang baru: neoliberalisme. Sebuah makhluk yang mengendap-endap muncul, lalu menjalankan taktik “silent takeover”. Istilah terakhir ini dipinjam dari Noreena Heertz, artinya kurang lebih sebuah penjajahan yang terselubung.

Teror Neoliberalisme
Pada awalnya hanyalah gagasan. Neoliberalisme digulirkan sekelompok intelektual di sebuah dataran tinggi Mont Pelerin di Swiss. Beberapa pemikir, pengusaha dan media ini memperbincangkan dan mengangankan sebuah tata dunia baru yang tanpa tapal batas; sebuah tata dunia baru yang dikendalikan sepenuhnya oleh pasar dan kekuatan modal; sebuah tata dunia yang berjalan tanpa aturan negara; sebuah tata dunia yang meninggalkan negara kesejahteraan a la Keynessian menuju pasar bebas. Neoliberalisme kemudian dikenal sebagai sebuah kendaraan yang mengusung satu proyek besar dunia; globalisasi. Gagasan ini kemudian dengan cepat menjadi sebuah ‘horor global’ ketika ia diadopsi menjadi sebuah tata dunia baru. Ini terjadi setelah administrasi Reagen dan Tatcher mengadopsi gagasan Mont Pelerin Society ini. Setelah itu, hampir semua kebijakan dan lembaga internasional seperti World Bank, IMF dan WTO praktis mengalami perubahan untuk mendukung paham globalisasi.
Paling tidak, ada dua faktor yang mendorong kenapa gagasan tentang neoliberalisme ini dipakai dan diadopsi oleh rejim anglo-america tersebut. Pertama, ada krisis besar dan resesi ekonomi dunia yang utamanya mengenai Amerika Serikat. Krisis ini semacam krisis overproduksi yang menimpa sejumlah perusahaan multinasional dan perbankan yang diakibatkan oleh sistem kapitalisme negara yang dianut oleh kebanyakan negara-negara dunia ketiga dan negara-negara miskin. Kedua, model negara kesejahteraan (welfare state) mengalami kebangkrutan akibat besarnya pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara untuk jaminan sosialnya rakyatnya.
Dengan demikian, kemenangan gagasan neoliberalisme adalah kemenangan bagi perusahaan multinasional dan sejumlah korporasi yang merasa menderita pada jaman kapitalisme negara. Termasuk juga kemenangan bagi negara maju dan sejumlah korporasinya untuk memberi ‘tekanan’ pada negara miskin agar mematuhi doktrin khas neoliberal: liberalisasi-privatisai-deregulasi. Pendeknya setelah jaman globalisasi neoliberal menjelang, maka tapak-tapak imperialisme ini mulai berjalan. Ini bisa ditandai oleh semakin mengguritanya korporasi internasional yang bersiap mencengkeram seluruh kehidupan rakyat.
Noreena Hertz punya gambaran yang menarik, bagaimana suasana yang terjadi setelah dunia berada dalam jaman globalisasi neoliberal ini. Menurutnya, selama berlangsungnya era globalisasi yang ditandai oleh kebijakan privatisasi, deregulasi dan liberalisasi perdagangan, dan kemajuan teknologi komunikasi, terjadi pergeseran kekuasaan. Kekuasaan pasar dan korporasi global tiba-tiba tumbuh mejadi monster yang bisa mengancam keberadaan negara dan demokrasi rakyat.
Dalam data yang dimiliki oleh Noreena tercatat ada 100 perusahaan multinasional terbesar mengontrol 20% aset asing global, 51 dari 100 negara terbesar dunia adalah perusahaan, hanya 49 yang merupakan negara bangsa. Penjualan General Motor dan Ford lebih besar daripada GDP seluruh negara-negara sub-sahara Afrika. Aset IBM, BP dan General Electric lebih besar daripada kebanyakan negara-negara kecil; dan Wal-Mart, pengecer supermarket Amerika Serikat, memiliki penghasilan yang lebih besar daripada negara-negara Eropa Timur dan Tengah termasuk Polandia, Republik Ceko, Ukraina, Hungaria, Rumania dan Slovakia. Karena itu barang-barang yang dikonsumsi manusia hampir berada dalam genggaman korporasi ini. Di tangan mereka-lah kehidupan dunia kini dipertaruhkan.
Kekuasaan korporasi yang sangat hegemoik dan monopolis ini tentu mengakibatkan sebuah tata dunia yang timpang. Tata dunia yang ditandai oleh ketidakadilan sosial dan makin merebaknya kemiskinan. Sebuah tata dunia yang menghasilkan jurang dan celah yang begitu lebar antara yang kaya dan yang miskin. Menurut Noreena, globalisasi neoliberal ini jelas lebih banyak menghasilkan ‘mereka yang kalah’ dibandingkan dengan mereka yang menang. Kesaksian Noreena atas kemiskinan dan ketimpangan yang juga terjadi di Amerika dan Inggris menjadi bukti bahwa neoliberalisme memang ancaman besar bagi dunia.
Korporasi multinasional ini tiba-tiba berkembang menjadi finance oligarchy yang bersiap-siap untuk melucuti demokrasi dan keadilan sosial. Bahkan, tak segan-segan, untuk menegakkan prinsip-prinsip neoliberalisme, kekerasan juga dihalalkan dan rezim otoriter pun juga didukung asalkan menegakkan prinsip-prinip demokrasi pasar dan neoliberalisme, maka tentu juga akan tetap didukung. Yang penting, akumulasi modal dan penumpukan laba jalan terus.
Begitulah ceritanya. Di negara-negara yang dulunya dipimpin oleh rejim otoriter (seperti Indonesia, Argentina, Rusia, Korea Selatan atau Brazilia) neoliberalisme masuk ketika negara-negara itu mengalami krisis politik dan krisis ekonomi. Pada masa itulah melalui sejumlah agen-agen utamanya semisal IMF dan World Bank, agenda neoliberalisme mulai masuk dan membuat sejumlah penyesuaian struktural. Dan disambutlah sebuah jaman yang seringkali disebut-sebut dengan nada optimis yang meluap: transisi menuju demokrasi.
Tetapi, kita sebaiknya tidak menelan mentah-mentah sebuah doktrin bahwa setelah rejim otoriter runtuh, maka demokrasi akan menjelang, kesejahteraan dan keadilan pasti akan datang. Faktanya, ada kekuasaan lain yang jauh lebih imperalistik dan menindas. Sebuah kekuasaan korporasi yang senantiasa mengincar jalan yang sedang ditempuh oleh negara-negara yang mengalami masa transisi. Jadi, di negara-negara manapun perjalanan transisi bukan berjalan secara alami, netral dan bukan tidak ada kepentingan-kepentingan modal yang mengincar setiap ruas jalannya.

Transisi (tidak) Menuju Demokrasi
Salah satu buku babon yang seringkali dirujuk untuk mendalami transisi adalah karya Guillermo O’Donnel, Transisi Menuju Demokrasi, yang mengungkapkan beberapa kasus transisi demokrasi di Amerika Latin dan Eropa Selatan. Buku yang terdiri dari empat volume tersebut menjelaskan bahwa transisi demokrasi paling tidak dicirikan oleh suatu peralihan dari rejim otoritarian, baik yang berbentuk rejim otoriter birokratik, otoriter populis, maupun otoriter tradisionalis, menuju rejim yang lebih demokratis. Dalam karya itu, transisi yang ideal, menurut karya Guillermo O’Donnel, terletak pada pertama, model transisi politik yang berujung pada konsolidasi demokrasi, partisipasi politik, peranan partai politik yang kian meluas, adanya demiliterisasi dan liberalisasi ekonomi. Kedua, model transisi yang tidak diwarnai oleh sebuah kecenderungan revolusioner, yang berpotensi mengembalikan suatu negara ke rejim otoritarian. Ketiga, peranan faktor-faktor internasional yang seringkali mempromosikan demokrasi. Bagi O’Donnel, faktor-faktor internasional ini cenderung bernilai positif dalam pembangunan demokratisasi di sebuah negara.
Dalam konteks yang sama, maka definisi demokratisasi yang ideal bagi masa transisi ini digambarkan oleh Adam Przeworski sebagai sebuah mekanisme institusionalisasi (pelembagaan) dari konflik yang berkelanjutan dan pelembagaan demokrasi yang mencakup cita-cita partisipasi dari seluruh kelompok yang berbeda cita-cita, kepentingan dan bahkan ideologi sekalipun dan memastikan agar semua kelompok itu bertanding dan berkontestasi dalam ‘ring’ dan mekanisme demokrasi itu.

Dalam buku Malapetaka Demokrasi Pasar (Resistbook, 2005), Coen Husain Pontoh, dengan perspektif yang berbeda, mengatakan bagaimana kekuatan modal dan faktor internasional justru merupakan faktor dominan yang menyebabkan masa transisi berbelok arah. Tidak lagi transisi menuju demokrasi, melainkan transisi menuju neoliberalisme—atau yang disebutnya sebagai transition via internationalization. Sebuah model transisi yang dipandu oleh negara-negara maju melalui hutang luar negeri, sebuah gaya transisi yang juga disokong oleh lembaga keuangan internasional semacam IMF dan World Bank. Intinya adalah sebuah transisi yang mengajak sebuah bangsa untuk menuju neoliberalisme. Melalui pembedahan atas kasus Rusia dan Argentina, Coen hendak mengingatkan bahwa model transisi yang mengarah pada neoliberalisme pada dasarnya adalah sebuah perangkap yang justru akan memenjarakan demokrasi rakyat, mengabaikan hak-haknya dan lantas meluncurkannya pada jurang krisis yang tak kunjung usai.[]

Wawancara dengan Vandana Shiva oleh Sarah Ruth van Gelder

Vandana Shiva adalah seorang ahli ilmu fisika dan pertanian organik, seorang penganjur gerakan “pemeluk pohon” yang terkenal di India, dan seorang penulis yang termasyhur. Dia banyak berbicara tentang bahaya globalisasi, sembari turut memobilisasi sejumlah warga masyarakat untuk menuntut hak-hak kehidupan bagi mereka.

Sarah Ruth van Gelder: Ceritakan pada kami tentang Gerakan Demokasi Bumi. Darimana gagasan itu bermula, dan apa bentuk yang diambil oleh gerakan itu?
Vandana Shiva: Gagasan demokrasi bumi berasal dari salah satu pemikiran India kuno. Gagasan ini mirip seperti yang dikatakan oleh Ketua Seattle tentang jaringan di bumi, di India kita menyebutnya vasudhaiva kutumbkam, yang berarti keluarga bumi. Kosmologi orang India tak pernah memisahkan manusia dari non-manusia—Kami merupakan rangkaian kesatuan. Ketika isu tentang pematenan kehidupan muncul, misalnya, ada dua bentuk respon dari mereka yang menolak praktek pematenan tersebut di India. Level pertama berupa perlawanan: “Pematenan ini adalah tindakan amoral. Hidup bukanlah sebuah ciptaan. Kehidupan tidak boleh dimonopoli. Kalian tak bisa menjual kepada kami bahan-bahan yang juga kalian curi dari sisi kami, dan kalian tak dapat memberi kepada kami sejumlah royalti untuk produk-produk kearifan alam kami.” Level kedua adalah merebut-kembali demokrasi: rakyat merebut hak-hak untuk menjaga biodiversitas dan menggunakannya secara berkelanjutan. Ini merupakan hasil dari diskusi di kalangan gerakan yang sedang kita bangun di level akar-rumput. Saya teringat kepada sebuah pertemuan 200 penduduk desa yang terlibat dalam menyimpan dan membagi benih dengan Navdanya, sebuah perserikatan yang saya dirikan untuk menyimpan benih dan mempromosikan pertanian organik. 200 penduduk desa ini berkumpul pada Hari Lingkungan Hidup pada tahun 1998 dan mendeklarasikan kedaulatan terhadap biodiversitas mereka—bukan kedaulatan untuk memperkosa dan merusak, tetapi kedaulatan untuk mengkonservasi alam. 200 penduduk desa ini, bertemu di sebuah pedesaan di pegunungan tinggi dekat anak sungai Gangga, mereka berseru, “Kami telah memperoleh tumbuh-tumbuhan obat, benih-benih, hutan-hutan dari alam melalui nenek moyang kami; kami berhutang kepada alam untuk memeliharanya demi masa depan. Kami berjanji kami tidak akan pernah membiarkan erosi pencurian terhadap alam. Kami berjanji kami tidak akan pernah menerima pematenan, modifikasi genetis, atau membiarkan biodiversitas kami dicemari dalam segala bentuknya, dan kami berjanji bahwa kami akan berlaku sebagai manusia-manusia dalam biodiversitas tersebut.” Diskusi di desa-desa seluruh India ini, dengan beragam bahasa, berujung pada aksi yang memukau. Beberapa kelompok menulis surat kepada Mike Moore, direktur jenderal WTO dengan mengatakan, “Kami perhatikan anda telah meloloskan sebuah hukum yang bernama ‘Trade-Related Intellectual Property Rights.’ Kami juga perhatikan bahwa di bawah undang-undang ini anda ingin memonopoli seluruh kehidupan. Sayangnya, sumber-sumber daya ini berada di luar wilayah hukum anda, dan anda telah bertindak melampaui batas.” Surat serupa disampaikan kepada Perdana Menteri India: “Anda adalah Perdana menteri di negeri ini, tetapi kamilah penjaga biodiversitas. Ini bukan wilayah hukum ada. Anda tak bisa menjual kekayaan alam ini. Kekayaan alam ini bukan milik anda. Kami tak pernah memberikan mandat kepada anda.” Tetapi salah satu surat yang terindah ditulis-tangan di bawah pohon-pohon pedesaan dan dikirimkan kepada Ricetec, Inc., yang mematenkan beras Basmati, dan kepada Grace Corporation, yang mematenkan namanya. Surat itu berbunyi, “Kami telah menggunakan Basmati selama berabad-abad. … Sekarang kami dengar kalian telah mematenkannya, dan kalian mengklaim telah menciptakannya. Ini adalah pembajakan dan pencurian di depan mata kami. Ada orang yang mencuri di desa kami, dan kami memperlakukan mereka dengan penuh pengertian. Kami memanggil mereka dan bertanya pada mereka untuk menjelaskan masalah apa yang membuat mereka mencuri. Jadi kami juga ingin mengundang kalian ke desa kami dan menjelaskan kepada kami masalah apa yang membuat kalian mencuri.” Komunitas-komunitas ini dalam beberapa tahun yang lalu telah mulai dengan menyimpan benih-benih tanaman lokal dan memelihara biodiversitas. Sekarang mereka mencoba untuk melakukan swa-kelola terhadap sistem pangan, sistem air, dan sistem biodiversitas. Jika anda melihat fakta bahwa korporasi globalisasi adalah berkaitan dengan privatisasi agresif terhadap air, biodiversitas, dan sistem pangan di Bumi, maka ketika komunitas-komunitas ini mendeklarasikan kedaulatan dan bertindak atas kedaulatan itu, berarti mereka telah membangun sebuah respon yang tangguh terhadap globalisasi. Demokrasi hidup adalah demokrasi yang memelihara kekayaan kehidupan dimana manusia bergantung terhadapnya.

Sarah: Apakah terdapat bahasa yang sama yang digunakan dimana-mana untuk melawan globalisasi korporasi itu?
Vandana: Ada, saya kira, kebangkitan kembali sebuah pemikiran yang berporos pada perlindungan terhadap kehidupan, merayakan kehidupan, menikmati kehidupan baik sebagai kewajiban tertinggi kita, maupun sebagai bentuk perlawanan terhadap kekerasan dan kebrutalan sistem yang mengglobal yang tidak hanya berupa perdagangan, tetapi juga berupa fasisme, yang mengingkari kemerdekaan sipil dan kebebasan. Tidak ada satu bahasa yang terkoordinasi dalam gerakan ini, dan justru itulah indahnya gerakan ini. Peristiwa WTO di Seattle memberikan pengalaman pertama bagi politik pelangi ini—sebuah politik pluralistik yang sukses, tanpa adanya penggagas utama (master mind), tetapi berasal dari kebebasan berfikir. Dalam era politik baru, orang memiliki beragam cara untuk berbicara, tapi saya kira intinya adalah demokrasi kehidupan dan ekonomi kehidupan, dan hal itu mencakup baik tanggung jawab personal untuk melakukan perubahan maupun menjadi bagian dari gerakan perubahan dalam skala nasional dan internasional.

Sarah: Anda telah menulis empat tipe ketidakamanan— ekologi, ekonomi, budaya, dan politik—dan bagaimana masing-masing ketidakamanan itu menghasilkan kekerasan. Bisakah anda menyampaikan sesuatu tentang mengapa anda menganggap empat tipe itu sebagai bentuk dari ketidakamanan?
Vandana: Krisis ekologi merupakan bentuk yang paling keras dari ketidakamanan, utamanya dalam kondisi kemiskinan ketika sungai-sungai tercemari dan kau tak dapat meminum air bersih, ketika sumber mataair telah tandus dan kau terpaksa bermigrasi. Tidak pernah ada ketidakamanan yang lebih dahsyat kecuali krisis ekologi. Berbagai konflik yang terjadi di negara-negara Dunia Ketiga sangat berhubungan dengan praktik mengeksploitasi sumberdaya yang lebih cepat daripada yang bisa diperbaharui oleh alam atau praktik menyingkirkan sumberdaya alam dari masyarakat yang membutuhkannya. Di berbagai masyarakat, bendungan air telah menjadi sumber konflik yang utama. Ketika kelangkaan air menjelang, tetangga atau keluarga berbalik saling menyerang satu sama lain.

Sarah: Banyak orang mengira bahwa kelangkaan sudah menjadi bagian dari hidup manusia dan kelangkaan tersebut berkaitan dengan meningkatnya jumlah penduduk.
Vandana: Selama 25 tahun saya bekerja untuk isu-isu sumberdaya alam dan lingkungan, satu hal yang telah saya pelajari adalah bahwa bagian tertentu dalam planet ini saling menganugerahi satu sama lain dengan berbagai cara. Mungkin hanya terdapat sedikit curah hujan di padang pasir Rajasthan, tetapi budaya Rajasthan berkembang untuk mengatur sejumlah curah hujan itu, dan mereka telah mengembangkan teknologi yang menakjubkan untuk memanen dan menyimpan. Budaya Rajasthan memiliki sistem penyimpanan bawah tanah yang canggih dan sistem penyimpanan air yang membuat air hujan yang jatuh tidak terbuang sia-sia. Teknologi ini mampu menopang kota-kota semacam Jodhpur dan Jaipur. Mereka memiliki air minum yang cukup karena mereka telah mengembangkan budaya konservasi, dan mereka menanami tanaman yang tidak membutuhkan banyak air. Ketika anda berfikir bahwa padang pasir Rajasthan harus ditanami padi atau kapas, maka anda akan menciptakan kelangkaan. Kelangkaan bukan merupakan hasil dari anugerah yang tak merata—itulah diversitas. Kelangkaan merupakan hasil salah-urus antara kebudayaan dan pemberian alam. Kebudayaan telah mengembangkan diversitas kultural untuk meniru diversitas biologis dari iklim dan ekosistem. Maka ketika hubungan itu disalahi maka anda akan mendapati pertumbuhan populasi yang tak berkelanjutan. Tidak ada masyarakat di mana seperti yang anda sebut ledakan penduduk sejauh masyarakat tersebut telah hidup dalam konteks hak-hak mereka pada sumberdaya alam dan kemampuan untuk mengkonservasi sumberdaya alam bagi masa depan. Lihatlah pada dua situasi. Di Inggris, ledakan populasi bermula dengan penyingkiran terhadap masyarakat umum—ketika para petani disingkirkan dari tanahnya dan harus bergantung pada menjual tenaga kerja mereka. Di India, tahun 1800 batas air merupakan sarana konsolidasi bagi rejim kolonial. Selama berabad-abad sebelum 1800 penduduk kita stabil. Ketika anda bergantung pada tanah, anda tahu terdapat lima orang yang bisa disokong. Anda bekerja untuk masyarakatmu sehingga bisa mendapatkan lima. Ketika anda menjual tenaga kerjamu dengan dasar yang tidak menentu, dengan gaji pasar yang tidak stabil, anda tahu bahwa mendapatkan 10 adalah lebih baik daripada hanya memperoleh lima. Jadi tercerabutnya hak milik dalam kekayaan alam Bumi merupakan akar dari dari instabilitas dan pertumbuhan penduduk.

Sarah: Jadi ketidakamanan ekonomi pada dasarnya diciptakan (bukan alami)?
Vandana: Alih-alih benih-benih itu berada di tangan petani yang membantu perkembangan mereka dalam hubungannya dengan alam, benih-benih malah menjadi monopoli di tangan lima atau enam koorporasi global. Alih-alih dimiliki oleh jutaan komunitas lokal, air malah dikuasai oleh lima atau enam raksasa air global. Inilah resep yang digunakan oleh sistem ekonomi global untuk mencuri dasar-dasar kebutuhan hidup pada mayoritas rakyat. 80 persen mereka yang tercerabut dari kekayaan alam jatuh dalam ketidakamanan ekonomi, karena kehidupan mereka sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai petani, sebagai suku, sebagai penghuni hutan, semuanya bergantung pada kepemilikan terhadap perikanan, tanah, hutan, untuk tetap bertahan hidup. Ketika hak-hak tersebut dirampas, mereka menjadi orang-orang yang terlantar—mereka menjadi orang yang terbuang. Model ekonomi globalisasi ini berpijak pada asumsi bahwa kemurahan hati 20 persen oranglah yang akan menjamin keamanan sebagai hasil dari kebijakan ini. Tetapi beberapa peristiwa terbaru di Wall Street menunjukkan pada kita bahwa model ekonomi ini justru menciptakan ketidakamanan ekonomi baik bagi 80 persen manusia yang bersandar pada kekayaan alam maupun bagi 20 persen manusia yang bersandar pada kekayaan vitual, sebab uang virtual adalah hasil konstruksi, dan hasil konstruksi itu bisa hilang dengan mudah sebagaimana ia muncul dengan mudah pula. Ketidakamanan ekonomi merupakan warisan dari model ekonomi yang dikendalikan oleh finansial, ekonomi-yang-dikendalikan-modal, dan ekonomi-yang-dikendalikan-korporasi yang menghancurkan modal kekayaan alam kita dan menghancurkan daya kenyal ekonomi lokal kita.

Sarah: Tipe ketiga ketidakamanan berupa ketidakamanan kultural. Anda pernah menyangkut-pautkan hubungan antara globalisasi dan munculnya kekerasan nasionalis dan represi sayap kanan. Bukti-bukti semacam apa yang telah anda lihat bahwa di antara hal-hal tersebut memang terdapat sebuah hubungan?
Vandana: Baiklah, saya seorang ahli fisika, bukan ilmuwan sosial. Tetapi sebagai warga negara India, saya telah mengalami kekerasan dan kebrutalan yang diakibatkan oleh munculnya fundamentalisme, dan saya bertanya kepada diri saya sendiri bagaimana mungkin sebuah masyarakat yang merupakan tempat lahirnya kedamaian, tanah kelahiran Gandhi dan Buddha, bisa merosot menjadi salah satu masyarakat yang paling rapuh di dunia. Salah satu insiden yang memberi kontribusi kepada pemahaman saya tentang hubungan-hubungan tersebut adalah kekerasan yang meledak di Punjab pada tahun 1980an. Ketika keajaiban Revolusi Hijau mulai melenyap, ketika subsidi mulai dicabut dan sistem kemakmuran artifisial mulai runtuh, Punjab menjadi tempat lahirnya kemarahan dan ketidakpuasan. Ketika anda menyaksikan mengapa orang-orang berkelahi, anda akan mendapati bahwa mereka berkelahi untuk sungai-sungai, untuk harga yang adil, untuk berteriak ketika dam air mulai diruntuhkan. Tidak satu pun dari segala hal ini yang diputuskan secara regional atau lokal—semuanya diputuskan dari ibukota, Delhi. Jadi ketidakpuasan ini berbentuk perlawanan terhadap rejim sentralistik dimana rakyat tidak mendapatkan bagian untuk menentukan masa depannya. Akhir-akhir ini terdapat indikator-indikator yang jelas tentang bagaimana fundamentalisme tumbuh berkecambah dalam ketidakamanan ekonomi yang ditimbulkan oleh globalisasi. Mari saya beri dua contoh. Pada akhir tahun 1990an, dikarenakan tekanan globalisasi, harga bawang naik dari 2 rupee menjadi 100 rupee. Partai berkuasa kalah oleh apa yang kemudian terkenal dengan sebutan “pemilihan umum bawang” pada tahun 1998 karena mereka mengijinkan kenaikan harga bawang. Partai-partai oposisi menggunakan bawang sebagai simbol perjuangan mereka terhadap globalisasi, dan mereka menang di berbagai negara bagian. Sontak setelah itu kita menyaksikan serangkaian kekerasan kaum fundamentalis. Di Gujarat, kami memiliki seperangkat pemilihan umum regional, dan WTO, pertanian, serta kelangsungan hidup para petani menjadi isu-isu utamanya. Para petani mengatakan bahwa mereka dihancurkan oleh sejumlah kebijakan globalisasi, dan mereka memilih agar kelas berkuasa keluar dari kekuasaan. Dan segera saja setelah itu kaum fundamentalis bangkit, pembantaian dan hasutan untuk perang dimulai, dan ketika perhatian publik terfokus pada kekerasan, agenda globalisasi meluncur dengan mulus. Ketika pembuatan keputusan tersentralisasi dari komunitas lokal kepada pemerintahan nasional—dan utamanya pada ruang dewan-dewan korporasi, pasar saham, institusi seperti World Bank, IMF, and WTO—demokrasi perwakilan akan kehilangan basis demokrasi ekonomi. Ketika pemerintahan lokal dan nasional kehilangan kontrol atas sumberdaya ekonomi dan prioritasnya, para pemimpin yang terpilih tak lagi bisa membangun sebuah basis politik dengan memenangkan program-program yang responsif terhadap kebutuhan keluarga dan komunitas. Para demagog politik Kanan Jauh bangkit untuk mengisi kekosongan dengan saluran kemarahan dan ketidakamanan yang diciptakan oleh program-program kekuasaan seperti kelangkaan, ketidakadilan, dan penggusuran ke dalam bentuk politik kita-melawan-mereka yang mempersalahkan sebagian bangsa, ras, budaya, atau kelompok agama. Kemunculan LePens in di Perancis, Fortuyns di Belanda, Haiders di Austria, dan Narendra Modis di India adalah hasilnya. Jadi afinitas yang kuat antara kekuatan kekuasaan dan politik kebencian yang menjustifikasi kebijakan-kebijakan dominasi dan penggusuran. Jadi sepanjang perhatian rakyat terfokus pada ketakutan dan kebencian terhadap orang asing atau anggota kelompok keagamaan tertentu, Muslim misalnya, mereka mengalihkan dari mengorganisir kepada persetujuan terhadap sistem dominasi dan eksploitasi yang institusional yang merupakan sumber utama dari ketidakamanan ini.

Sarah: Itu kedengarannya seperti apa yang terjadi di Amerika Serikat juga.
Vandana: Tepat sekali. Itu adalah siklus yang keji, dan kita sesungguhnya perlu menciptakan siklus luhur yang memungkinkan demokrasi ekonomi untuk menopang demokrasi politik, identitas kultural, dan diversitas kultural. Karena itu, kita harus kembali memperkuat demokrasi. Apa yang kita punya saat ini adalah demokrasi yang direduksi menjadi aturan kebohongan—kebohongan dimana kehendak rakyat disalahi, sebagaimana kita lihat di Florida pada tahun 2000, dan kebohongan dimana uang milik rakyat dicuri, sebagaimana kita lihat pada skandal-skandal keuangan hari ini. Uang najis itu akan menguntungkan siapa saja yang berkuasa—sekarang semuanya telah rusak! Sistem keamanan pangan kita dihancurkan atas nama petumbuhan ekonomi dan liberalisasi ekonomi, dan rakyat tak memiliki cadangan pangan yang cukup untuk dimakan. Para petani kita diperkosa oleh pabrik-pabrik pembuat benih, dijerat ke dalam hutang-hutang, dan dipaksa bunuh diri. Sistem ini akan meminta korban jiwa bahkan di AS sekalipun, dimana rakyat tidak tahu bagaimana mereka akan membayar untuk kesehatan atau pemecatan. Jalan keluar dari siklus kekerasan ini adalah dengan menguatkan demokrasi—untuk membawa kebijakan yang berhubungan langsung dengan kehidupan rakyat sedekat mungkin ke tempat dimana rakyat berada dan dimana rakyat turut bertanggungjawab atasnya. Jika sebuah sungai mengaliri beberapa komunitas, komunitas-komunitas tersebut harus memiliki kekuasaan dan tanggung jawab untuk memutuskan bagaimana air itu digunakan dan bagaimana air dicegah dari polusi. Negara tak punya hak untuk memberikan pada Coca-Cola sumber mata air di sebuah lembah di Kerala, yang membuat tanah pertanian yang mulanya subur menjadi benar-benar kering. Berbagai komunitas ingin meneguhkan kembali kedaulatan dan menyerahkan perwakilan kepada negara hanya sebagai kelayakan.Apa yang kita miliki sekarang adalah sebuah rejim yang memiliki hak absolut di tangan sebagian korporasi dengan tanpa tanggungjawab bagi penghancuran alam dan sosial dan instabilitas politik yang telah mereka ciptakan. Jika kita ingin menghidupkan dan memudakan kembali demokrasi, kita harus membawa kembali persoalan-persoalan ekonomi.

Sarah: Saya akan tutup dengan pertayaan pribadi. Setiap kali saya mendengar anda berbicara atau bertemu dengan anda, anda memiliki begitu banyak energi, bukan hanya energi intelektual, tetapi juga energi personal dan spiritual. Saya begitu kagum, apa yang membuat anda tetap bergairah?
Vandana: Baiklah, hal itu selalu menjadi misteri, karena anda tak tahu mengapa anda bisa terkuras habis atau terisi lagi. Tetapi, ini yang saya ketahui. Saya tak akan membiarkan diri saya sendiri dikuasai oleh keputusasaan, sekeras apa pun situasinya. Saya yakin bahwa jika anda mengerjakan sesuatu yang kecil tanpa memikirkan besarnya sesuatu yang anda lawan, jika anda bersandar pada kekuatan kapasitas anda sendiri, hanya dengan demikian akan menciptakan potensi baru dengan diri anda. Dan saya telah belajar dari Bhagavad Gita dan berbagai ajaran budaya kami untuk menjaga jarak dari hasil yang saya kerjakan, karena hasil-hasil itu belum ada di tangan saya. Konteksnya belum ada di tangan anda, tetapi komitmen ada di tangan anda, dan anda dapat membuat komitmen yang lebih dalam dengan menjaga jarak secara total dari hasil apapun. Anda menginginkan komitmen anda untuk menuju dunia yang lebih baik, dan anda menentukan semua tindakanmu dan mengambil tanggung jawab secara penuh untuk komitmen itu, tetapi kemudian anda harus mengambil jarak. Kombinasi antara hasrat yang mendalam dan mengambil jarak secara mendalam membuat saya selalu mengambil tantangan berikutnya karena saya tidak menentukan diri saya sendiri, saya tidak mengikat diri saya sendiri dalam satu bentuk. Saya berfungsi sebagai makhluk yang bebas. Saya pikir memperoleh kebebasan itu merupakan suatu tugas sosial karena saya kira kita saling berhutang satu sama lain, bukan untuk saling menyusahkan dengan tuntutan-tuntutan. Saya kira apa yang satu sama lain kita perhutangkan adalah sebuah perayaan kehidupan dan menggantikan ketakutan serta keputusasaan dengan keberanian dan kegembiraan.[]

dialihbahasakan oleh Dian Yanuardy

We use to have vulgar colonialism,
now we have sophisticated colonialism,
and they call it ‘reconstruction’
(Naomi Klein)

Awal
Ungkapan di atas diteriakkan lirih oleh seorang aktivis antiglobalisasi, yang termasyhur dengan karyanya, No Logo, dalam sebuah artikel pendek yang diberinya tajuk The Rise of Disaster Capitalism. Klein mengajak kita untuk waspada dan mencurigai neologisme memikat yang tampaknya pada hari ini menjadi mantra ajaib bagi sejumlah negara yang menderita bencana, atau mengalami post-conflict dan post-war: rekonstruksi, rehabilitasi atau recovery. Bagi Klein, istilah-istilah di atas menyembunyikan suatu jenis imperialisme dan serbuan ‘bencana’ baru yang disebutnya dengan kapitalisme bencana (disaster capitalism). Lalu, makhluk apa lagi kapitalisme bencana itu? Bagaimana ia bermula? Bagaimana modus dan jejaknya?.

Menari di atas Luka
Bagi Klein yang bertempat tinggal di jantung negeri imperialis, AS, bukanlah hal yang sulit untuk mendeteksi jejak bagaimana ‘sejarah’ kapitalisme bencana ini bermula. Awalnya, di tengah teduhnya musim panas di bulan Agustus dua tahun lalu, administrasi Bush tiba-tiba mengeluarkan sebuah kebijakan yang cukup mengejutkan. Tepat pada 5 Agustus 2004, Gedung Putih mendirikan suatu lembaga baru yang diberi nama Lembaga Koordinasi untuk Rekonstruksi dan Stabilisasi yang dikomandani oleh Carlos Pascual, mantan duta besar Amerika Serikat untuk Ukraina. Lembaga ini memiliki mandat untuk menggarap dan mengkoordinasikan sejumlah operasi rekonstruksi di pelbagai negara, selama setidaknya untuk kurun waktu 5 sampai 7 tahun mendatang. Sekilas, tindakan ini tampak bersifat dermawan dan shalih. Namun, tentu saja masih ada yang ganjil: bagaimana mungkin sebuah negara yang kerap mengobarkan perang dan kerusakan (deconstruction) beralih menjadi pihak yang mengupayakan perbaikan (reconstruction)? Apalagi, Lembaga tersebut juga bekerja di sejumlah negara yang diekspansi oleh Amerika Serikat sendiri, seperti Afghanistan dan Iraq.

Teka-teki itu sedikit terkuak, ketika Condoleezza Rice, secara selip lidah (slip-tongue)—ingat bagaimana fenomena slip-tongue ini dibahas secara menarik oleh pakar psikoanalisa Sigmund Frued, mengatakan bahwa tsunami dan berbagai bencana di muka bumi ini merupakan “wonderful opportunity that has paid great dividends for us”. Tampaknya, bencana di negeri lain, dipandang sebagai berkah bagi negeri imperialis itu. Lebih lanjut, mandat Lembaga itu bukan untuk mengupayakan rekonstruksi fisik saja di sejumlah negara post-war, melainkan untuk menciptakan ‘negara yang demokratis dan berorientasi-pasar’. Untuk mendukung langkah ini, Lembaga tersebut disokong oleh Bank Dunia berserta sejumlah besar perusahaan-perusahaan swasta, konsultan dalam berbagai bidang, dan NGO internasional. Berbagai ativis kemudian membuat slogan sindiran yang menandai kelahiran Lembaga itu: “dimana ada kerusakan disitu ada perbaikan”.

Bukan hanya sindiran malah, berbagai situs kerusakan di muka bumi ini, yang terbentang dari Indonesia hingga Iraq, Afghanistan, Timor Leste, Haiti, Guatemala dan Nikaragua, dikerjakan proyek rekonstruksinya di bawah panduan lembaga ini. Dan dimulailah pelbagai ‘bencana’ baru yang diakibatkan oleh ulah Lembaga itu, dari pengerjaan yang lamban dan mengabaikan pembangunan ekonomi untuk rakyat kecil (Aceh), hingga mahalnya jasa konsultan asing yang harus dibayar untuk proyek itu (Afghanistan), dan perilaku korupsi, boros, dan tidak akuntabel (Srilanka). Tak hanya itu, proyek rekonstruksi itu lebih menyerupai proyek menata-ulang segala sektor, dibanding membantu mereka yang ditimpa bencana. Karena itu, bagi Klein kapitalisme bencana ini diartikannya sebagai “suatu perubahan sosial-ekonomi yang radikal yang dipandu oleh rejim pasar dengan memanfaatkan emosi penderitaan bencana dan ketakutan”.

Di Srilanka, misalnya, rekonstruksi industri melalui investasi asing dan privatisasi semakin mengencang ketika rekonstruksi atas bencana tsunami dikerjakan. Sejumlah perusahaan asing yang bergerak di bidang konstruksi, turisme, dan privatisasi sejumlah perusahaan negara di bidang listrik, dan air berjalan dengan cepat atas nama rekonstruksi. Karena itu sejumlah aktivis di Srilanka menyebut hal ini sebagai krisis tsunami kedua, dimana kedaulatan nelayan atas kekayaan laut dan pantainya mulai diambilalih oleh peruasahan asing dan industri turisme. Bahkan, dibeberapa tempat pendirian itu juga dikawal oleh Angkatan Laut Srilanka. Sedangkan di Iraq dan Afghanistan, rekonstruksi mengambil cara yang lebih klasik, yaitu pengucuran hutang luar negeri melalui World Bank dengan fokus pembangunan sektor industri dan pengucuran bantuan untuk ‘proyek-proyek demokrasi’ serta menganjurkan negara untuk memprivatisasi sejumlah perusahaan negara. Sebuah kasus di Afghanistan barangkali bisa menjadi sebuah ilustrasi menarik tentang bagaimana kapitalisme bencana ini bekerja. Sembari menolak untuk memberikan bantuan kepada kementerian kesehatan Afghanistan untuk membangun rumah sakit, Bank Dunia malah memberikan bantuan kepada sejumlah NGO internasional untuk mendirikan sejumlah rumah sakit baru. Modus ini adalah bagaimana liberalisasi dunia kesehatan dijalankan oleh Bank Dunia. Bahkan, tanpa segan-segan, dalam laporannya bank Dunia menghendaki terjadinya sebuah ‘transformasi mendasar yang akan memprivatisasi sektor air, listrik dan telekomunikasi’ di negeri itu dan membuatnya menjadi milik investasi asing.

Kapitalisme bencana ini hadir pasca-bencana dan lantas menimbulkan gelombang bencana baru. Honduras adalah ironi lain dari kapitalisme bencana ini. Setelah dihantam badai Mitch yang menggulung desa-desa di pinggir pantai dan menewaskan 9.000 orang, kongres Honduras akhirnya menyerah pada kondisi kemiskinan dan terjebak hutang. Walhasil negeri yang sudah jatuh miskin ini bahkan harus menjual murah (sell-off) seluruh kekayaan negerinya dengan memprivatisasi dan meliberalisasi bandar udara dan laut, perusahaan telekomunikasi, listrik, dan air milik negara. Bahkan, beberapa bulan setelah kejadian itu, sebuah reforma agraria yang berorientasi pasar dijalankan demi mempermulus penguasaan asing atas tanah dan hutan di negeri itu.

Di atas semua itu, kapitalisme bencana ini dijalankan atas dasar hutang luar negeri. Bahkan, terhadap sejumlah negara yang mengalami bencana alam dahsyat, Bank Dunia tetap bergeming untuk memberikan pengurangan hutang. Berbagai pendanaan bencana yang dikucurkan oleh Bank Dunia, yang sering disebut sebagai emergency aid, bukan berbentuk grant, melainkan loan. Begitu juga dengan proyek-proyek yang didanai oleh hutang itu, dibanding untuk membangun prakarsa ekonomi rakyat dan nelayan, proyek-proyek rekonstruksi yang didanai Bank Dunia lebih mengutamakan pembangunan sektor industri besar, turisme dan industri perikanan yang pada akhirnya meminggirkan petani. Bahkan, dalam salah satu dokumennya, Bank Dunia menyebutkan bahwa pembangunan rekonstruksi pada infrastruktur semisal sekolah, atau jalan raya akan mengakibatkan sebuah negara mengalami pengetatan sektor keuangan publik. Karena itu, Bank Dunia lagi-lagi menganjurkan privatisasi untuk menambah keuangan negara. (Klein: 2005)

‘Bencana’ Setelah Bencana
Dibanding berkah atas bencana, jenis kapitalisme ini lebih banyak mendatangkan gelombang bencana baru. Sejumlah aktivis di Thailand dengan keras menyerukan bahwa bencana telah membuat para politisi-pebisnis menangguk keuntungan besar. Terjangan tsunami yang mengakibatkan ribuan rumah dan lahan hilang, serta ratusan ribu manusia yang tewas semakin mempermudah jalan para politisi bandit itu untuk membangun hotel-hotel, kasino, pariwisata turis dan penginapan. Tak hanya dinikmati oleh perusahaan asing dan Bank Dunia, kapitalisme bencana ini juga dinikmati oleh elit kekuasaan dan kalangan pebisnis yang menetek pada kekuasaan. Ketika mata dunia sedang tertuju tsunami di Aceh, PM Singapura Lee Hsien Loong menelpon sejumlah koleganya di Asia Tenggara, presiden AS dan China untuk mengadakan pertemuan khusus tentang tsunami. Setelah pertemuan digelar, yang menarik, ternyata seluruh proyek itu dikoordinasikan oleh Singapura. Dengan kata lain, Singapura menjadi bandar atas seluruh proyek tsunami. Semua tender proyek berlangsung di Singapura. Dan beberapa proyek hanya dikerjakan di Meulaboh; sebuah wilayah yang secara geoekonomi-geopolitik lebih dekat kepada Singapura. Konon, perusahaan dan pengusaha Singapura menangguk untung besar dari bencana ini. Indonesia sendiri mengajukan proposal untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Tak hanya pengusaha Singapura, Jusuf Kalla juga meraup untung besar melalui perusahaannya Bukaka (Banjarmasin Post, 7-1-2005) yang memenangkan tender di bidang konstruksi, transportasi dan distribusi. Bukaka bahkan disinyalir selalu menjadi bandar tunggal dalam proyek rekonstruksi di daerah konflik di Indonesia (Goerge Junus Aditjondro: 2006). Apalagi, Bukaka bersama sejumlah perusahaan milik Aburizal Bakrie, termasuk perusahaan konstruksi yang paling kuat di Indonesia (SIB, 20 Oktober 2005).

Ringkasnya, kapitalisme bencana ini pada dasarnya dibangun atas variabel penting: hutang luar negeri. Dengan variabel ini, bencana menjadi saluran ekspansi kapitalisme yang tidak hanya melibatkan rejim pasar (Bank Dunia, Lembaga Koordinasi untuk Rekonstruksi dan Stabilisasi AS, perusahaan transnasional), tetapi juga selalu melibatkan politikus-pebisnis yang menempel pada kursi kekuasaan. Karena itu, pemerintah selalu memohon bantuan hutang luar negeri untuk mengatasi bencana di negeri ini. Bukan hanya seperti yang dikatakan oleh Revrisond Baswir, bahwa pemerintah mengalami ‘kemiskinan’, (Republika, 24-7-2006) tetapi juga karena ada tangan-tangan kotor yang selalu beroperasi di balik bencana dan hutang. Apalagi, seperti pernah dikemukakan oleh Sritua Arief, di dalam setiap hutang luar negeri Indonesia selalu terdapat komponen yang disebutnya sebagai ‘komponen acak’. Komponen acak ini berkaitan dengan perilaku kekuasaan elit di negeri ini, yaitu perilaku korup dan menyelewengkan pengelolaan sumberdaya ekonomi, terutama sumberdaya keuangan yang diperoleh dari hutang luar negeri (Sritua Arief: 1999). Dari argumen Sritua Arief ini, kita jadi mafhum mengapa dulu ketika tsunami Aceh terjadi dan sejumlah gerakan sosial menyuarakan penghapusan hutang, bahkan Jerman menyetujuinya, pemerintah dengan santai mengatakan bahwa Indonesia belum membutuhkan pengurangan. Tetapi di balik sikapnya itu, pemerintah justru meminta penambahan hutang. (Down to Earth, Maret-2005). Sebab, tampaknya, tanpa hutang, tak ada kesempatan bagi mereka untuk menguasai tender proyek atau menyelewengkan dan me-mark-up proyek itu. Pendeknya, setiap hutang luar negeri yang dilakukan kelak akan menimbulkan ‘bencana’ baru.

Akhir
Kalangan aktivis gerakan sosial, baik yang bergerak di lokasi bencana, maupun yang berada di luar untuk menjadi supporting unitnya, setidaknya kini dihadapkan pada beberapa tantangan besar. Pertama, bagaimana untuk merebut-kembali (reclaim) proyek rekonstruksi yang dipandu oleh rejim pasar dan negara tersebut, dan menjadikannya berbasis dan berorientasi pada rakyat. Dan lalu kedua, bagaimana untuk menyusun suatu proses rekonstruksi atau recovery yang berdasar pada transformasi sosial. Artinya, tidak hanya bergerak secara karitatif, tetapi juga menata ulang struktur ekonomi, sosial dan politik, baik dalam kelembagaan maupun relasi-relasinya. Dan terakhir, ketiga, bagaimana untuk mengerjakan pendidikan kritis bagi rakyat untuk mencari ‘afinitas elektif’ antara problem-problem lokal dan yang bersifat global. Walahua’lam.

Mengenang Sritua Arief
Di penghujung akhir tahun 2002, saat matahari senja merayap pulang, Sritua Arief menghembuskan nafas yang terakhir. Tak semua orang mengenal kisah hidup atau gagasannya. Ia bukan ilmuwan atau ekonom yang duduk di kursi kekuasaan, lalu berlagak selebriti. Nama besarnya ditempa dan diukir di kerasnya lapangan gerakan sosial. Sritua Arief bukan intelektual yang menyukai duduk di menara gading dunia akademis.

Read the rest of this entry »

Mereka Lahir Dari Rahim Pergerakan Rakyat

Awal
Ramalan Francis Fukuyama terbukti tak benar. Ketika Tembok Berlin runtuh pada 9 November 1989, Fukuyama, secara agak sembrono, meramalkan bahwa dunia akan memasuki segara memasuki fase “akhir sejarah” [the end of history]: kemenangan kapitalisme [neoliberal] dan demokrasi [liberal]. Apa yang dimaksud dengan “akhir sejarah” oleh Fukuyama bukan berarti dunia kehilangan peristiwa-peristiwa besar dan penting, melainkan bahwa sejarah berjalan secara tunggal, koheren, dan evolusioner. Bagi Fukuyama, masyarakat liberal demokratis yang didasarkan atas kapitalisme pasar-bebas, pada akhirnya akan mampu memenuhi kebutuhan manusia dalam hal stabilitas ekonomi, penghargaan terhadap diri sendiri, dan kehormatan.

Beruntunglah, dunia tak berjalan seperti yang diramalkan oleh Fukuyama…

Gelombang Perlawanan terhadap Globalisasi Neoliberal
Serangan pertama yang mematahkan tesis Fukuyama datang dari hutan raya Lacandona, di Chiapas, negara bagian yang paling tenggara Meksiko. Bukan oleh kaum akademisi dan intelektual, melainkan oleh sekelompok masyarakat adat dan petani bersenjata, yang menutupi mukanya dengan balaklava, dan yang menamakan diri dan pergerakannya sebagai Tentara Pembebasan Nasional Zapatista atau EZLN [Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional] pada 1 Januari 1994. Dipimpin oleh Subcomandante Marcos, gerakan yang ‘hanya’ berintikan 3.000 orang bertopeng hitam, dan kebanyakan berasal dari suku Indian Maya ini, menyerbu pusat kota San Cristobal de la Casas, dan mengumumkan Deklarasi Perangnya sebagai perlawanan terhadap diberlakukannya pakta pasar bebas, yaitu tergabungnya Meksiko di NAFTA. Bagi petani dan masyarakat adat ini, NAFTA adalah lonceng kematian. Meskipun tinggal di sebuah negeri yang kaya sumberdaya alamnya, masyarakat adat Indian dan petani, terus mengalami ketidakadilan dan ketimpangan yang tajam.

Setelah ‘meninggalkan’ fase perjuangan militer, EZLN lalu mengganti pola perjuangannya dengan senjata lain yang tak kalah mematikan: kata-kata. Jadi, kata menggantikan senjata. “Kata adalah senjata”. Sejak saat itulah, Subcomandante Marcos menggebrak dunia politik lewat kata-katanya yang tajam, dan prosa-prosa yang mengagumkan. Tulisan-tulisannya ‘membakar’ dan ‘menghasut’ pembacanya agar memahami cengkeraman dan jeratan neoliberalisme di Meksiko. Tak hanya bernada agitasi dan provokasi, tulisan Marcos juga menggabungkan antara kemahiran sastra tingkat tinggi dengan analisa ekonomi-politik yang tajam.

Salah satu hal yang paling subtansial, yang menantang langsung pendirian Fukuyama, adalah bahwa Zapatista mengangankan visi altermundialista, yaitu dunia lain di luar globalisasi neoliberal. Sebuah dunia yang dipandu atas penghargaan terhadap demokrasi, kebebasan dan keadilan rakyat yang sejati. Bukan demokrasi, kebebasan, dan keadilan rakyat yang berada dalam definisi dan cangkang kekuasaan kapitalisme. Bahkan, lebih lugas, Zapatista menyebut visinya berdasar pada nilai-nilai sosialisme yang telah lama hidup dan tumbuh di kalangan masyarakat Indian Maya.

Setelah gelombang pertama agak surut, ketidakpercayaan terhadap kapitalisme pasar bebas, lahir dari Brazil, negeri para pesepakbola. Disokong oleh Partido Trabahaldores (Partai Buruh Brazil), sejak Oktober 2002, Lula da Silva tampil menjadi Presiden Brazil menggantikan Fernando Cardoso, seorang pakar teori ketergantungan yang lalu ‘murtad’ dan beralih keyakinan pada prinsip-prinsip neoliberal. Lula mulanya adalah juga ketua PT tersebut. PT menjadi sebuah partai besar karena berhasil mengakomodasi gerakan buruh, petani, intelektual kota, dan bahkan kalangan rohaniawan. Tetapi, dukungan terhadap PT yang paling kuat dan radikal datang dari MST [Movimento dos Trabahaldores Rurais Sem Terra] atau Gerakan Pekerja Pedesaan Tak Bertanah. Didirikan pada tahun 1984, MST merupakan organisasi kalangan pekerja dan buruh tani yang paling aktif berjuang untuk reforma agraria, redistribusi tanah dan pertanian rakyat. Gerakan ini, pada dasarnya muncul sebagai hasil dari distribusi tanah yang sangat timpang, yang merupakan warisan dari kolonialisme bangsa Portugis. MST tampil menjadi sebuah gerakan yang kuat dengan partisipasi rakyat yang sedemikian tinggi dan terus meningkat. Ketika partsipasi rakyat makin meninggi, dan tuntutan akan perubahan sosial-politik dalam skala yag luas diperlukan, maka MST mulai menjalin koalisi dengan PT yang kelak mengantarkan Lula da Silva ke kursi kekuasaan. Ringkasnya, kemenangan Lula dan menguatnya kepercayaan politik rakyat Brazil pada MST dan PT, secara bagus dilukiskan oleh Wendi Wolford, sebagai kemenangan gerakan sosial yang sedang “berjuang untuk mewujudkan komunitas yang didambakan” [imagined community].

Tampilnya Lula da Silva sebenarnya didahului oleh naiknya Hugo Chavez, pada pemilu Venezuela tahun 1998. Awalnya, Chavez mencoba melakukan sebuah kudeta yang gagal di tahun 1992. Namun kegagalan itu, meski ia lalu merasakan lantai dingin penjara, membuatnya meraih popularitas dari kalangan kaum miskin di seantero Venezuela. Kudeta itu merupakan kegeraman Chavez dan kawan-kawannya, atas kebijakan-kebijakan neoliberal Presiden Carlos Andres Peres yang menaikkan harga BBM, dan membuat rakyat di negeri yang kaya minyak itu tenggelam dalam kemiskinan absolut, bahkan kematian massal.

Dari balik jeruji penjara, Chavez mendirikan Gerakan Republik Kelima, yang juga merupakan persatuan front dari berbagai gerakan sosial di Venezuela. Setelah berhasil meraih kekuasaan lewat pemilu, Chavez menggeret politik Venezuela ke arah yang lebih kiri dan populistik. Gagasan pembaharuan dan perubahan sosialnya diberi nama Revolusi Bolivarian, dan diorganisir oleh Lingkaran Bolivarian, yang diancangkan sebagai alternatif untuk mengganti kapitalisme pasar bebas. Daripada bergabung dengan FTAA, misalnya, ia malah mendirikan ALBA [Alternatif Bolivarian untuk Rakyat America Latin] yang berdasar pada prinsip-prinsip keadilan rakyat. Tetapi, apa yang paling menentukan adalah upayanya untuk memperkuat posisi perusahaan minyak (PDVSA) milik negara dan meningkatkan daya tawarnya dengan meminta kenaikan royalti yang besar pada sejumlah perusahaan swasta. Tindakan ini, tak ayal, membuat Chavez memiliki kekayaan yang berlimpah dari hasil minyak yang dipakainya untuk membiayai berbagai kebijakan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan gratis bagi penduduk yang paling miskin. Tak hanya itu, sebuah program reforma agraria yang meredistribusi tanah bagi kaum miskin juga dilakukan (sebagaimana Brazil, sebagian besar tanah di Venezuela juga dimiliki oleh segelintir oligarkh). Chavez kini menggembar-gemborkan gagasannya dengan sebutan sosialisme abad 21.

Nama lain yang muncul setelah Chavez adalah Evo Morales, nama lengkapnya Juan vo Morales Ayma, seorang suku Indian pertama yang menduduki kursi kepresidenan di Bolivia. Sebagaimana Chavez dan Lula, Evo Morales juga lahir dari rahim pergerakan rakyat. Partainya, MAS (Gerakan Menuju Sosialisme), merupakan sebuah partai front dan aliansi yang longgar dari berbagai gerakan sosial di Bolivia yang memiliki platform lebar dari penghapusan kebijakan neoliberal; partisipasi politik bangsa-bangsa pribumi yang lebih besar dalam politik nasional; nasionalisasi industri migas; legalisasi penanaman daun koka; serta pembagian yang adil terhadap sumber daya alam nasional. Menariknya, Evo Morales sendiri bukan aktivis kacangan, ia pernah menjadi anggota gerilyawan bersenjata Tupac Katari, yang kelak membuatnya mendekam di penjara selama lima tahun. Setelah pemenjaraan itu, Morales tampil sebagai pembela hak-hak kaum pribumi yang paling kukuh, juga menjadi ‘penyerang’ garis depan dalam menentang kebijakan neoliberal di Bolivia.

Seperi halnya Chavez, usai meraih kursi kekuasaan Evo Morales memotong gajinya dan pejabat publik lainnya, untuk diberikan kepada rakyat. Tak hanya itu, gebrakan besar Morales adalah menasionalisasi ladang gas alamnya. Ia juga menaikkan royalti gas alamnya menjadi lebih dari 50%, yang lantas digunakannya untuk pelbagai kebijakan-kebijakan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan gratis. Selain itu, untuk mempertahankan kehidupan para petani Indian yang menanam koka, ia kembali melegalisasikan penanaman koka yang sebelumnya dilarang oleh AS. Ada dua alasan kenapa pemerintah AS melarang penanaman koka: pertama, sebagai tindakan proteksi bagi perusahaan transnasional AS, Coca Cola, yang juga menggunakan daun koka. Kedua, sebagai upaya penolakan terhadap program USAID yang berencana menggantikan tanaman koka milik petani Indian di pegunungan Andes dengan tanaman kacang macademia dan lada. Hal lain yang membuat Evo Morales juga termasuk dalam klan “Presiden Radikal” adalah usahanya untuk melakukan land reform yang radikal.

Segera setelahnya, beberapa kenaikan Presiden yang berideologi kiri menjadi fenomena umum di sejumlah negara Amerika Latin. Di Chili misalnya, Michel Bachelet seorang presiden dari aliansi partai sosialis dan kiri-tengah, kini berkuasa di negeri yang pernah dipimpin oleh diktator ‘murid’ Soeharto itu: Augusto Pinochet. Di Nikaragua, pemimpin gerilyawan Sandinista yang berhaluan kiri, Daniel Ortega juga tampil di kursi kekuasaan setelah sejak tahun 1990-an terus-menerus mengalami kekalahan oleh kandidat partai pro neoliberal. Nama yang lain adalah Ollanta Humala dari Peru, yang merupakan pemberontak yang melawan rezim neoliberal Peru, Alberto Fujimori. Humala juga merupakan karib dan bersahabat dekat dengan Hugo Chavez.

Jika kita tambahkan dua nama lagi: Fidel Castro dari Kuba dan Mahmoud Ahmadinejad dari Iran, maka tampaklah bahwa tesis akhir-sejarah Fukuyama telah gugur.

Fidel Castro bukan hanya lahir karena pergerakan rakyat, bersama Che Guevara, ia memimpin sebuah revolusi rakyat yang menggulingkan diktator militer Batista. El-Comandante Castro malah sejak dulu tetap mengukuhi sosialisme sebagai jalan hidup di negerinya. Meski mendapat embargo ekonomi dari AS, dan beberapa kali diancam pembunuhan, rakyat Kuba tetap mengagumi dan membelanya. Di tangan Castro, Kuba menjelma menjadi negara yang begitu memperhatikan hak-hak dasar rakyatnya. Di bidang pendidikan, misalnya, angka melek huruf merupakan yang terendah di dunia. Di negeri cerutu itu, segala level pendidikan, termasuk universitas, digratiskan. Tak sebagaimana di negeri ini, dimana pendidikan hanya menjadi sarana mobilisasi vertikal, di Kuba pendidikan bermakna horisontal yakni dengan bertujuan memupuk dan mengembangkan solidaritas antar sesama, penghargaan terhadap alam-lingkungan dan kemandirian. Hal ini diatur oleh sebuah sistem yang membuat para guru-murid-orang tua murid untuk tidak saja senantiasa berkomunikasi secara personal, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pendidikan, dan bahkan terhadap segala permasalahan yang muncul di lingkungan sekitarnya. Bahkan hingga hari ini, terdapat sebuah program pendidikan dengan slogan yang cukup menarik “A Nation Becomes University”—dimana negara beserta lembaga pendidikan tinggi beserta para profesor dan sejumlah guru besarnya mengadakan pengajaran pendidikan tinggi via televisi. Jadi jangan heran, kalau kelak orang Kuba berstatus sarjana semua!!. Jangan heran pula, kalau televisi di Kuba mengajarkan sejarah filsafat atau ilmu sosial dengan dipandu oleh seorang profesor!! Di bidang kesehatan, Kuba juga menorehkan prestasi yang cemerlang. Jumlah tenaga dokter di Kuba merupakan yang terbanyak dari negara manapun di dunia. Hingga kini, Kuba menawarkan beasiswa pendidikan kesehatan yang gratis kepada negara-negara miskin. Tak hanya berorientasi pemupukan kekayaan, program pendidikan kesehatan di Kuba juga menekankan pemahaman tentang ilmu-ilmu sosial-humaniora dan misi pelayanan terhadap kemanusiaan.

Sedangkan Presiden Iran, Ahmadinejad juga lahir dari rahim pergerakan rakyat. Ia menjadi pengikut setia Ayatullah Khameini yang berusaha menggulingkan pemerintahan Syah yang kapitalistik dan feodalistik. Dengan berpola hidup yang sangat sederhana, Ahmadinejad tak hanya selalu merupakan oposisi terkemuka terhadap imperialisme Amerika Serikat, tetapi juga melakukan program-program sosial seperti pendidikan gratis dan perumahan untuk rakyat miskin. Dengan nilai-nilai Islam (syi’ah) yang berwatak populistik, Ahmadinejad tampil melawan ketidakadilan yang diciptakan oleh pasar bebas dan empire Amerika Serikat.

Tampaklah kini, tak semua orang di segenap penjuru dunia hidup nyaman di bawah kapitalisme neoliberal!***

Selain menggugurkan tesis Fukuyama, berbagai fenomena di atas, setidaknya menunjukkan beberapa pelajaran: Pertama, para pemimpin ini lahir dari rahim pergerakan rakyat. Mereka tidak lahir dari proses demokrasi liberal yang alami, melainkan merintisnya dari jalur gerakan sosial. Mereka bukan presiden dan pemimpin yang memperoleh popularitasnya karena bantuan sms, polling atau pun karena pandai menyanyi atau sedikit ganteng. Mereka juga bukan presiden yang lahir dari partai penguasa, juga bukan lahir dari pengusaha penetek kekuasaan, bukan pula intelektual yang rajin mengobral teori atau agamawan yang selalu berbicara ihwal moral. Berbekal ideologi populis dan kerakyatan, dan pengetahuan yang baik tentang cengkeraman kapitalisme di negerinya, para Presiden Radikal ini terlebih dahulu adalah orang-orang yang menggeluti penderitaan rakyat di masa mudanya. Lula adalah mantan aktivis buruh pabrik, Morales mantan gerilyawan pejuang masyarakat adat, sedangkan Chavez adalah militer berpangkat rendah yang nasionalistik dan dekat dengan aktivis gerakan sosial. Jadi, proses menjadi pemimpin betul-betul ditempa karena pergerakan dan ‘pergaulannya’ dengan rakyat tertindas.

Kedua, kemenangan para presiden ini pada dasarnya adalah suatu bentuk perlawanan terhadap kapitalisme neoliberal dan demokrasi liberal. Di Amerika Latin, menurut James Petras, neoliberalisme pada dasarnya telah mengalami krisis sistemik yang matang dan mendalam. Ia gagal dalam menjawab janji tentang kemakmuran rakyat, malahan kemiskinan dan ketidakadilan yang semakin terasa. Sementara di sisi lain, para politisi dan kaum oligarkh hidup terasing dari rakyat, dan menikmati privilise yang semakin membuat rakyat muak. Sementara di sisi lain, penggusuran terhadap rakyat miskin, dicabutnya subsidi sosial, dan berbagai kebijakan neoliberal semakin membuat kaum miskin hidup dalam kemelaratan absolut. Hal ini semakin parah karena segregasi sosial yang diciptakan oleh kapitalisme neoliberal berada di sepanjang garis ras. Kemuakan ini mendapatkan saluran politisnya setelah para presiden itu menawarkan suatu visi alternatif yang kongkret atas kapitalisme neoliberal. Dalam beberapa hal, perlawanan terhadap kapitalisme neoliberal ini juga dibahasakan dengan perlawanan terhadap empire Amerika Serikat.

Ketiga, kemenangan para presiden radikal ini, merupakan sokongan dari aliansi dan konvergensi dari beberapa gerakan sosial yang cukup beragam. Mereka mencerminkan apa yang disebut sebagai Alan Touraine sebagai gerakan sosial baru, yaitu konvegensi dari gerakan masyarakat sipil seperti organisasi buruh, petani tak bertanah, gerakan masyarakat adat, gerakan lingkungan, gerakan mahasiswa, intelektual kota, gerakan keagamaan hingga partai politik dari beragam garis ideologi, dari kiri leninis, hingga kiri tengah dan sos-dem. Seperti disebut di atas, apa yang menyatukan gerakan-gerakan ini adalah perlawanan terhadap kapitalisme neoliberal, dan perjuangan untuk “demokrasi politik yang radikal”. Gerakan sosial baru ini dicirikan oleh pluralitas subyek yang kian beragam, dimana perannya tak secara dominan dimainkan oleh gerakan buruh, tetapi juga oleh gerakan-gerakan lain yang berdiri secara otonom, tidak etrsubordinasi oleh gerakan buruh. Gerakan-gerakan ini terus-menerus belajar melakukan aliansi dan kerjasama, berupaya merajut apa yang disebut oleh Laclau dan Mouffe sebagai “chain of equivalence” .[]